Connect with us

News

Tuntut Ganti Rugi Akibat Dampak, Masyarakat Wolo Dianggap Preman oleh Perusahaan Tambang PT CNI

Published

on

Ratusan masyarakat Desa Muara Lapao-pao hentikan aktivitas di pelabuhan jetty PT CNI pada Kamis (15/6/2023)

KOLAKA, kendari24.com – Pemuda dan mahasiswa Wolo mengecam pernyataan pihak perusahaan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang menganggap aksi yang dilakukan oleh ratusan warga desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Kamis (15/6/2023) merupakan aksi premanisme.

Hamka Dewan Pembina Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Wolo mengungkapkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak PT CNI tidak sesuai dengan fakta lapangan yang dirasakan oleh masyarakat Blok Lapao-pao.

Bahkan pernyataan yang telah dimuat di sejumlah media Nasional itu adalah pernyataan keliru dan menyalahkan masyarakat setempat tanpa melihat kondisi yang sebenarnya.

Menurutnya kedatangan masyarakat di pelabuhan Jetty dan menutup aktivitas tambang PT CNI merupakan aksi unjuk rasa damai meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT CNI terhadap warga Desa Muara Lapao-pao.

“Sekelas media Tempo tidak melakukan verifikasi dua arah ini kan lucu, padahal warga datang ke jetty karena sudah tidak percaya dengan janji perusahaan yang hingga kini belum ditepati diantaranya penyelesaian ganti rugi tanaman dan sekitar 400 hektar tambak,”  ungkap Hamka

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kenny mengatasnamakan legal Manager tidak rasional dengan aksi yang dilakukan oleh warga. Warga menutup aktivitas tambang hingga hari ini dan masih bertahan di lokasi karena belum ada jawaban dari tuntutannya.

“Masa hanya gara-gara aksi menuntut haknya dijadikan alasan akan menghambat proses pembangunan smelter, inikan tidak rasional pembangunan smelter selalu dijadikan bahan untuk membohongi masyarakat Kolaka, khususnya di Wolo,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Desa Muara Lapao-pao mengungkapkan warga masih menduduki pelabuhan jetty PT CNI menuntut ganti rugi lahan akibat dampak dari aktivitas perusahaan.
“Masyarakat masih bertahan di pelabuhan jetty menunggu jawaban dari pihak perusahaan terkait beberapa tuntutan yang belum terealisasi,” ujar Abdullah pada Kamis (22/6/2026).

Dilansir dari tempo.co Legal Manager PT Ceria Nugraha Indotama Kenny Rochlim bakal mengambil langkah hukum atas peristiwa perusakan terhadap fasilitas proyek strategis nasional (PSN) dan obyek vital nasional milik perusahaan, yang dilakukan oleh sekelompok orang pada Kamis, 15 Juni 2023.

Pasalnya, menurut Legal Manager sekaligus Kepala Cabang PT Ceria Nugraha Indotama Kenny Rochlim, perusakan tersebut menghambat pembangunan smelter yang menjadi bagian PSN dan ditargetkan beroperasi mulai Mei 2024.

“Aksi perusakan itu terjadi sekitar pukul 11.49 WITA. Sekelompok preman yang masuk ke areal PSN secara ilegal  langsung merusak fasilitas dermaga hingga memotong tali sejumlah kapal tongkang yang sedang bersandar,” kata Kenny melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 18 Juni 2023.

Menurut Kenny, penyerangan itu menuduh PT Ceria Nugraha Indotama menjadi penyebab terjadinya pencemaran di desa mereka, yakni Desa Muara Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sementara Kenny menegaskan aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“PT Ceria sebagai PSN yang sedang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian  RKEF Feronikel, telah menerapkan Good Mining Practice,” ujar Kenny.

Karena itu, kata Kenny, seluruh dampak  lingkungan yang timbul sudah dimitigasi sejak awal hingga ditetapkan CNI sebagai perusahaan pertambangan peringkat proper biru 4 kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

News

Pelaku Industri Sepakat, Penguatan SDM Jadi Prioritas Pariwisata Sultra

Published

on

By

KENDARI24.COM – Forum Silaturrahmi Pentahelix Pariwisata Sulawesi Tenggara menjadi momentum penguatan strategi pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi lintas sektor. Kegiatan yang digelar di RM Kampoeng Wisata Khas Sulawesi, menghadirkan unsur pemerintah, asosiasi industri, komunitas hingga pelaku ekonomi kreatif. Senin (02/03/26).

Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menegaskan forum tersebut merupakan langkah awal mendukung visi Gubernur dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi.

“Ini langkah awal untuk membantu Bapak Gubernur membangun ekosistem pariwisata melalui kolaborasi pentahelix, termasuk komunitas, perbankan, dan maskapai,” ujar Ridwan. Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, konsep besar yang tengah disiapkan adalah menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai satu kesatuan sistem destinasi, dengan Kendari sebagai simpul utama konektivitas udara.

Menurutnya, Kendari harus berfungsi sebagai kota penyangga sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi unggulan seperti Wakatobi, Muna, maupun Baubau.

“Kendari harus menjadi penyangga utama. Dari sini wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke Wakatobi, Muna, Baubau dan daerah lainnya. Ke depan, kita harapkan penerbangan tidak lagi terintegrasi melalui Makassar, tetapi bisa langsung dari Jakarta ke Kendari,” jelasnya.

Ridwan menilai penerbangan langsung akan memberi dampak ekonomi signifikan, karena wisatawan berpotensi menginap dan berbelanja di Kendari sebelum menuju destinasi lanjutan.

Selain konektivitas udara, Pemprov juga menyiapkan program berbasis komunitas, seperti pengaktifan ruang publik setiap akhir pekan melalui olahraga air, pertunjukan seni, hingga pengembangan rumah ekonomi kreatif. Kawasan pelabuhan pun disiapkan untuk mendukung kunjungan kapal wisata atau yacht.

“Kita akan rutin berdiskusi setiap bulan untuk mendapatkan input tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Ini bagian dari membangun kemitraan yang kuat,” tambahnya.

Dari sisi pelaku industri, Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sultra, Rahman Rahim, menilai potensi pariwisata daerah sangat besar, namun harus ditopang kesiapan teknis dan kualitas layanan.

“Potensi Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Sayang kalau sumber daya alam kita tidak dimanfaatkan untuk kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan asosiasi seperti ASITA, ASTINDO, dan HPI berada di garda terdepan dalam pelayanan wisata.

“Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, tetapi kami pelaku teknis yang memahami kebutuhan wisatawan. Karena itu sinergi sangat penting,” katanya.

Rahman juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan.

“Kalau pelayanan tidak sesuai ekspektasi, tamu bisa komplain dan itu berdampak pada citra daerah. Kami bahkan tidak berani menjual paket wisata jika destinasi belum siap menerima tamu,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua ASTINDO Sultra, Sartika, menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi prasyarat utama sebelum promosi besar-besaran dilakukan.

“Yang paling utama kita dorong adalah SDM. Kita harus melihat apakah sudah siap menjadi kota wisata, bukan hanya secara identitas, tetapi juga kapasitas pelakunya,” ujarnya.

Ketua DPD HPI Sultra, Femiyanti Darma Kamang, menyatakan pihaknya fokus pada peningkatan kapasitas pemandu wisata serta penguatan regulasi kompetensi.

“Kami lebih fokus pada peningkatan kapasitas SDM. Regulasi terkait pengembangan SDM perlu diperhatikan agar kualitas layanan semakin baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan GenPI Sultra, Ade Wijaya, menekankan pentingnya branding dan promosi digital.

“Branding itu penting. Tanpa promosi yang konsisten, kita tidak bisa mengembangkan potensi yang ada. Media sosial menjadi langkah efektif untuk menjangkau pasar lebih luas,” ujarnya.

Seluruh narasumber sepakat, pengalaman positif wisatawan menjadi kunci promosi jangka panjang. Wisatawan yang puas akan menjadi agen promosi alami bagi destinasi.

Forum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan sinergi dalam membangun ekosistem pariwisata Sulawesi Tenggara yang terintegrasi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)

Continue Reading

News

ASITA dan Dispar Perkuat Sinergi Pentahelix Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Sultra

Published

on

By

KENDARI24.COM — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Tenggara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara menggelar Forum Silaturahmi Pentahelix Pariwisata Sultra yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, Senin (2/3/2026), di RM Kampoeng Wisata Khas Sulawesi, Kendari.

Forum bertema “Penguatan Mitigasi dan Kolaborasi Kemitraan Menuju Pariwisata Berkelanjutan dan Inklusif” ini menjadi ruang diskusi strategis bagi unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Ketua DPD ASITA Sultra, Rahman Rahim, menegaskan pentingnya kolaborasi konkret dalam membangun daya tahan sektor pariwisata daerah.

“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat sinergi pentahelix. Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi nyata agar kita mampu menghadapi tantangan ekonomi, sosial, hingga dinamika global,” ujarnya.

Ia menambahkan, mitigasi risiko harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang agar sektor pariwisata Sultra tetap stabil dan kompetitif.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menekankan bahwa pendekatan pentahelix menjadi kunci memperkuat daya saing destinasi.

“Kita akan terus berkolaborasi dan berdiskusi bersama sehingga terbentuk ekosistem pariwisata yang berjalan terpadu. Kemitraan yang inklusif penting agar manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara merata,” kata Ridwan.

Dalam sesi diskusi, pegiat pariwisata Sultra, Deden, menyoroti minimnya kalender event daerah.

“Selain Halo Sultra, kita belum memiliki kalender event yang konsisten. Padahal event rutin sangat penting untuk menarik kunjungan wisatawan dan menjaga perputaran ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, Mahmud, sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHKRI) Sultra mengingatkan pentingnya segmentasi pasar wisata.

“Kita perlu memetakan siapa saja yang bisa datang ke lokasi wisata kita. Apa yang membuat orang tertarik keliling di Sultra? Yang terpenting adalah bagaimana wisatawan merasa nyaman dan aman saat berkunjung,” ujarnya.

Mahmud menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

“Pariwisata itu memiliki multiplier effect. Kalau sektor ini bergerak baik, hotel, rumah makan, warung kopi hingga penerimaan pajak daerah juga ikut meningkat,” jelasnya.

Forum juga membahas penguatan promosi destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta strategi mitigasi krisis yang berpotensi memengaruhi industri pariwisata.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap terbangun komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem pariwisata Sulawesi Tenggara yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama sebagai ajang mempererat silaturahmi antarpelaku pariwisata daerah.(**)

Continue Reading

News

Rakor Lintas Sektoral Digelar, Polda Sultra Siap Amankan Lebaran 2026

Published

on

By

KENDARI24.COM — Wakil Kepala Polda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat Anoa 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Dachara, Senin (2/3/2026).

Rakor lintas sektoral ini juga diikuti secara virtual melalui zoom meeting yang dipimpin langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tugas besar yang membutuhkan perencanaan matang serta sinergi lintas sektoral. Momentum Lebaran, menurutnya, selalu diiringi peningkatan mobilitas masyarakat, baik arus mudik maupun arus balik.

“Pengamanan Idul Fitri adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan koordinasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan mudik dan perayaan Idul Fitri dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujar Kapolri.

Kapolri juga meminta seluruh jajaran menjadikan evaluasi pengamanan tahun sebelumnya sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Operasi Ketupat Anoa 2026.

Sementara itu, Wakapolda Sultra menyoroti sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, di antaranya kepadatan arus lalu lintas, potensi kecelakaan, gangguan kamtibmas, serta kelancaran distribusi bahan pokok selama Idul Fitri.

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder, termasuk optimalisasi pengamanan jalur mudik dan kawasan rawan, penyediaan pos pengamanan dan pos pelayanan, serta penegakan hukum yang tegas namun humanis.

“Keberhasilan Operasi Ketupat Anoa 2026 sangat ditentukan oleh soliditas dan komitmen seluruh jajaran serta stakeholder terkait. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Tenggara, Pejabat Utama Polda Sultra, para Kapolres jajaran, serta perwakilan TNI dan instansi terkait lainnya.

Rakor ini menjadi langkah awal memastikan kesiapan pengamanan agar pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan aman, lancar, dan sukses.(**)

Continue Reading

Trending