Connect with us

Politik

Dugaan Plagiasi Rektor UHO, Dikti Keluarkan Dua Rekomendasi Berbeda

Published

on

Kendari24.com – KENDARI, Kasus dugaan plagiasi rektor Universtitas Halu Oleo (UHO) masih terus bergulir di tengah proses pemilihan rektor yang sudah masuk dalam tahapan menjaringan tiga besar.

Dugaan plagiasi calon rektor kembali digaungkan oleh puluhan Pemuda dari Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Sulawesi Tenggara, dengan berdemonstrasi di pertigaan Kampus Universitas Halu Oleo, dan di Kantor Perwakilan Ombudsman RI, di Kendari, Rabu (2/5/2021).

Di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, dalam Tuntutannya, demostran keberatan atas sikap Dirjen Dikti yang diduga  melanggar kode etik dalam jabatan dan melanggar hukum karena memaksakan tahapan visi misi dan peyaringan 3 besar calon rektor UHO periode 2021-2025, tanpa menunggu jawaban Menteri berdasarkan surat permohonan klarifikasi yang ditanda tangani 7 (tujuh) calon rektor tertanggal 11 Mei 2021 yang meminta kepada menteri untuk menunda tahapan visi misi dan penyaringan kepada senat UHO.

Menurutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristekdikti RI, belum menindaklanjuti surat ombudsman RI kepada Presiden RI nomor: B/977/RM.03.06/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 yang meminta agar Rekomendari ORI kepada Menteri nomor: 0003/REK/0922.2016/V/2018 tentang penanganan dugaan plagiat Muhammad Zamrun Firihu belum dilaksanakan.

Selaian itu proses pemilihan rektor UHO dinilai tidak sesuai aturan, sehinga massa meminta agar Komisi X DPR RI menghadirkan Menteri pendidikan dan kebudayaan, ristekdikti dalam rapat dengar pendapat untuk memberikan penjelasan terhadap tindakan inkonsistensi Dirjen Dikti Kemendikbud Ristekdikti yang mengeluarkan 2 (dua) surat berbeda.

Dimana pada surat Dirjen Dikti pertama mengatasnamakan Menteri nomor: 0263/E.E4/KP.07.00/2021 tertanggal 15 april 2021 perihal hasil tim pencari fakta yang dituangkan dalam rekomendasi bahwa Muhammad Zamrun Firihu telah melakukan tindakan plagiat, dan tidak memenuhi syarat dalam penjaringan bakal calon rektor UHO periode 2021-2025.

Dalam Surat Kedua Dirjen Dikti tidak atas nama Menteri kembali mengeluarkan surat nomor 0301/E.E4/KP.07.00/2021 tertanggal 10 mei 2021 perihal penegasan dan arahan pilrek UHO 2021-2025 dengan melanjutkan tahap penyaringan dengan mengikutsertakan 8 nama bakal calon rektor termasuk Muhammad Zamrun Firihu.

Massa aksi juga melaporkan tindakan mal Administrasi ketua Senat UHO, Prof. Takdir Saili kepada Ombudsman, dimana ketua senat UHO dan tim Adhac diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan merugikan pihak lain. mereka telah mengeluarkan surat rekomendasi senat yang menyatakan tidak cukup bukti tentang adanya plagiasi karya ilmiah Muhammad Zamrun Firihu. Namun faktanya tim adhoc yang dibentuk ketua senat tidak melalui rapat senat dan surat tugas tim adhoc tidak untuk memeriksa karya ilmiah Muhammad Zamrun Firihu melainkan bertugas untuk memeriksa karya ilmiah usulan lektor kepala dan guru besar yang akan naik pangkat jabatan fungsional dosen yang berjumlah 9 orang.

Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Sulawesi Tenggara menilai Tim adhoc berjumlah 5 orang adalah pejabat yang diangkat rektor, dengan tugas tambahan sehingga indepensinya diragukan dan subyektif dalam menilai atasannya. (RLS)

Politik

Musda DPD II Dimulai, Rajab Jinik Dorong Lahirnya Pemimpin Visioner Golkar Kolaka

Published

on

By

LM. Rajab Jinik, Plt Ketua DPD II Golkar Kolaka

KENDARI24.COM — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Kolaka resmi memasuki fase awal dengan dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua DPD II periode 2026–2031. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kolaka, LM. Rajab Jinik, mengumumkan bahwa pendaftaran mulai dibuka pada Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut Rajab Jinik, tahapan ini bukan sekadar prosedur organisasi, tetapi menjadi momentum strategis bagi Golkar Kolaka untuk melakukan konsolidasi kekuatan sekaligus regenerasi kepemimpinan menjelang kontestasi politik ke depan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh kader Golkar yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk membesarkan partai. Semua kader memiliki hak yang sama untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis,” ujar Rajab Jinik. Kamis (12/2/2026).

Sebagai kader Golkar yang juga menjabat anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Kendari, Rajab menekankan bahwa Musda 2026–2031 harus melahirkan figur pemimpin yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga mampu memperluas pengaruh politik Golkar di Kolaka.

“Musda ini harus menghasilkan ketua yang visioner. Bukan sekadar mempertahankan eksistensi, tetapi mampu membawa Golkar Kolaka lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih relevan di tengah masyarakat,” katanya.

Ia memastikan proses penjaringan calon akan berlangsung terbuka, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi. Rajab juga mengingatkan seluruh kader agar menjaga kondusivitas selama tahapan Musda berjalan.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi internal partai, tetapi persatuan Golkar harus tetap menjadi prioritas utama. Mari kita sukseskan Musda ini dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan,” tuturnya. (**)

Continue Reading

News

La Ode Darwin Tegaskan Konsolidasi Golkar Sultra Lewat Musda DPD II

Published

on

By

La ode Darwin, Ketua DPD I Golkar Sultra

KENDARI – Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, mengatakan Musda DPD II tersebut merupakan rangkaian Musda pertama yang digelar secara serentak dan akan berlangsung hingga Maret 2026 di 15 DPD II kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

“Musda ini kita mulai sekarang dan akan berakhir pada maret mendatang, diikuti seluruh DPC kabupaten dan kota di sultra,” kata La Ode Darwin.

Darwin menjelaskan, Musda DPD II Golkar Kota Kendari dan Konawe Kepulauan dilaksanakan secara aklamasi. Untuk DPD II Golkar Kota Kendari, kepemimpinan kembali dipercayakan kepada La Ode Muhammad Inarto, sementara DPD II Golkar Konawe Kepulauan dipimpin oleh Muhammad Farid yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

“Akhir Maret nanti para ketua akan dikukuhkan oleh Ketua umum parti Golkar dan akan di pusatkan di kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga Bupati Muna Barat ini menegaskan, Musda Golkar juga menjadi momentum konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk penyiapan bakal calon legislatif.

Ia menargetkan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar dapat dituntaskan pada akhir 2026 dan dirampungkan secara menyeluruh pada 2027.

“Kita menyusun caleg di akhir desember 2026 dari semua dapil dan kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali pada akhir 2027. ada dua alat ukur utama bagi caleg, yakni memiliki basis dukungan dan kemampuan finansial sebagai modal awal untuk bertarung,” tegasnya.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Sulawesi Tenggara berharap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.(**)

Continue Reading

Politik

Rakerda DPD Partai Demokrat Sultra, Herman Khaeron sampaikan perintah AHY

Published

on

By

KENDARI – Dalam rangka konsolidasi organisasi Partai Demokrat Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) disalah satu hotel di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selasa (24/12/2024).

S. Budhi Prasodjo ketua panitia pelaksana, mengatakan Rakerda tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, diikuti oleh Ketua Sekretaris dan Bendahara DPC se Sultra, Kader Partai dan para Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat.

“Total peserta kurang lebih seratus lima puluh orang”. Jelas Budhi.

Dalam Rakerda tersebut Herman Khaeron menyampaikan tiga instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat kepada para kader Partai Demokrat se-Sultra.

Instruksi pertama, supaya Kader Partai Demokrat Sultra aktif meng agregasi dan meng artikulasi aspirasi rakyat. “Belajar dari peristiwa Agustus lalu, kantor-kantor Partai Demokrat harus selalu terbuka menerima aspirasi rakyat, itu instruksi Ketum, tidak boleh tertutup” tegas Herman.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu juga menyampaikan instruksi AHY yang kedua kepada para Kader Partai Demokrat yang mendapat amanah di kursi eksekutif dan legislatif untuk terus bekerja mewujudkan visi misinya walaupun ditengah tantangan dan efisiensi anggaran. “Pintar-pintarlah memanfaatkan potensi yang ada karena pada akhirnya rakyat pemilih akan mengevaluasi Kita semua”. ujarnya.

Sedangkan untuk instruksi yang ketiga menurut penyampaian Herman yang juga Aleg DPR RI lima periode ini, Ketua Umum AHY meminta seluruh kadernya di Sultra untuk tidak menyakiti hati rakyat dan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, “jangan sakiti hati rakyat dengan perkataan dan perbuatan, serta teruslah perkuat SDM pribadi dengan sekolah, pelatihan, dan penguatan kapasitas lainnya”. katanya.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muh. Endang SA mengharapkan kesungguhan para Kader untuk mengikuti Rakerda dengan sungguh-sungguh sehingga dengan pelaksanaan Rakerda ini Partai Demokrat Sultra bisa berfungsi sebagaimana mestinya Partai.

“Banyak diantara Kita Partai hanya berfungsi saat pemilu, setelahnya tidak lagi Kita tidak mau seperti itu” tegas Endang.

Diakhir keterangannya Partai Demokrat Sultra menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap program-program Pemerintahan Presiden Prabowo dengan memastikan nya berlangsung dengan baik dan benar.

“Semua kader di eksekutif, legislatif, struktural Partai harus memastikan program-program unggulan Presiden Prabowo dapat berlangsung dengan baik”. tutup Endang.(**)

Continue Reading

Trending