Connect with us

Politik

2 Bakal Calon DPD Laporkan KPU Ke Bawaslu Sultra

Published

on

Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara

KENDARI, Kendari24.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima 2 laporan dugaan pelanggaran pemilu dari 2 bakal calon (Bacalon) anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Sultra.

2 Bacalon DPD yang menyampaikan laporan ke Bawaslu Sultra itu yakni Burhanis dan Titin Saranani.

Keduanya melaporkan keterlambatan sistem KPU dalam menginput data digital dukungan pencalonan DPD di sistem informasi pencalonan (silon)

Titin menjelaskan saat menginput dukungan ke silon, tiba-tiba aplikasi tersebut terkunci sehingga tidak semua dokumen dukungan syarat yang diminta KPU terunggah.

“kan ini pakai sistem Silon dan jaringan untuk mengupload, mengirim  data dokumen ada kendala jaringan, dengan informasi kurang jelas yang saya dapat dari KPU,” ungkap Tie saat ditemui pada Kamis (12/1/2023).

Dengan buruknya jaringan itu, Tie merasa dirugikan sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan seluruh dokumen syarat pencalonan tidak tuntas dikirim ke aplikasi sistem pencalonan (Silon).

“Kerugian yang saya alami keterlambatan mengakses data saya ke silon ada beberapa dokumen yang tidak terakses,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Titin Saranani dan Burhanis melaporkan KPU Ke Bawaslu Sultra dan berharap KPU Sultra memberi akses untuk bisa melengkapi berkas yang telah disyaratkan.

“Ada dua, meminta kepada KPU memasukkan saya kembali ke bakal calon anggota DPD RI , dan membuka akses Silon untuk saya bisa mengakses data saya,” katanya

Sementara itu Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menjelaskan laporan kedua calon tersebut telah dibahas dan teregistrasi pada 9 januari 2023, selain Bawaslu akan memeriksa laporan yang masuk kemudian melakukan perbaikan terhadap laporan tersebut

“Ada dugaan pelanggaran administrasi, kalau ada pelanggaran KPU sesuai yang diminta oleh pelapor kita akan memberi sanksi KPU terkait dengan itu,” ungkapnya

Bawaslu akan melakukan kajian awal untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan materil setelah itu Bawaslu akan membuat kajian awal dan melakukan pleno.

“Bawaslu akan meminta kepada KPU sesuai dengan petitumnya itu kalo itu terbukti tapi kalau tidak terbukti pada akhirnya juga harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan kpu itu sudah sesuai dengan,” kata Hamiruddin.

Berdasarkan edaran KPU 1369, menegaskan pengunggahan dukungan ke Silon diberi waktu tambahan 3×24 jam, namun kedua calon tersebut melewati waktu atau tidak semua data dukungannya terunggah sehingga KPU Sultra menilai keduanya tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.(**)

Pendidikan

GMNI Hukum UHO Gelar PPAB untuk Rekrut Anggota Baru

Published

on

By

Pengurus GMNI Kendari bersama kader

KENDARI – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mengadakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Bertema “Menciptakan Generasi Kritis, Adaptif, dan Relevan dengan Perkembangan Zaman,” PPAB ini bertujuan merekrut anggota baru sekaligus memperkenalkan peran GMNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPK GMNI Hukum UHO, Aril, menyatakan PPAB menjadi langkah awal kaderisasi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan GMNI. Ia mengapresiasi semangat peserta di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat peserta, di tengah era disrupsi dan gencarnya globalisasi, masih mempunyai semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi khususnya GMNI,” ujarnya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menambahkan bahwa organisasi adalah wadah untuk belajar dan berproses. Ia mengingatkan pentingnya ideologi marhaenisme untuk membangun militansi melawan penindasan serta konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkuat organisasi.

“Organisasi hanyalah wadah untuk kita belajar dan berproses. Seperti apa dan bagaimana kita ke depan tergantung keseriusan, ketekunan, konsistensi, dan komitmen kita belajar di dalamnya,” tegas Rasmin.

Rasmin juga menegaskan perlunya GMNI mengawal isu sosial-politik dan kebijakan pemerintah demi memperjuangkan kaum marhaen.

PPAB ini dihadiri pengurus, anggota, dan kader GMNI se-Kota Kendari dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung serentak dan bertahap di komisariat GMNI Kendari sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan.(**)

Continue Reading

News

Pemkot Kendari Tegaskan Komitmen Pengawasan Ketat Pembangunan Perumahan

Published

on

By

Rapat evaluasi pengembang perumahan bersama pemkot Kendari

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama para developer di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rapat ini bertujuan memastikan pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, di mana Kota Kendari mendapat kuota sekitar 15.000 unit rumah untuk tahun 2025.

“Ini adalah angka yang besar. Pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba melanggar ketentuan,” tegas Sudirman. Senin (10/3/2025).

Sudirman menambahkan, Pemerintah Kota siap mendukung percepatan pembangunan, namun menuntut setiap developer mematuhi regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah, turut menegaskan pentingnya proses perizinan yang ketat dan pengawasan terhadap dampak pembangunan. Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada progres pembangunan, tetapi juga aspek kualitas infrastruktur seperti ketersediaan jalan, akses air bersih, dan transportasi yang memadai.

“Pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan bisa memicu bencana seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penumpukan sampah. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Maman.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa pembangunan di Kendari harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah Kota Kendari akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas developer yang melanggar aturan.

“Kami tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pengembang yang ugal-ugalan membuka lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini demi mencegah bencana yang berulang seperti banjir yang sudah sering melanda beberapa wilayah di Kendari akibat ulah developer yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pemkot Kendari berharap, dengan adanya pengawasan ketat dan penerapan aturan yang jelas, pembangunan perumahan di Kendari dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.(*)

Continue Reading

News

Pj Bupati Muna Barat Pahri Yamsul Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

Published

on

By

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Muna Barat: Pj Bupati Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

MUNA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat. Acara yang berlangsung di Aula Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Barat pada Kamis (6/3/2025) ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di daerah tersebut.

Dalam rapat paripurna ini, Pj Bupati Muna Barat, Pahri Yamsul, secara resmi menyerahkan memori program pembangunan daerah kepada Bupati terpilih, La Ode Darwin. Prosesi sertijab ini menjadi bagian dari transisi pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

“Alhamdulillah, sertijab selesai. Selamat bertugas kepada Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa. Insya Allah, beliau berdua mampu membawa Kabupaten Muna Barat berkembang dengan pesat, mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakatnya,” ungkap Pahri Yamsul.

Ia juga berharap kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan program-program yang telah dirancang demi kemajuan daerah. “Majulah Muna Barat,” ujar Pahri.

Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat. Suasana berlangsung khidmat dan penuh harapan, sekaligus menjadi momentum penting bagi La Ode Darwin dan Ali Basa untuk memulai tugas mereka sebagai kepala daerah yang baru.(**)

 

 

Continue Reading

Trending