Connect with us

News

Ironi Jalan Rusak di Daerah Penghasil Aspal Terbesar

Published

on

Kondisi Jalan menuju Buton Utara

KENDARI, kendari24.com – Pada tanggal 16 Mei 2023, saya bersama tim Komnas HAM melakukan pemantauan kasus TPKS ( tindak pidana kekerasan seksual) di kabupaten Buton Utara (Butur) provinsi Sulawesi Tenggara. Kami menuju kabupaten Buton Utara melalui darat dari kota Bau-bau, karena kami juga memantau kasus di kota itu. Jarak dari Bau-Bau ke Buton Utara sekitar 150 KM. Dengan kecepatan biasa, kira-kira bisa ditempuh dalam waktu sekitar tiga jam.

Jam tiga sore kami berangkat dari Bau-Bau dan hampir jam 9 malam kami baru sampai Buton Utara. Kenapa perjalanan begitu lama?

Sudah dapat informasi sebelumnya bahwa infrastruktur jalan menuju Buton Utara tidak mulus. Dan sungguh mengejutkan bahwa jalan di Buton Utara rusak cukup parah. Di Bubu, Bubu Barat kecamatan Kambowa hanya sedikit jalan yang mulus, selebihnya rusak parah, lubang-lubang besar seperti jalan di Lampung yang sempat viral beberapa waktu yang lalu.

Di Lambale Kulisusu Barat dan beberapa daerah di Kulisusu hampir sepanjang 30 KM juga rusak parah. Di beberapa kecamatan lain, ada sekitar 10 KM, 5 KM, 1 KM  yang juga lubang-lubang lebar menganga. Dari 6 jam perjalanan, mungkin hanya 1,5 jam kami melalui di jalan mulus, selebihnya 4,5 jam melewati jalan rusak. Apalagi saat malam, gelap gulita.

Saat perjalanan, tak banyak mobil yang kami jumpai. Perumahan warga juga tidak banyak. Selebihnya hutan, perkebunan dan semak belukar.

Sepanjang perjalanan ketika mulai memasuki Buton Utara, sinyal HP juga hilang untuk semua provider telekomunikasi. Signal baru muncul saat memasuki Ereke, ibu kota Buton Utara, itupun kadang byar pet.

Mobil yang kami tumpangi sudah dipersiapkan dengan mobil yang tahan banting untuk off road. Tapi tetap saja goncangan sepanjang jalan rusak tak terhindarkan bak roller coaster. Kami terombang ambing dan menahan perut sakit sepanjang perjalanan. Seringkali kami terguncang dan ada suara “Jedak”, lalu kami spontan berteriak bersama.

Banyak jembatan yang kami lewati merupakan jembatan tua peninggalan Belanda. Sepanjang perjalanan, kami menyebut jembatan – jembatan itu ada jembatan yang menghubungkan penderitaan satu ke penderitaan berikutnya. Seringkali, tiba-tiba ada jalan mulus, kami bernafas lega, tetapi ternyata hanya 20 Meter. Lalu kami bertemu lagi dengan jalan yang rusak.

Ada tiga tipe kerusakan jalan yang kami amati. Pertama, tingkat kerusakan sangat parah, aspalnya tidak tersisa dan lubang-lubang dalam. Kedua, rusak sedang, aspalnya tidak Nampak sama sekali tetapi lubang -lubangnya kecil. Ketiga, rusak ringan, aspalnya masih tersisa separuh meski tidak merata, tetapi lubang-lubang kecil merata. Tak bisa dibayangkan saat hujan, pasti Nampak seperti kolam dan makin sulit dilewati.

Menurut informasi dari warga, sudah sekitar 30-40an tahun jalan di situ rusak, beberapa ruas memang sudah diperbaiki dan mulus, tetapi hanya beberapa ruas saja. Terutama jalan Kabupaten dan Provinsi, sementara jalan negara nyaris rusak parah total.

Kabupaten Buton Utara ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna sejak tahun 2007.

Saat bertemu dengan bapak Bupati Buton Utara, beliau juga menyampaikan terkait perjalanan kami yang penuh tantangan akibat jalan yang rusak.

Bisa dibayangkan dengan akses jalan yang rusak parah dan akses informasi yang juga terbatas, bagaimana tingkat kesejahteraan warganya, pemenuhan hak2 dasar mereka, termasuk akses atas keadilan bagi mereka yang menghadapi persoalan hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Sangat ironis, Pulau Buton yang merupakan penghasil aspal terbesar di Indonesia (sekitar 650 juta ton) dan penghasil aspal alam terbesar di dunia, tetapi kabupaten Buton Utara justeru infrastruktur jalannya rusak parah dan tak beraspal.

Pak Basuki dan pak Presiden Jokowi semoga segera bisa berkunjung ke Buton Utara untuk melihat dan memperbaiki kondisi ini agar masyarakat dapat bermobilitas dengan baik dan mendapatkan hak atas layanan publik yang layak. Menurut informasi warga, presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Buton Utara.

Buton Utara, 17 Mei 2023

Penulis: Anis Hidayah/ Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas Ham

Continue Reading

Kesehatan

Unggul Telak di Kongres Daerah, Hasan Pimpin Persagi Sultra Periode 2025–2029

Published

on

By

Hasan menerima pataka kepengurusan Pergasi Sultra

KENDARI – Hasan resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2029. Ia meraih suara terbanyak dalam Kongres Daerah Persagi Sultra dengan perolehan 15 suara. Sabtu (17/1/2025).

Dalam pemilihan tersebut, tiga nama diusulkan sebagai calon ketua. Prof. Wa Ode Salma memperoleh 4 suara, Wiralis meraih 3 suara, sementara Hasan unggul dengan 15 suara. Total suara berasal dari 5 suara pengurus DPD dan 17 suara pengurus DPC kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hasan menyatakan kesiapannya melanjutkan perjuangan dalam menjaga marwah profesi ahli gizi serta memastikan Persagi terus memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas.

“Proses kongres telah kita lalui dengan berbagai dinamika dan perbedaan pandangan. Namun hari ini yang tersisa hanyalah satu tujuan bersama, yakni Persagi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih berdampak,” ujar Hasan.

Ia menegaskan bahwa pascakongres tidak ada lagi sekat perbedaan di tubuh organisasi. Seluruh anggota, menurutnya, merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada lagi kami atau mereka. Yang ada hanyalah kita, keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Hasan juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus DPD Persagi Sultra periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.

“Jejak pengabdian yang telah ditorehkan menjadi fondasi yang kokoh bagi kami untuk melangkah lebih jauh. Tugas kami bukan memulai dari nol, tetapi melanjutkan, memperbaiki, dan menguatkan,” ungkapnya.

Menghadapi masa kepengurusan ke depan, Hasan menilai tantangan persoalan gizi akan semakin kompleks, mulai dari isu ketahanan pangan hingga tuntutan profesionalisme di era transformasi digital. Menurutnya, peran ahli gizi menjadi semakin strategis dalam menjawab tantangan tersebut.

Pascakongres, Hasan menyatakan siap segera menyusun struktur kepengurusan DPD Persagi Sultra periode 2025–2029 serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja daerah sebagai langkah awal penyusunan program kerja organisasi ke depan.(**)

Continue Reading

News

La Ode Darwin Tegaskan Konsolidasi Golkar Sultra Lewat Musda DPD II

Published

on

By

La ode Darwin, Ketua DPD I Golkar Sultra

KENDARI – Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, mengatakan Musda DPD II tersebut merupakan rangkaian Musda pertama yang digelar secara serentak dan akan berlangsung hingga Maret 2026 di 15 DPD II kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

“Musda ini kita mulai sekarang dan akan berakhir pada maret mendatang, diikuti seluruh DPC kabupaten dan kota di sultra,” kata La Ode Darwin.

Darwin menjelaskan, Musda DPD II Golkar Kota Kendari dan Konawe Kepulauan dilaksanakan secara aklamasi. Untuk DPD II Golkar Kota Kendari, kepemimpinan kembali dipercayakan kepada La Ode Muhammad Inarto, sementara DPD II Golkar Konawe Kepulauan dipimpin oleh Muhammad Farid yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

“Akhir Maret nanti para ketua akan dikukuhkan oleh Ketua umum parti Golkar dan akan di pusatkan di kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga Bupati Muna Barat ini menegaskan, Musda Golkar juga menjadi momentum konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk penyiapan bakal calon legislatif.

Ia menargetkan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar dapat dituntaskan pada akhir 2026 dan dirampungkan secara menyeluruh pada 2027.

“Kita menyusun caleg di akhir desember 2026 dari semua dapil dan kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali pada akhir 2027. ada dua alat ukur utama bagi caleg, yakni memiliki basis dukungan dan kemampuan finansial sebagai modal awal untuk bertarung,” tegasnya.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Sulawesi Tenggara berharap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.(**)

Continue Reading

News

DPD Persagi Sultra Gelar Kongres ke VI di Kendari, Agenda LPJ dan Pemilihan Ketua

Published

on

By

Proses jalannya Kongres IV Persari Sultra

KENDARI – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPD Persagi) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Kongres ke VI di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Kongres tersebut menjadi forum evaluasi organisasi sekaligus agenda pemilihan kepengurusan baru DPD Persagi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024–2029.

I Made Rai Sudarsono, mengatakan kegiatan diawali dengan rapat pleno Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Persagi Sultra periode sebelumnya.

“Ada dua agenda besar dalam kongres ini, yakni pleno laporan pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan ketua DPD Persagi Sultra periode 2024–2029,” kata Made Rai Sudarsono, kepala seksi humas dan publikasi kongres.

Ia menjelaskan, proses pencalonan ketua masih berlangsung dan terbuka bagi seluruh anggota DPD maupun DPC Persagi di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART organisasi.

“Proses pencalonan masih berjalan dan kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anggota yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kongres, Hasan, menjelaskan bahwa kongres seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024, namun mengalami penundaan karena Surat Keputusan kepengurusan periode 2019–2024 baru ditetapkan pada Juli 2020.

“masa kepengurusan lima tahun baru berakhir di 2025, sehingga secara organisasi masih lazim jika kongres dilaksanakan pada 2025. namun karena keterbatasan waktu di akhir tahun, akhirnya disepakati dilaksanakan pada awal 2026,” jelas Hasan.

Kongres ke VI Persagi Sultra ini diikuti sekitar 150 peserta yang merupakan perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persagi kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, pengurus DPD Persagi Sultra, serta anggota luar biasa Persagi.

Panitia berharap, kongres dapat berjalan lancar dan menghasilkan ketua serta kepengurusan DPD Persagi Sulawesi Tenggara yang mampu membawa organisasi semakin profesional dan berkontribusi bagi peningkatan gizi masyarakat di daerah. (**)

Continue Reading

Trending