Connect with us

News

Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor bersama Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara

Published

on

Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara

KENDARI, kendari24.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara dalam rangkan kunjugan kerja. Rakor diikuti oleh Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara. Jumat (27/10/2023) pagi.

Rakor membahas beberapa isu utama yakni pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.

Andap Budhi Revianto dihadapan Mendagri melaporkan bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra mencapai 3,46%. Angka ini mengalami penurunan dari Agustus yang berada pada angka 3,52%. Posisi ini juga lebih rendah dari September tahun sebelumnya sebesar 5,89%.

“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4% yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.

Terkait kelancaran Pemilu 2024, Andap menjelaskan bahwa Pemprov Sultra tadi telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU Sulawesi Tenggara senilai Rp233 miliar untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024. Alokasi dana hibah yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk Pilkada serentak senilai Rp895,72 miliar.

Untuk layanan publik, Andap yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kemenkumham ini memaparkan terobosan baru telah dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan layanan. Diantaranya adalah penggunaan aplikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin baik, kami saat ini telah melakukan terobosan baru yaitu menginisiasi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian memberikan atensi penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sultra. Ia meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi sebagai indikator ekonomi berjalan dengan melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.

Namun demikian, Tito juga meminta seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerahnya dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.

Terkait stunting, Tito mengingatkan kepada para Bupati/Walikota yang prevalensi stunting di daerahnya naik agar segera menyiasati kondisi tersebut. Demikian juga Tito mewanti-wanti para kepala daerah untuk mengantisipasi dampak El-Nino yang mengakibatkan banyak kekeringan lahan sehingga meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras. Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Karenanya ia minta agar para kepala daerah melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrim seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Mendagri mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Tahun 2023 perlu menjadi perhatian khusus. Secara nasional realisasi belanja APBD tahun 2023 per 20 Oktober 2023 baru mencapai 67,07%. Rendahnya realisasi belanja ini salah satunya dikontribusikan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa didalam penyusunan APBD perlu memperhatikan beberapa hal antara lain; penentuan target pendapatan harus rasional, hindari perencanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan defisit, melakukan inovasi terhadap PAD sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada dana transfer dari pusat, alokasi belanja harus proporsional antara belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain Pj Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Sultra, dalam rakor ini juga hadir Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Sultra, Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Sultra, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sultra, serta para Sekda Kabupaten/Kota.

Kesehatan

Unggul Telak di Kongres Daerah, Hasan Pimpin Persagi Sultra Periode 2025–2029

Published

on

By

Hasan menerima pataka kepengurusan Pergasi Sultra

KENDARI – Hasan resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2029. Ia meraih suara terbanyak dalam Kongres Daerah Persagi Sultra dengan perolehan 15 suara. Sabtu (17/1/2025).

Dalam pemilihan tersebut, tiga nama diusulkan sebagai calon ketua. Prof. Wa Ode Salma memperoleh 4 suara, Wiralis meraih 3 suara, sementara Hasan unggul dengan 15 suara. Total suara berasal dari 5 suara pengurus DPD dan 17 suara pengurus DPC kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hasan menyatakan kesiapannya melanjutkan perjuangan dalam menjaga marwah profesi ahli gizi serta memastikan Persagi terus memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas.

“Proses kongres telah kita lalui dengan berbagai dinamika dan perbedaan pandangan. Namun hari ini yang tersisa hanyalah satu tujuan bersama, yakni Persagi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih berdampak,” ujar Hasan.

Ia menegaskan bahwa pascakongres tidak ada lagi sekat perbedaan di tubuh organisasi. Seluruh anggota, menurutnya, merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada lagi kami atau mereka. Yang ada hanyalah kita, keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Hasan juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus DPD Persagi Sultra periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.

“Jejak pengabdian yang telah ditorehkan menjadi fondasi yang kokoh bagi kami untuk melangkah lebih jauh. Tugas kami bukan memulai dari nol, tetapi melanjutkan, memperbaiki, dan menguatkan,” ungkapnya.

Menghadapi masa kepengurusan ke depan, Hasan menilai tantangan persoalan gizi akan semakin kompleks, mulai dari isu ketahanan pangan hingga tuntutan profesionalisme di era transformasi digital. Menurutnya, peran ahli gizi menjadi semakin strategis dalam menjawab tantangan tersebut.

Pascakongres, Hasan menyatakan siap segera menyusun struktur kepengurusan DPD Persagi Sultra periode 2025–2029 serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja daerah sebagai langkah awal penyusunan program kerja organisasi ke depan.(**)

Continue Reading

News

La Ode Darwin Tegaskan Konsolidasi Golkar Sultra Lewat Musda DPD II

Published

on

By

La ode Darwin, Ketua DPD I Golkar Sultra

KENDARI – Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, mengatakan Musda DPD II tersebut merupakan rangkaian Musda pertama yang digelar secara serentak dan akan berlangsung hingga Maret 2026 di 15 DPD II kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

“Musda ini kita mulai sekarang dan akan berakhir pada maret mendatang, diikuti seluruh DPC kabupaten dan kota di sultra,” kata La Ode Darwin.

Darwin menjelaskan, Musda DPD II Golkar Kota Kendari dan Konawe Kepulauan dilaksanakan secara aklamasi. Untuk DPD II Golkar Kota Kendari, kepemimpinan kembali dipercayakan kepada La Ode Muhammad Inarto, sementara DPD II Golkar Konawe Kepulauan dipimpin oleh Muhammad Farid yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

“Akhir Maret nanti para ketua akan dikukuhkan oleh Ketua umum parti Golkar dan akan di pusatkan di kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga Bupati Muna Barat ini menegaskan, Musda Golkar juga menjadi momentum konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk penyiapan bakal calon legislatif.

Ia menargetkan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar dapat dituntaskan pada akhir 2026 dan dirampungkan secara menyeluruh pada 2027.

“Kita menyusun caleg di akhir desember 2026 dari semua dapil dan kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali pada akhir 2027. ada dua alat ukur utama bagi caleg, yakni memiliki basis dukungan dan kemampuan finansial sebagai modal awal untuk bertarung,” tegasnya.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Sulawesi Tenggara berharap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.(**)

Continue Reading

News

DPD Persagi Sultra Gelar Kongres ke VI di Kendari, Agenda LPJ dan Pemilihan Ketua

Published

on

By

Proses jalannya Kongres IV Persari Sultra

KENDARI – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPD Persagi) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Kongres ke VI di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Kongres tersebut menjadi forum evaluasi organisasi sekaligus agenda pemilihan kepengurusan baru DPD Persagi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024–2029.

I Made Rai Sudarsono, mengatakan kegiatan diawali dengan rapat pleno Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Persagi Sultra periode sebelumnya.

“Ada dua agenda besar dalam kongres ini, yakni pleno laporan pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan ketua DPD Persagi Sultra periode 2024–2029,” kata Made Rai Sudarsono, kepala seksi humas dan publikasi kongres.

Ia menjelaskan, proses pencalonan ketua masih berlangsung dan terbuka bagi seluruh anggota DPD maupun DPC Persagi di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART organisasi.

“Proses pencalonan masih berjalan dan kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anggota yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kongres, Hasan, menjelaskan bahwa kongres seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024, namun mengalami penundaan karena Surat Keputusan kepengurusan periode 2019–2024 baru ditetapkan pada Juli 2020.

“masa kepengurusan lima tahun baru berakhir di 2025, sehingga secara organisasi masih lazim jika kongres dilaksanakan pada 2025. namun karena keterbatasan waktu di akhir tahun, akhirnya disepakati dilaksanakan pada awal 2026,” jelas Hasan.

Kongres ke VI Persagi Sultra ini diikuti sekitar 150 peserta yang merupakan perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persagi kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, pengurus DPD Persagi Sultra, serta anggota luar biasa Persagi.

Panitia berharap, kongres dapat berjalan lancar dan menghasilkan ketua serta kepengurusan DPD Persagi Sulawesi Tenggara yang mampu membawa organisasi semakin profesional dan berkontribusi bagi peningkatan gizi masyarakat di daerah. (**)

Continue Reading

Trending