Connect with us

News

Tuntut Ganti Rugi Akibat Dampak, Masyarakat Wolo Dianggap Preman oleh Perusahaan Tambang PT CNI

Published

on

Ratusan masyarakat Desa Muara Lapao-pao hentikan aktivitas di pelabuhan jetty PT CNI pada Kamis (15/6/2023)

KOLAKA, kendari24.com – Pemuda dan mahasiswa Wolo mengecam pernyataan pihak perusahaan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang menganggap aksi yang dilakukan oleh ratusan warga desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Kamis (15/6/2023) merupakan aksi premanisme.

Hamka Dewan Pembina Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Wolo mengungkapkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak PT CNI tidak sesuai dengan fakta lapangan yang dirasakan oleh masyarakat Blok Lapao-pao.

Bahkan pernyataan yang telah dimuat di sejumlah media Nasional itu adalah pernyataan keliru dan menyalahkan masyarakat setempat tanpa melihat kondisi yang sebenarnya.

Menurutnya kedatangan masyarakat di pelabuhan Jetty dan menutup aktivitas tambang PT CNI merupakan aksi unjuk rasa damai meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT CNI terhadap warga Desa Muara Lapao-pao.

“Sekelas media Tempo tidak melakukan verifikasi dua arah ini kan lucu, padahal warga datang ke jetty karena sudah tidak percaya dengan janji perusahaan yang hingga kini belum ditepati diantaranya penyelesaian ganti rugi tanaman dan sekitar 400 hektar tambak,”  ungkap Hamka

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kenny mengatasnamakan legal Manager tidak rasional dengan aksi yang dilakukan oleh warga. Warga menutup aktivitas tambang hingga hari ini dan masih bertahan di lokasi karena belum ada jawaban dari tuntutannya.

“Masa hanya gara-gara aksi menuntut haknya dijadikan alasan akan menghambat proses pembangunan smelter, inikan tidak rasional pembangunan smelter selalu dijadikan bahan untuk membohongi masyarakat Kolaka, khususnya di Wolo,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Desa Muara Lapao-pao mengungkapkan warga masih menduduki pelabuhan jetty PT CNI menuntut ganti rugi lahan akibat dampak dari aktivitas perusahaan.
“Masyarakat masih bertahan di pelabuhan jetty menunggu jawaban dari pihak perusahaan terkait beberapa tuntutan yang belum terealisasi,” ujar Abdullah pada Kamis (22/6/2026).

Dilansir dari tempo.co Legal Manager PT Ceria Nugraha Indotama Kenny Rochlim bakal mengambil langkah hukum atas peristiwa perusakan terhadap fasilitas proyek strategis nasional (PSN) dan obyek vital nasional milik perusahaan, yang dilakukan oleh sekelompok orang pada Kamis, 15 Juni 2023.

Pasalnya, menurut Legal Manager sekaligus Kepala Cabang PT Ceria Nugraha Indotama Kenny Rochlim, perusakan tersebut menghambat pembangunan smelter yang menjadi bagian PSN dan ditargetkan beroperasi mulai Mei 2024.

“Aksi perusakan itu terjadi sekitar pukul 11.49 WITA. Sekelompok preman yang masuk ke areal PSN secara ilegal  langsung merusak fasilitas dermaga hingga memotong tali sejumlah kapal tongkang yang sedang bersandar,” kata Kenny melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 18 Juni 2023.

Menurut Kenny, penyerangan itu menuduh PT Ceria Nugraha Indotama menjadi penyebab terjadinya pencemaran di desa mereka, yakni Desa Muara Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sementara Kenny menegaskan aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“PT Ceria sebagai PSN yang sedang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian  RKEF Feronikel, telah menerapkan Good Mining Practice,” ujar Kenny.

Karena itu, kata Kenny, seluruh dampak  lingkungan yang timbul sudah dimitigasi sejak awal hingga ditetapkan CNI sebagai perusahaan pertambangan peringkat proper biru 4 kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

News

Pakta Integritas Seleksi SIPSS 2026, Kapolda Ingatkan Larangan KKN dan Intervensi

Published

on

By

KENDARI – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta, serta orang tua atau wali dalam rangka seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Dachara Polda Sultra, Kamis (22/1/2026).

Sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dibacakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra, Kombes Pol Arief Fitrianto, Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama Polda Sultra, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, peserta SIPSS, serta orang tua dan wali peserta.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah merupakan bentuk komitmen moral seluruh pihak untuk mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Kapolda menekankan seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan sesuai prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ia meminta panitia seleksi bekerja profesional, objektif, dan berintegritas, serta menghindari segala bentuk penyimpangan, intervensi, maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepada para peserta, Kapolda berpesan agar mengikuti seleksi dengan jujur, siap, dan sportif, serta tidak mudah percaya terhadap janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, kelulusan murni ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing peserta.

Kapolda juga menilai peran orang tua dan wali sangat penting dalam membentuk karakter calon perwira Polri. Ia mengajak orang tua memberikan dukungan melalui doa, motivasi, serta penanaman nilai kejujuran dan sikap menerima hasil seleksi.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolda berharap seluruh pihak memegang teguh komitmen yang telah diikrarkan sehingga seleksi penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2026 di Polda Sulawesi Tenggara dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, serta berkarakter Presisi.(**)

Continue Reading

News

Polda Sultra Gelar Hari Kesadaran Nasional, 462 Personel Terima Satya Lencana

Published

on

By

KENDARI – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra) Irjen Pol Didik Agung Widjanarko memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang diikuti seluruh personel Polda Sultra di Lapangan Apel Presisi Polda Sultra, Senin (19/1/2026).

Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, para pejabat utama Polda Sultra, serta seluruh personel.

Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional merupakan momentum penguatan komitmen moral insan Bhayangkara dalam mengabdi dan melayani bangsa serta negara. Ia menyoroti sejumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi perhatian publik, di antaranya kejahatan seksual terhadap anak, peredaran narkoba, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

“Situasi kamtibmas harus terus dievaluasi agar Polri mampu mewujudkan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” tegas Kapolda.

Selain itu, Kapolda mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Ia meminta seluruh satuan kerja memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi dampak bencana.

Kapolda juga menyinggung pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Menurutnya, regulasi tersebut menandai babak baru penegakan hukum di Indonesia sehingga seluruh penyidik diminta segera menyesuaikan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme personel Polri sebagai pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam rangkaian upacara tersebut, Polda Sultra juga memberikan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pengabdian kepada 462 personel. Rinciannya, Satya Lencana Pengabdian 32 Tahun sebanyak 29 personel, 24 Tahun sebanyak 236 personel, 16 Tahun sebanyak 14 personel, dan 8 Tahun sebanyak 183 personel.

Kapolda menyampaikan bahwa pemberian tanda kehormatan merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian personel yang telah melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Ia berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda juga menegaskan komitmen Polda Sultra dalam menerapkan prinsip reward and punishment secara objektif dan berkelanjutan, serta meminta jajaran terkait terus melakukan evaluasi agar hak personel yang memenuhi persyaratan tidak terlewatkan.

Upacara Hari Kesadaran Nasional berlangsung khidmat dan menjadi pengingat bagi seluruh personel Polda Sultra untuk terus menjaga kinerja, integritas, serta pengabdian demi terwujudnya kamtibmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Tenggara.(**)

Continue Reading

Kesehatan

Unggul Telak di Kongres Daerah, Hasan Pimpin Persagi Sultra Periode 2025–2029

Published

on

By

Hasan menerima pataka kepengurusan Pergasi Sultra

KENDARI – Hasan resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2029. Ia meraih suara terbanyak dalam Kongres Daerah Persagi Sultra dengan perolehan 15 suara. Sabtu (17/1/2025).

Dalam pemilihan tersebut, tiga nama diusulkan sebagai calon ketua. Prof. Wa Ode Salma memperoleh 4 suara, Wiralis meraih 3 suara, sementara Hasan unggul dengan 15 suara. Total suara berasal dari 5 suara pengurus DPD dan 17 suara pengurus DPC kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hasan menyatakan kesiapannya melanjutkan perjuangan dalam menjaga marwah profesi ahli gizi serta memastikan Persagi terus memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas.

“Proses kongres telah kita lalui dengan berbagai dinamika dan perbedaan pandangan. Namun hari ini yang tersisa hanyalah satu tujuan bersama, yakni Persagi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih berdampak,” ujar Hasan.

Ia menegaskan bahwa pascakongres tidak ada lagi sekat perbedaan di tubuh organisasi. Seluruh anggota, menurutnya, merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada lagi kami atau mereka. Yang ada hanyalah kita, keluarga besar Persagi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Hasan juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus DPD Persagi Sultra periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.

“Jejak pengabdian yang telah ditorehkan menjadi fondasi yang kokoh bagi kami untuk melangkah lebih jauh. Tugas kami bukan memulai dari nol, tetapi melanjutkan, memperbaiki, dan menguatkan,” ungkapnya.

Menghadapi masa kepengurusan ke depan, Hasan menilai tantangan persoalan gizi akan semakin kompleks, mulai dari isu ketahanan pangan hingga tuntutan profesionalisme di era transformasi digital. Menurutnya, peran ahli gizi menjadi semakin strategis dalam menjawab tantangan tersebut.

Pascakongres, Hasan menyatakan siap segera menyusun struktur kepengurusan DPD Persagi Sultra periode 2025–2029 serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja daerah sebagai langkah awal penyusunan program kerja organisasi ke depan.(**)

Continue Reading

Trending