JAKARTA – Divisi Humas Polri menggelar Dialog Publik bertema “Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif”, Selasa (27/5). Acara ini menjadi forum diskusi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa tentang pentingnya keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dialog dibuka oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi saling berkaitan erat.

“Stabilitas keamanan adalah syarat utama agar ekonomi bisa tumbuh. Begitu pula sebaliknya, ekonomi yang kuat turut menjaga keamanan,” jelasnya.

Brigjen Trunoyudo juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan membangun semangat kebangsaan.

Sejumlah narasumber hadir untuk memberikan pandangan. Erick Armudito menilai keamanan nasional sebagai fondasi pembangunan. Ia menyebut keterlibatan Polri, TNI, dan masyarakat sangat penting untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan stabilitas yang terjaga, proses pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Tauhid Ahmad menyoroti masalah biaya ekonomi tinggi akibat praktik pungli, premanisme, dan ketidakpastian hukum. Ia menilai hal-hal tersebut masih menghambat iklim investasi.

“Penegakan hukum yang konsisten dan penciptaan alternatif ekonomi menjadi kunci,” katanya.

Melalui dialog ini, Polri ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menegaskan komitmennya menjaga keamanan sebagai dasar untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(**)

KOLAKA – Warga Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, khususnya di lingkungan Labuang Bajo, Kabupaten Kolaka, mengeluhkan dampak debu yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Senin (26/5/2025).

Sebuah video yang diterima redaksi memperlihatkan kepulan debu tebal yang terbawa angin hingga masuk ke kawasan permukiman, mencemari udara dan mengganggu aktivitas warga.

Menurut keterangan warga, permasalahan debu ini bukan hal baru, namun semakin hari kondisinya semakin memburuk. Debu bahkan menyelimuti rumah-rumah dan masuk ke dalam hunian warga.

“Debu ini masuk ke rumah-rumah, sangat membahayakan bagi anak-anak dan orang tua,” ujar Fasil Wahyudi, Ketua Ormas Masyarakat Lingkar Tambang (Mata) Wolo.

Warga juga menyebut bahwa keluhan terhadap masalah debu sudah sering disuarakan. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan. Mereka berharap PT CNI menyiapkan mobil penyiram jalan yang siaga untuk mengurangi sebaran debu ke lingkungan warga.

“Kami berharap perusahaan segera mengambil langkah mitigasi seperti pengendalian debu serta menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat,” lanjut Fasil.

Warga mendesak agar pemerintah setempat turut turun tangan menangani persoalan ini, demi menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak PT Ceria Nugraha Indotama terkait keluhan warga dan solusi atas masalah debu tambang yang terjadi.(**)

KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi menghentikan seluruh aktivitas hauling milik PT Modern Cahaya Makmur (MCM) di Kabupaten Konawe, terhitung mulai Senin, 26 Mei 2025.

Keputusan ini diambil menyusul kerusakan parah pada jalan provinsi sepanjang sekitar 25 kilometer di Kecamatan Puriala yang disebabkan oleh operasional PT MCM.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Pahri Yamsul, menegaskan bahwa penghentian dilakukan karena PT MCM dianggap mengabaikan kewajiban pemeliharaan jalan dan menyebabkan kerusakan yang signifikan.

“Kami tidak bisa mentolerir lagi. Aktivitas hauling dihentikan hingga seluruh kewajiban perbaikan dan administrasi dipenuhi. Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan,” tegas Pahri. Senin (26/5/2025).

Surat peringatan resmi telah dilayangkan kepada perusahaan, yang melarang seluruh truk milik PT MCM untuk melintas hingga perbaikan jalan dan penyelesaian administrasi diselesaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Rajulan, mengungkapkan bahwa hasil temuan tim gabungan menunjukkan pelanggaran berat oleh PT MCM, termasuk kelebihan muatan hingga 14 ton—jauh melebihi kapasitas jalan yang hanya 8 ton.

“Dispensasi operasional sebelumnya diberikan dengan syarat ketat, namun terus dilanggar. Kini, kami sedang meninjau ulang izin operasi mereka,” ujar Rajulan.

Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan diperketat dengan melibatkan jajaran Polres dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

PT MCM menjadi perusahaan tambang kedua yang dikenakan sanksi oleh Pemprov Sultra pada tahun ini, sebelumnya PT Ifisceco juga diberi peringatan yang sama. Pemprov Sultra menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan demi keselamatan dan kepentingan publik.

Penutupan operasional PT MCM dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.(**)