Connect with us

Hukum & Kriminal

Warga di Kolaka Dikriminalisasi PT CNI, GMNI Kendari: Ini Bentuk Pembungkaman Atas Hak Rakyat

Published

6 bulan ago

on

Rasmin Jaya, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

KENDARI – Rustam Mattola (41), seorang warga Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, harus berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan oleh manajemen PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Rustam yang selama ini memperjuangkan haknya atas tanah yang belum diganti rugi oleh pihak perusahaan, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara. Ia dikenakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan yang telah memiliki izin resmi.

Merespons hal itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari menilai penetapan tersangka terhadap Rustam sebagai bentuk pembungkaman terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melemahkan gerakan penolakan masyarakat terhadap pertambangan yang berdampak pada ruang hidup mereka.

“Rustam tidak melakukan kejahatan. Ia hanya mempertahankan hak atas tanah yang belum diganti rugi dan menolak aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Ini bentuk kriminalisasi yang masif dan terstruktur demi memuluskan kepentingan perusahaan,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

Rasmin menyebut perusahaan sengaja mendorong konflik sosial agar konsentrasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya melemah. Oleh karena itu, kata dia, persoalan ini harus menjadi perhatian publik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Kami menduga ada konspirasi dalam penanganan kasus ini. Aparat penegak hukum seharusnya berpihak pada rakyat yang membela lingkungan, bukan justru mengkriminalisasi,” ucapnya.

Dalam kasus tersebut, Rustam juga dijerat Pasal 158 jo Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

GMNI Kendari meminta aparat penegak hukum agar bersikap profesional dan tidak tunduk pada tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Rasmin, aktivitas pertambangan telah menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial yang berkepanjangan.

“Ini menjadi ujian bagi integritas dan profesionalisme aparat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tandasnya.

Ia juga meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka untuk bersikap tegas terhadap perusahaan tambang yang merugikan masyarakat.

“Jika terus dibiarkan, akan semakin banyak warga yang jadi korban kriminalisasi. Negara harus hadir dan berpihak pada rakyatnya,” pungkas Rasmin. (**)

Related Topics:
Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polda Sultra Ungkap 6,5 Kg Sabu Jaringan Internasional, Kurir Ditangkap Usai Aksi Kejar-kejaran Dramatis

Published

6 hari ago

on

Desember 3, 2025

By

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko saat memberikan keterangan pera

KENDARI, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar. Kali ini, polisi menangkap pelaku berinisial D (29) dan menyita barang bukti sebanyak 6,5 kilogram (kg) dari jaringan internasional yang berasal dari Malaysia.

Pengungkapan kasus ini diumumkan langsung melalui konferensi pers yang dipimpin Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., di Aula Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, Turut mendampingi, Direktur Narkoba Kombes Pol Bambang Sukmo Wibowo, S.I.K., S.H., M.Hum., serta Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K. Rabu (3/12/2025).

Irjen Didik menjelaskan, pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus serupa yang ditangani Subdit II Ditresnarkoba pada Mei 2025.

“Setelah melakukan pengolahan dan analisa data digital selama tujuh bulan, petugas kami mendapatkan informasi penting mengenai adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Malaysia dan telah masuk ke wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah,” jelas Irjen Didik.

Berdasarkan informasi tersebut, tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba langsung melacak mobil rental dari luar provinsi yang diduga sering dipakai jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil mengidentifikasi sebuah mobil minibus warna putih yang menuju Sultra.

Saat tiba di perbatasan, mobil tersebut dihentikan. Namun, pengemudi justru tancap gas dan mengabaikan peringatan polisi, memicu aksi kejar-kejaran. Pengejaran berakhir di depan Grapari Kendari pada Selasa (2/12/2025) sore, setelah petugas terpaksa menabrak mobil dinas untuk menghentikan laju kendaraan pelaku. Setelah berhasil dilumpuhkan, penggeledahan menemukan 6,5 kg sabu di dalam mobil.

Pengembangan lebih lanjut ke tempat kos pelaku menyita tambahan 92 gram sabu. Kapolda Sultra menegaskan bahwa pelaku yang diringkus merupakan kurir sabu jaringan internasional.

Kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda Sultra dalam memerangi peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa.(**)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polda Sultra dan Pemprov Sultra Luncurkan Aplikasi SIGA Tenggara: Terobosan Perlindungan Tenaga Kerja Berbasis Data

Published

2 minggu ago

on

November 28, 2025

By

Wakapolda da wagub Sultra saat peluncuran aplikasi SIGA

KENDARI, Polda Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menandatangani kesepakatan kolaborasi dan meluncurkan Aplikasi SIGA Tenggara (Sistem Informasi Garda Ketenagakerjaan) sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan tenaga kerja di Bumi Anoa. Acara berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Jumat (28/11/2025).

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., mewakili Kapolda Sultra, bersama Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, memimpin penandatanganan nota kesepakatan serta peresmian aplikasi tersebut. Turut hadir Pejabat Utama Polda Sultra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, para direktur perusahaan, serta perwakilan serikat pekerja.

Brigjen Pol Gidion Arief Setyawan menegaskan bahwa peluncuran SIGA Tenggara merupakan wujud nyata implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini bukan sekadar aplikasi, tetapi bukti kehadiran negara di tengah-tengah pekerja Sulawesi Tenggara. Dengan integrasi data lintas instansi dan penegakan hukum berbasis teknologi, kita ingin memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil dan setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan transparan,” tegas Wakapolda.

Aplikasi SIGA Tenggara memiliki sejumlah fitur unggulan, antara lain:Pengaduan online real-time 24 jam terkait sengketa ketenagakerjaan. Pemantauan status penanganan laporan secara transparan
Akses data ketenagakerjaan terpadu (jumlah tenaga kerja, perusahaan, kasus, dll).

Fitur pelaporan deteksi dini potensi konflik industrial Integrasi dengan sistem pengawasan Disnaker dan Polri.

Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua menyambut baik inovasi ini dan menyatakan bahwa SIGA Tenggara akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

“Kami berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat pengaduan, tetapi juga instrumen pencegahan konflik ketenagakerjaan melalui data yang akurat dan respons cepat,” ujar Hugua.

Kolaborasi ini juga memperkuat integrasi data antara Polda Sultra, Disnakertrans Sultra, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan besar di wilayah Sultra, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi atensi khusus.

Dengan resmi beroperasinya SIGA Tenggara, diharapkan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja berbasis teknologi di Indonesia timur. Aplikasi ini sudah dapat diunduh melalui Play Store dan App Store atau diakses melalui website resmi siga.poldasultra.id mulai hari ini. Perlindungan pekerja, kini hanya sejauh satu klik.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus Kejahatan Siber di Sultra Meledak: 565 Laporan Hanya dalam 10 Bulan 2025

Published

3 minggu ago

on

November 22, 2025

By

Ilustrasi Penipuan

KENDARI – Subdirektorat V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara mencatat lonjakan tajam penanganan kejahatan siber dalam lima tahun terakhir. Hingga Oktober 2025, tercatat 565 kasus, meningkat drastis dibandingkan 2021 yang hanya 265 kasus.

Data Tahunan Subdit Siber Polda Sultra:
2021: 265 kasus
2022: 252 kasus
2023: 307 kasus
2024: 550 kasus
Jan–Okt 2025: 565 kasus

Penipuan online menjadi kasus paling dominan dan paling melonjak:
2021: 77 kasus
2024: 259 kasus
2025 (10 bulan): 280 kasus

Pencemaran nama baik juga terus naik:
2021: 143 kasus
2024: 175 kasus
2025 (10 bulan): 193 kasus

Kasus ilegal akses, pengancaman, dan perbuatan tidak menyenangkan (PDP) juga menunjukkan tren kenaikan signifikan. Kanit I Tipid Siber Subdit V Ditreskrimsus Polda Sultra, Iptu Asfandy, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kenaikan ini mencerminkan dua hal: tingginya aktivitas digital masyarakat sekaligus meningkatnya kesadaran untuk melapor.

“Setiap tahun pola kejahatan siber semakin berkembang. Penipuan online menjadi kasus paling dominan karena metode pelaku makin beragam dan menyasar semua kalangan. Kami mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi di ruang digital,” ujar Iptu Asfandy.

Ia menambahkan, pencemaran nama baik serta penyebaran isu SARA tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu konflik sosial.

“Kami mendorong seluruh pengguna media sosial agar lebih bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan memastikan informasi yang dibagikan benar adanya. Kami ingin ruang digital Sultra tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Subdit Siber Polda Sultra berkomitmen memperkuat patroli siber, edukasi publik, serta penegakan hukum agar keamanan dunia maya di Bumi Anoa semakin terjaga.(**)

Continue Reading

Trending