KENDARI – Dalam rangka konsolidasi organisasi Partai Demokrat Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) disalah satu hotel di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selasa (24/12/2024).

S. Budhi Prasodjo ketua panitia pelaksana, mengatakan Rakerda tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, diikuti oleh Ketua Sekretaris dan Bendahara DPC se Sultra, Kader Partai dan para Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat.

“Total peserta kurang lebih seratus lima puluh orang”. Jelas Budhi.

Dalam Rakerda tersebut Herman Khaeron menyampaikan tiga instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat kepada para kader Partai Demokrat se-Sultra.

Instruksi pertama, supaya Kader Partai Demokrat Sultra aktif meng agregasi dan meng artikulasi aspirasi rakyat. “Belajar dari peristiwa Agustus lalu, kantor-kantor Partai Demokrat harus selalu terbuka menerima aspirasi rakyat, itu instruksi Ketum, tidak boleh tertutup” tegas Herman.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu juga menyampaikan instruksi AHY yang kedua kepada para Kader Partai Demokrat yang mendapat amanah di kursi eksekutif dan legislatif untuk terus bekerja mewujudkan visi misinya walaupun ditengah tantangan dan efisiensi anggaran. “Pintar-pintarlah memanfaatkan potensi yang ada karena pada akhirnya rakyat pemilih akan mengevaluasi Kita semua”. ujarnya.

Sedangkan untuk instruksi yang ketiga menurut penyampaian Herman yang juga Aleg DPR RI lima periode ini, Ketua Umum AHY meminta seluruh kadernya di Sultra untuk tidak menyakiti hati rakyat dan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, “jangan sakiti hati rakyat dengan perkataan dan perbuatan, serta teruslah perkuat SDM pribadi dengan sekolah, pelatihan, dan penguatan kapasitas lainnya”. katanya.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muh. Endang SA mengharapkan kesungguhan para Kader untuk mengikuti Rakerda dengan sungguh-sungguh sehingga dengan pelaksanaan Rakerda ini Partai Demokrat Sultra bisa berfungsi sebagaimana mestinya Partai.

“Banyak diantara Kita Partai hanya berfungsi saat pemilu, setelahnya tidak lagi Kita tidak mau seperti itu” tegas Endang.

Diakhir keterangannya Partai Demokrat Sultra menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap program-program Pemerintahan Presiden Prabowo dengan memastikan nya berlangsung dengan baik dan benar.

“Semua kader di eksekutif, legislatif, struktural Partai harus memastikan program-program unggulan Presiden Prabowo dapat berlangsung dengan baik”. tutup Endang.(**)

KENDARI – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mengadakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Bertema “Menciptakan Generasi Kritis, Adaptif, dan Relevan dengan Perkembangan Zaman,” PPAB ini bertujuan merekrut anggota baru sekaligus memperkenalkan peran GMNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPK GMNI Hukum UHO, Aril, menyatakan PPAB menjadi langkah awal kaderisasi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan GMNI. Ia mengapresiasi semangat peserta di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat peserta, di tengah era disrupsi dan gencarnya globalisasi, masih mempunyai semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi khususnya GMNI,” ujarnya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menambahkan bahwa organisasi adalah wadah untuk belajar dan berproses. Ia mengingatkan pentingnya ideologi marhaenisme untuk membangun militansi melawan penindasan serta konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkuat organisasi.

“Organisasi hanyalah wadah untuk kita belajar dan berproses. Seperti apa dan bagaimana kita ke depan tergantung keseriusan, ketekunan, konsistensi, dan komitmen kita belajar di dalamnya,” tegas Rasmin.

Rasmin juga menegaskan perlunya GMNI mengawal isu sosial-politik dan kebijakan pemerintah demi memperjuangkan kaum marhaen.

PPAB ini dihadiri pengurus, anggota, dan kader GMNI se-Kota Kendari dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung serentak dan bertahap di komisariat GMNI Kendari sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan.(**)

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama para developer di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rapat ini bertujuan memastikan pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, di mana Kota Kendari mendapat kuota sekitar 15.000 unit rumah untuk tahun 2025.

“Ini adalah angka yang besar. Pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba melanggar ketentuan,” tegas Sudirman. Senin (10/3/2025).

Sudirman menambahkan, Pemerintah Kota siap mendukung percepatan pembangunan, namun menuntut setiap developer mematuhi regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah, turut menegaskan pentingnya proses perizinan yang ketat dan pengawasan terhadap dampak pembangunan. Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada progres pembangunan, tetapi juga aspek kualitas infrastruktur seperti ketersediaan jalan, akses air bersih, dan transportasi yang memadai.

“Pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan bisa memicu bencana seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penumpukan sampah. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Maman.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa pembangunan di Kendari harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah Kota Kendari akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas developer yang melanggar aturan.

“Kami tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pengembang yang ugal-ugalan membuka lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini demi mencegah bencana yang berulang seperti banjir yang sudah sering melanda beberapa wilayah di Kendari akibat ulah developer yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pemkot Kendari berharap, dengan adanya pengawasan ketat dan penerapan aturan yang jelas, pembangunan perumahan di Kendari dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.(*)