KENDARI, kendari24.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto memimpin apel bersama kesiapsiagaan dalam rangka peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan di pelataran eks MTQ Kota Kendari. Rabu (11/10/2023)
Sulawesi Tenggara dipercaya oleh Badan Nasional Penanggulangan Resiko Bencana menjadi tuan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana 2023 yang melibatkan Basarnas, TNI/ Polri, BPBD provinsi se Indonesia dan sejumlah pihak.
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengatakan peringatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan.
Andap berharap dengan pelaksanaan PRB seluruh masyarakat Sultra mampu mengenali ancaman, memahami resiko serta sadar potensi bencana alam maupun non alam.
“Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan bencana. Karenanya kita semua harus mampu mengenali ancamannya, pahami resiko dan tingkatkan budaya sadar bencana yang bisa terjadi kapan saja, agar dapat meminimalisir dampak sehingga pembangunan terus dapat berlanjut,” ungkap Andap
Mantan Kapolda Sultra ini melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis PRB harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab hal itu dapat menunjukkan kondisi riil, potensi, dan kebutuhan akan antisipasi serta rehabilitasi bencana.
“Pembangunan berbasis PRB tidak bisa didasarkan pada asumsi dan opini. Bantuan teknologi digital membantu pemetaan kondisi riil beserta analisanya dengan lebih cepat dan terukur,” katanya
Andap melanjutkan untuk menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada bulan September lalu.
Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.
“Langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sultra lahir dari kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dalam pemerintahan yang berkekuatan hukum,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan di Sulawesi Tenggara terdapat daerah yang memiliki resiko bencana El Nino atau kekeringan dan masuk dalam zona merah dan waspada sehingga membutuhkan penanganan dan antisipasi serta dukungan anggaran dalam mengurangi resiko bencana
Untuk membantu mengurangi resiko bencana di Sultra BNPB telah menyiapkan alokasi anggaran ke pemerintah Sulawesi Tenggara yang rencananya akan diserahkan kepala BNPB Pusat
“Khusus Sultra, ini sudah menetapkan 4 daerah siaga dan darurat disamping itu penguatan anggaran Kabupaten Kota Kepala BNPB juga akan menyerahkan bantuan kepada daerah yang masuk dalam situs tersebut”. Rustian di pelataran eks MTQ Kendari
Berdasarkan data BNPB, Sultra memiliki empat daerah yang rawan bencana diantaranya yakni Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Kabupaten Bombana.
Sementara empat daerah yang masuk dalam status waspada, yaitu kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan.