Connect with us

News

Imigrasi Kendari Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Lewat Rapat Timpora di Kolaka

Published

on

KOLAKA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari kembali menggelar kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah melalui Pengawasan Orang Asing”. Kamis (30/10/2025).

Bupati Kolaka Amri resmi mrmbuka kegiatan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keberadaan TIMPORA sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di daerah yang menjadi pusat investasi nasional.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kabupaten Kolaka saat ini menjadi salah satu daerah dengan investasi terbesar di Sulawesi Tenggara. Terdapat empat proyek strategis nasional (PSN) yang sedang dibangun di wilayah kami. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing sangat penting agar seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh berbagai unsur instansi daerah, termasuk Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kolaka, Polres Kolaka, Kodim 1412 Kolaka, Kejaksaan Negeri Kolaka, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, BIN Daerah, serta BNN Kabupaten Kolaka.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara juga turut hadir sebagai narasumber. Beliau menyampaikan bahwa pengawasan orang asing perlu ditingkatkan di Kolaka dikarenakan banyaknya TKA di daerah tersebut . Selain itu Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi tujuan utama dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian dan diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan terhadap orang asing, karena Imigrasi kini hadir langsung di kabupaten Kolaka.

Ditemui setelah acara Timpora, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menegaskan bahwa keberadaan orang asing di wilayah investasi seperti Kolaka perlu diawasi secara terpadu melalui peran aktif TIMPORA.

“Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri dan investasi asing yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi harus melalui sinergi lintas sektor yang efektif,” jelas Novrian.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menyamakan persepsi dan langkah strategis terhadap potensi permasalahan keimigrasian di daerah, seperti penyalahgunaan izin tinggal, perlintasan tenaga kerja asing, hingga aspek kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum keimigrasian.

Penyelenggaraan rapat TIMPORA di Kolaka menjadi salah satu bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kendari dalam memperluas koordinasi pengawasan orang asing di wilayah kerjanya, yang meliputi delapan kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keamanan daerah sekaligus memastikan seluruh kegiatan investasi, khususnya proyek strategis nasional, berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Kami berharap sinergi ini terus terjaga agar pengawasan keimigrasian di wilayah Kolaka dapat berjalan optimal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutup Novrian.(**)

Continue Reading

News

Pelaku Industri Sepakat, Penguatan SDM Jadi Prioritas Pariwisata Sultra

Published

on

By

KENDARI24.COM – Forum Silaturrahmi Pentahelix Pariwisata Sulawesi Tenggara menjadi momentum penguatan strategi pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi lintas sektor. Kegiatan yang digelar di RM Kampoeng Wisata Khas Sulawesi, menghadirkan unsur pemerintah, asosiasi industri, komunitas hingga pelaku ekonomi kreatif. Senin (02/03/26).

Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menegaskan forum tersebut merupakan langkah awal mendukung visi Gubernur dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi.

“Ini langkah awal untuk membantu Bapak Gubernur membangun ekosistem pariwisata melalui kolaborasi pentahelix, termasuk komunitas, perbankan, dan maskapai,” ujar Ridwan. Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, konsep besar yang tengah disiapkan adalah menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai satu kesatuan sistem destinasi, dengan Kendari sebagai simpul utama konektivitas udara.

Menurutnya, Kendari harus berfungsi sebagai kota penyangga sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi unggulan seperti Wakatobi, Muna, maupun Baubau.

“Kendari harus menjadi penyangga utama. Dari sini wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke Wakatobi, Muna, Baubau dan daerah lainnya. Ke depan, kita harapkan penerbangan tidak lagi terintegrasi melalui Makassar, tetapi bisa langsung dari Jakarta ke Kendari,” jelasnya.

Ridwan menilai penerbangan langsung akan memberi dampak ekonomi signifikan, karena wisatawan berpotensi menginap dan berbelanja di Kendari sebelum menuju destinasi lanjutan.

Selain konektivitas udara, Pemprov juga menyiapkan program berbasis komunitas, seperti pengaktifan ruang publik setiap akhir pekan melalui olahraga air, pertunjukan seni, hingga pengembangan rumah ekonomi kreatif. Kawasan pelabuhan pun disiapkan untuk mendukung kunjungan kapal wisata atau yacht.

“Kita akan rutin berdiskusi setiap bulan untuk mendapatkan input tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Ini bagian dari membangun kemitraan yang kuat,” tambahnya.

Dari sisi pelaku industri, Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sultra, Rahman Rahim, menilai potensi pariwisata daerah sangat besar, namun harus ditopang kesiapan teknis dan kualitas layanan.

“Potensi Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Sayang kalau sumber daya alam kita tidak dimanfaatkan untuk kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan asosiasi seperti ASITA, ASTINDO, dan HPI berada di garda terdepan dalam pelayanan wisata.

“Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, tetapi kami pelaku teknis yang memahami kebutuhan wisatawan. Karena itu sinergi sangat penting,” katanya.

Rahman juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan.

“Kalau pelayanan tidak sesuai ekspektasi, tamu bisa komplain dan itu berdampak pada citra daerah. Kami bahkan tidak berani menjual paket wisata jika destinasi belum siap menerima tamu,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua ASTINDO Sultra, Sartika, menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi prasyarat utama sebelum promosi besar-besaran dilakukan.

“Yang paling utama kita dorong adalah SDM. Kita harus melihat apakah sudah siap menjadi kota wisata, bukan hanya secara identitas, tetapi juga kapasitas pelakunya,” ujarnya.

Ketua DPD HPI Sultra, Femiyanti Darma Kamang, menyatakan pihaknya fokus pada peningkatan kapasitas pemandu wisata serta penguatan regulasi kompetensi.

“Kami lebih fokus pada peningkatan kapasitas SDM. Regulasi terkait pengembangan SDM perlu diperhatikan agar kualitas layanan semakin baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan GenPI Sultra, Ade Wijaya, menekankan pentingnya branding dan promosi digital.

“Branding itu penting. Tanpa promosi yang konsisten, kita tidak bisa mengembangkan potensi yang ada. Media sosial menjadi langkah efektif untuk menjangkau pasar lebih luas,” ujarnya.

Seluruh narasumber sepakat, pengalaman positif wisatawan menjadi kunci promosi jangka panjang. Wisatawan yang puas akan menjadi agen promosi alami bagi destinasi.

Forum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan sinergi dalam membangun ekosistem pariwisata Sulawesi Tenggara yang terintegrasi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)

Continue Reading

News

ASITA dan Dispar Perkuat Sinergi Pentahelix Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Sultra

Published

on

By

KENDARI24.COM — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Tenggara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara menggelar Forum Silaturahmi Pentahelix Pariwisata Sultra yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, Senin (2/3/2026), di RM Kampoeng Wisata Khas Sulawesi, Kendari.

Forum bertema “Penguatan Mitigasi dan Kolaborasi Kemitraan Menuju Pariwisata Berkelanjutan dan Inklusif” ini menjadi ruang diskusi strategis bagi unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Ketua DPD ASITA Sultra, Rahman Rahim, menegaskan pentingnya kolaborasi konkret dalam membangun daya tahan sektor pariwisata daerah.

“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat sinergi pentahelix. Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi nyata agar kita mampu menghadapi tantangan ekonomi, sosial, hingga dinamika global,” ujarnya.

Ia menambahkan, mitigasi risiko harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang agar sektor pariwisata Sultra tetap stabil dan kompetitif.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menekankan bahwa pendekatan pentahelix menjadi kunci memperkuat daya saing destinasi.

“Kita akan terus berkolaborasi dan berdiskusi bersama sehingga terbentuk ekosistem pariwisata yang berjalan terpadu. Kemitraan yang inklusif penting agar manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara merata,” kata Ridwan.

Dalam sesi diskusi, pegiat pariwisata Sultra, Deden, menyoroti minimnya kalender event daerah.

“Selain Halo Sultra, kita belum memiliki kalender event yang konsisten. Padahal event rutin sangat penting untuk menarik kunjungan wisatawan dan menjaga perputaran ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, Mahmud, sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHKRI) Sultra mengingatkan pentingnya segmentasi pasar wisata.

“Kita perlu memetakan siapa saja yang bisa datang ke lokasi wisata kita. Apa yang membuat orang tertarik keliling di Sultra? Yang terpenting adalah bagaimana wisatawan merasa nyaman dan aman saat berkunjung,” ujarnya.

Mahmud menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

“Pariwisata itu memiliki multiplier effect. Kalau sektor ini bergerak baik, hotel, rumah makan, warung kopi hingga penerimaan pajak daerah juga ikut meningkat,” jelasnya.

Forum juga membahas penguatan promosi destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta strategi mitigasi krisis yang berpotensi memengaruhi industri pariwisata.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap terbangun komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem pariwisata Sulawesi Tenggara yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama sebagai ajang mempererat silaturahmi antarpelaku pariwisata daerah.(**)

Continue Reading

News

Rakor Lintas Sektoral Digelar, Polda Sultra Siap Amankan Lebaran 2026

Published

on

By

KENDARI24.COM — Wakil Kepala Polda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat Anoa 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Dachara, Senin (2/3/2026).

Rakor lintas sektoral ini juga diikuti secara virtual melalui zoom meeting yang dipimpin langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tugas besar yang membutuhkan perencanaan matang serta sinergi lintas sektoral. Momentum Lebaran, menurutnya, selalu diiringi peningkatan mobilitas masyarakat, baik arus mudik maupun arus balik.

“Pengamanan Idul Fitri adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan koordinasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan mudik dan perayaan Idul Fitri dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujar Kapolri.

Kapolri juga meminta seluruh jajaran menjadikan evaluasi pengamanan tahun sebelumnya sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Operasi Ketupat Anoa 2026.

Sementara itu, Wakapolda Sultra menyoroti sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, di antaranya kepadatan arus lalu lintas, potensi kecelakaan, gangguan kamtibmas, serta kelancaran distribusi bahan pokok selama Idul Fitri.

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder, termasuk optimalisasi pengamanan jalur mudik dan kawasan rawan, penyediaan pos pengamanan dan pos pelayanan, serta penegakan hukum yang tegas namun humanis.

“Keberhasilan Operasi Ketupat Anoa 2026 sangat ditentukan oleh soliditas dan komitmen seluruh jajaran serta stakeholder terkait. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Tenggara, Pejabat Utama Polda Sultra, para Kapolres jajaran, serta perwakilan TNI dan instansi terkait lainnya.

Rakor ini menjadi langkah awal memastikan kesiapan pengamanan agar pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan aman, lancar, dan sukses.(**)

Continue Reading

Trending