KENDARI, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H, memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Lapangan Apel Presisi Polda Sultra, Rabu (1/10/2025).

Upacara tersebut diikuti oleh Irwasda Polda Sultra Kombes Pol. Hartoyo, serta para pejabat utama Polda Sultra dan personel gabungan yang turut serta dalam rangka menghormati nilai-nilai Pancasila.

Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 adalah “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Upacara dilaksanakan untuk mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa dijadikan pegangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah munculnya perpecahan di tengah masyarakat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen penting untuk mengingat peristiwa sejarah pada 1 Oktober 1965, di mana terjadi upaya kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S). Dalam peristiwa tersebut, memicu perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi wujud penghormatan atas pengorbanan para pahlawan dan komitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam upacara tersebut, seluruh peserta mengheningkan cipta sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi menjaga keutuhan NKRI. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk mengenang sejarah dan memahami makna perjuangan yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia.

Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kepada seluruh anggota personel Polda Sultra dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.(**)

Kendari – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan keterampilan untuk anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, pada Selasa, (16/9/2025).

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Sultra, Kompol Adeng Supriatna, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada anggota Polri dan PNS Polda Sultra agar dapat mempersiapkan masa pensiun dengan lebih baik. Kegiatan ini dihadiri oleh 63 peserta, terdiri dari anggota Polri dan PNS Polda Sultra, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kombes Pol Arief Fitrianto.

Dalam sambutan Kapolda Sultra yang dibacakan oleh Karo SDM, disampaikan pentingnya persiapan mental dan finansial menjelang pensiun.

“Masa pensiun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru kehidupan. Oleh karena itu, pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi para personel dalam menghadapi masa pensiun dengan lebih siap dan percaya diri,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemateri, antara lain Kepala Kantor Cabang Kendari PT. Asabri (Persero) yang membahas hak-hak personel Polri dan PNS menjelang pensiun, perwakilan Bank SMBC yang memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan pensiun, Kepala Kantor Cabang BRI Samratulangi Kendari dengan pengenalan layanan Bank BRI, Bapak Akbar Arif Prawiryo dengan materi budidaya ikan lele, Yusran Yunus dari Perum Bulog dengan materi Rumah Pangan Kita, serta Kombes Pol La Ode Proyek dengan materi ternak ayam.

Selain pembekalan, peserta juga mendapatkan pelatihan keterampilan praktis, seperti budidaya ikan lele yang disampaikan oleh Akbar Arif Prawiryo, untuk dikembangkan pasca-pensiun.

Persiapan pensiun merupakan hal krusial bagi personel Polri dan PNS, mengingat transisi dari dunia kerja aktif ke masa pensiun dapat menimbulkan berbagai tantangan. Perencanaan keuangan jangka panjang menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kesejahteraan hidup pasca-pensiun. PT. Asabri dan Bank SMBC turut memberikan informasi terkait manfaat pensiun, pengelolaan dana pensiun, serta hak-hak personel, termasuk jaminan kesehatan dan asuransi.
(**)

KENDARI, KENDARI24.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kendari yang terdiri dari GMNI, IMM, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/9/2025).
‎
‎Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, yang dinilai mengingkari  janji dan komitmen yang pernah disampaikan sebelumnya.
‎
‎Dalam orasinya Ketua LMND Kota Kendari, Jordy menegaskan bahwa kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya pada 1 September 2025.
‎
‎“Kami kembali bertandang di kantor ini untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra pada 1 September 2025,” ujarnya.
‎
‎Dalam janji dan komitmen bersama Cipayung Plus Kota Kendari bahwa ketua DPRD Sulawesi Tenggara akan menerima secara langsung formulasi tuntutan, pernyataan sikap yang telah di susun secara ilmiah untuk di bawah di DPR RI.
‎
‎”Tapi sampai saat ini Ketua DPRD Sulawesi Tenggara belum ada kepastian bahkan terkesan menghindar dan membohongi Cipayung Plus Kota Kendari,” Tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Ketua DPC GMNI Kendari Rasmin Jaya bahwa pihaknya bersama Cipayung Plus Kota Kendari sudah tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Ketua DPRD Sultra. Ia mendesak agar Ketua DPRD Sulawesi Tenggara segara di evaluasi.
‎
‎”Kami menilai DPRD Sultra hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai perwakilan rakyat sejati. Alih-alih mengawal aspirasi ke DPR RI secara terbuka, akuntabel, dan progresif, mereka justru tidak memberi kepastian tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan secara resmi,” Tegasnya.
‎
‎Terakhir Ketua Cabang PMKRI, Fandi menegaskan situasi ini menunjukkan bahwa DPRD Sultra lebih sibuk menjaga kenyamanan politik dan privilese pribadi ketimbang menyuarakan jeritan rakyat yang sudah berkali-kali turun ke jalan.
‎
‎Sejak tuntutan tersebut disampaikan, DPRD Sultra tidak menunjukkan keseriusan, minim transparansi, dan cenderung mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan secara sah dan terbuka. Beberapa hal yang menjadi dasar ketidakpercayaan ini antara lain:
‎Tidak adanya kejelasan tindak lanjut resmi terhadap tuntutan yang telah diserahkan kepada DPRD Sultra.
‎
‎Minimnya komunikasi dan pelaporan terbuka kepada publik terkait perkembangan atau upaya penyampaian ke DPR RI.
‎
‎*Ini kami nilai mereka menunjukkan sikap pasif dan tidak progresif dari para anggota DPRD Sultra dalam mengawal proses advokasi ke tingkat nasional.
‎Cenderung menghindar dan menutup ruang komunikasi dengan berbagai elemen mahasiswa.
‎
‎Indikasi pengabaian aspirasi rakyat dan pengkhianatan terhadap fungsi dasar perwakilan rakyat yang seharusnya mereka emban.
‎
‎Pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa tersebut juga dibarengi dengan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan massa. Mereka turut menuntut agar Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, hadir menemui langsung massa aksi untuk memberikan klarifikasi.
‎
‎Terakhir pasca menyampaikan aspirasi, massa langsung bergerak menduduki kursi rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus menggelar paripurna tindak lanjut aspirasi yang mereka sampaikan pada saat aksi di tanggal 1 September 2025.(**)