Connect with us

Politik

Rp124 Miliar APBD Sulawesi Tenggara “Tak Bertuan”

Published

on

Freby Rifai Memeriksa Draf KUA-PPAS Sebelum Ditandatangani pada Sidang Paripurna (Rabu, 21/9/2022)

KENDARI, Kendari24.com – Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Prioritas Dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 Telah Disetujui Oleh Dprd dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Pada Rabu malam (21/9/2022).

Namun ada yang berbeda, sebelum rapat paripurna itu dilaksanakan, anggota badan anggaran (Banggar) Laode Freby Rifai sepertinya tidak percaya dan baru menandatangani persetujuan KUA-PPAS setelah memeriksa draf yang disetorkan oleh Suwandi Andi sebelum dibacakan.

Freby menjelaskan hal itu dilakukan untuk memastikan nilai KUA-PPAS yang akan disetujui dan telah dibahas bersama DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tenggara, sebab terdapat selisih pada APBD 2022 dan APBD Perubahan.

Menurutnya pada APBD induk 2022 telah ditetapkan anggaran belanja daerah senilai Rp 4.642.576.876.120 triliun namun pada APBD perubahan menjadi Rp 4.745.316.180.120 Triliun atau terdapat selisih sekitar Rp.  124.072.015.058 miliar.

“Saya hanya mau melihat karena terjadi selisih dari Perda penetapan Gubernur dan hasil yang dibahas oleh DPRD dengan keputusan menteri, jadi yang dibahas DPRD dan Mendagri itu Rp 4,6 triliun sementara Perda dari gubernur sebanyak Rp 4,7 triliun jadi ada selisih 124 miliar,”. Ujarnya.

Masuknya anggaran Rp 124 miliar itu diakui tidak pernah dibahas oleh anggota DPRD Sulawesi Tenggara namun dimasukkan oleh TAPD Sultra pada APBD Perubahan 2022.

“Ketika kita bahas perubahan harus kita mengacu pada Perda sebelumnya atau pada Perda induk untuk itu harus kita finalkan Angka berapa yang dijadikan patokan,” ungkapnya.

Lanjut Freby anggaran yang akan dibahas pada perubahan harus sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri dan telah disesuaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sesuai tahapan kita merujuk pada 4,6 triliun berdasarkan hasil keputusan menteri dan penyempurnaan dari DPRD,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh mengakui adanya selisih anggaran tersebut namun tidak menjelaskan asal usul masuknya anggaran tersebut tanpa pembahasan DPRD, menurutnya setelah berkoordinasi dengan kementerian hal itu sudah diselesaikan dan telah sesuai aturan dan mekanisme yang ada,.

“Masuknya ini karena peraturan pemerintah mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan diatur dan ada pasalnya. Makanya untuk memperkuat itu, kita telah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, dan kita bawa semua eksekutif, dan kita dudukan hingga kita buat berita acara dan telah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

News

La Ode Darwin Tegaskan Konsolidasi Golkar Sultra Lewat Musda DPD II

Published

on

By

La ode Darwin, Ketua DPD I Golkar Sultra

KENDARI – Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, mengatakan Musda DPD II tersebut merupakan rangkaian Musda pertama yang digelar secara serentak dan akan berlangsung hingga Maret 2026 di 15 DPD II kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

“Musda ini kita mulai sekarang dan akan berakhir pada maret mendatang, diikuti seluruh DPC kabupaten dan kota di sultra,” kata La Ode Darwin.

Darwin menjelaskan, Musda DPD II Golkar Kota Kendari dan Konawe Kepulauan dilaksanakan secara aklamasi. Untuk DPD II Golkar Kota Kendari, kepemimpinan kembali dipercayakan kepada La Ode Muhammad Inarto, sementara DPD II Golkar Konawe Kepulauan dipimpin oleh Muhammad Farid yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

“Akhir Maret nanti para ketua akan dikukuhkan oleh Ketua umum parti Golkar dan akan di pusatkan di kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga Bupati Muna Barat ini menegaskan, Musda Golkar juga menjadi momentum konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk penyiapan bakal calon legislatif.

Ia menargetkan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar dapat dituntaskan pada akhir 2026 dan dirampungkan secara menyeluruh pada 2027.

“Kita menyusun caleg di akhir desember 2026 dari semua dapil dan kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali pada akhir 2027. ada dua alat ukur utama bagi caleg, yakni memiliki basis dukungan dan kemampuan finansial sebagai modal awal untuk bertarung,” tegasnya.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Sulawesi Tenggara berharap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.(**)

Continue Reading

Politik

Rakerda DPD Partai Demokrat Sultra, Herman Khaeron sampaikan perintah AHY

Published

on

By

KENDARI – Dalam rangka konsolidasi organisasi Partai Demokrat Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) disalah satu hotel di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selasa (24/12/2024).

S. Budhi Prasodjo ketua panitia pelaksana, mengatakan Rakerda tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, diikuti oleh Ketua Sekretaris dan Bendahara DPC se Sultra, Kader Partai dan para Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat.

“Total peserta kurang lebih seratus lima puluh orang”. Jelas Budhi.

Dalam Rakerda tersebut Herman Khaeron menyampaikan tiga instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat kepada para kader Partai Demokrat se-Sultra.

Instruksi pertama, supaya Kader Partai Demokrat Sultra aktif meng agregasi dan meng artikulasi aspirasi rakyat. “Belajar dari peristiwa Agustus lalu, kantor-kantor Partai Demokrat harus selalu terbuka menerima aspirasi rakyat, itu instruksi Ketum, tidak boleh tertutup” tegas Herman.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu juga menyampaikan instruksi AHY yang kedua kepada para Kader Partai Demokrat yang mendapat amanah di kursi eksekutif dan legislatif untuk terus bekerja mewujudkan visi misinya walaupun ditengah tantangan dan efisiensi anggaran. “Pintar-pintarlah memanfaatkan potensi yang ada karena pada akhirnya rakyat pemilih akan mengevaluasi Kita semua”. ujarnya.

Sedangkan untuk instruksi yang ketiga menurut penyampaian Herman yang juga Aleg DPR RI lima periode ini, Ketua Umum AHY meminta seluruh kadernya di Sultra untuk tidak menyakiti hati rakyat dan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, “jangan sakiti hati rakyat dengan perkataan dan perbuatan, serta teruslah perkuat SDM pribadi dengan sekolah, pelatihan, dan penguatan kapasitas lainnya”. katanya.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muh. Endang SA mengharapkan kesungguhan para Kader untuk mengikuti Rakerda dengan sungguh-sungguh sehingga dengan pelaksanaan Rakerda ini Partai Demokrat Sultra bisa berfungsi sebagaimana mestinya Partai.

“Banyak diantara Kita Partai hanya berfungsi saat pemilu, setelahnya tidak lagi Kita tidak mau seperti itu” tegas Endang.

Diakhir keterangannya Partai Demokrat Sultra menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap program-program Pemerintahan Presiden Prabowo dengan memastikan nya berlangsung dengan baik dan benar.

“Semua kader di eksekutif, legislatif, struktural Partai harus memastikan program-program unggulan Presiden Prabowo dapat berlangsung dengan baik”. tutup Endang.(**)

Continue Reading

Pendidikan

GMNI Hukum UHO Gelar PPAB untuk Rekrut Anggota Baru

Published

on

By

Pengurus GMNI Kendari bersama kader

KENDARI – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mengadakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Bertema “Menciptakan Generasi Kritis, Adaptif, dan Relevan dengan Perkembangan Zaman,” PPAB ini bertujuan merekrut anggota baru sekaligus memperkenalkan peran GMNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPK GMNI Hukum UHO, Aril, menyatakan PPAB menjadi langkah awal kaderisasi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan GMNI. Ia mengapresiasi semangat peserta di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat peserta, di tengah era disrupsi dan gencarnya globalisasi, masih mempunyai semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi khususnya GMNI,” ujarnya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menambahkan bahwa organisasi adalah wadah untuk belajar dan berproses. Ia mengingatkan pentingnya ideologi marhaenisme untuk membangun militansi melawan penindasan serta konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkuat organisasi.

“Organisasi hanyalah wadah untuk kita belajar dan berproses. Seperti apa dan bagaimana kita ke depan tergantung keseriusan, ketekunan, konsistensi, dan komitmen kita belajar di dalamnya,” tegas Rasmin.

Rasmin juga menegaskan perlunya GMNI mengawal isu sosial-politik dan kebijakan pemerintah demi memperjuangkan kaum marhaen.

PPAB ini dihadiri pengurus, anggota, dan kader GMNI se-Kota Kendari dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung serentak dan bertahap di komisariat GMNI Kendari sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan.(**)

Continue Reading

Trending