Connect with us

Politik

Rp124 Miliar APBD Sulawesi Tenggara “Tak Bertuan”

Published

on

Freby Rifai Memeriksa Draf KUA-PPAS Sebelum Ditandatangani pada Sidang Paripurna (Rabu, 21/9/2022)

KENDARI, Kendari24.com – Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Prioritas Dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 Telah Disetujui Oleh Dprd dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Pada Rabu malam (21/9/2022).

Namun ada yang berbeda, sebelum rapat paripurna itu dilaksanakan, anggota badan anggaran (Banggar) Laode Freby Rifai sepertinya tidak percaya dan baru menandatangani persetujuan KUA-PPAS setelah memeriksa draf yang disetorkan oleh Suwandi Andi sebelum dibacakan.

Freby menjelaskan hal itu dilakukan untuk memastikan nilai KUA-PPAS yang akan disetujui dan telah dibahas bersama DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tenggara, sebab terdapat selisih pada APBD 2022 dan APBD Perubahan.

Menurutnya pada APBD induk 2022 telah ditetapkan anggaran belanja daerah senilai Rp 4.642.576.876.120 triliun namun pada APBD perubahan menjadi Rp 4.745.316.180.120 Triliun atau terdapat selisih sekitar Rp.  124.072.015.058 miliar.

“Saya hanya mau melihat karena terjadi selisih dari Perda penetapan Gubernur dan hasil yang dibahas oleh DPRD dengan keputusan menteri, jadi yang dibahas DPRD dan Mendagri itu Rp 4,6 triliun sementara Perda dari gubernur sebanyak Rp 4,7 triliun jadi ada selisih 124 miliar,”. Ujarnya.

Masuknya anggaran Rp 124 miliar itu diakui tidak pernah dibahas oleh anggota DPRD Sulawesi Tenggara namun dimasukkan oleh TAPD Sultra pada APBD Perubahan 2022.

“Ketika kita bahas perubahan harus kita mengacu pada Perda sebelumnya atau pada Perda induk untuk itu harus kita finalkan Angka berapa yang dijadikan patokan,” ungkapnya.

Lanjut Freby anggaran yang akan dibahas pada perubahan harus sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri dan telah disesuaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sesuai tahapan kita merujuk pada 4,6 triliun berdasarkan hasil keputusan menteri dan penyempurnaan dari DPRD,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh mengakui adanya selisih anggaran tersebut namun tidak menjelaskan asal usul masuknya anggaran tersebut tanpa pembahasan DPRD, menurutnya setelah berkoordinasi dengan kementerian hal itu sudah diselesaikan dan telah sesuai aturan dan mekanisme yang ada,.

“Masuknya ini karena peraturan pemerintah mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan diatur dan ada pasalnya. Makanya untuk memperkuat itu, kita telah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, dan kita bawa semua eksekutif, dan kita dudukan hingga kita buat berita acara dan telah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Pendidikan

GMNI Hukum UHO Gelar PPAB untuk Rekrut Anggota Baru

Published

on

By

Pengurus GMNI Kendari bersama kader

KENDARI – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mengadakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Bertema “Menciptakan Generasi Kritis, Adaptif, dan Relevan dengan Perkembangan Zaman,” PPAB ini bertujuan merekrut anggota baru sekaligus memperkenalkan peran GMNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPK GMNI Hukum UHO, Aril, menyatakan PPAB menjadi langkah awal kaderisasi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan GMNI. Ia mengapresiasi semangat peserta di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat peserta, di tengah era disrupsi dan gencarnya globalisasi, masih mempunyai semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi khususnya GMNI,” ujarnya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menambahkan bahwa organisasi adalah wadah untuk belajar dan berproses. Ia mengingatkan pentingnya ideologi marhaenisme untuk membangun militansi melawan penindasan serta konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkuat organisasi.

“Organisasi hanyalah wadah untuk kita belajar dan berproses. Seperti apa dan bagaimana kita ke depan tergantung keseriusan, ketekunan, konsistensi, dan komitmen kita belajar di dalamnya,” tegas Rasmin.

Rasmin juga menegaskan perlunya GMNI mengawal isu sosial-politik dan kebijakan pemerintah demi memperjuangkan kaum marhaen.

PPAB ini dihadiri pengurus, anggota, dan kader GMNI se-Kota Kendari dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung serentak dan bertahap di komisariat GMNI Kendari sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan.(**)

Continue Reading

News

Pemkot Kendari Tegaskan Komitmen Pengawasan Ketat Pembangunan Perumahan

Published

on

By

Rapat evaluasi pengembang perumahan bersama pemkot Kendari

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama para developer di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rapat ini bertujuan memastikan pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, di mana Kota Kendari mendapat kuota sekitar 15.000 unit rumah untuk tahun 2025.

“Ini adalah angka yang besar. Pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba melanggar ketentuan,” tegas Sudirman. Senin (10/3/2025).

Sudirman menambahkan, Pemerintah Kota siap mendukung percepatan pembangunan, namun menuntut setiap developer mematuhi regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah, turut menegaskan pentingnya proses perizinan yang ketat dan pengawasan terhadap dampak pembangunan. Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada progres pembangunan, tetapi juga aspek kualitas infrastruktur seperti ketersediaan jalan, akses air bersih, dan transportasi yang memadai.

“Pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan bisa memicu bencana seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penumpukan sampah. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Maman.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa pembangunan di Kendari harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah Kota Kendari akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas developer yang melanggar aturan.

“Kami tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pengembang yang ugal-ugalan membuka lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini demi mencegah bencana yang berulang seperti banjir yang sudah sering melanda beberapa wilayah di Kendari akibat ulah developer yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pemkot Kendari berharap, dengan adanya pengawasan ketat dan penerapan aturan yang jelas, pembangunan perumahan di Kendari dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.(*)

Continue Reading

News

Pj Bupati Muna Barat Pahri Yamsul Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

Published

on

By

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Muna Barat: Pj Bupati Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

MUNA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat. Acara yang berlangsung di Aula Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Barat pada Kamis (6/3/2025) ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di daerah tersebut.

Dalam rapat paripurna ini, Pj Bupati Muna Barat, Pahri Yamsul, secara resmi menyerahkan memori program pembangunan daerah kepada Bupati terpilih, La Ode Darwin. Prosesi sertijab ini menjadi bagian dari transisi pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

“Alhamdulillah, sertijab selesai. Selamat bertugas kepada Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa. Insya Allah, beliau berdua mampu membawa Kabupaten Muna Barat berkembang dengan pesat, mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakatnya,” ungkap Pahri Yamsul.

Ia juga berharap kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan program-program yang telah dirancang demi kemajuan daerah. “Majulah Muna Barat,” ujar Pahri.

Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat. Suasana berlangsung khidmat dan penuh harapan, sekaligus menjadi momentum penting bagi La Ode Darwin dan Ali Basa untuk memulai tugas mereka sebagai kepala daerah yang baru.(**)

 

 

Continue Reading

Trending