KENDARI24.COM — Sidang Komisi Kode Etik Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Mesias Siahaya (MS), setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Maluku pada Senin (23/2/2026) dan berakhir Selasa dini hari (24/2/2026) sekitar pukul 03.30 WIT. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Bapak Kapolri memberikan atensi penuh kepada saya selaku Kapolda Maluku untuk menindak tegas dan memproses secara tuntas perkara ini, serta memastikan adanya rasa keadilan bagi keluarga korban. Seluruh proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto dalam konferensi pers. Selasa (24/2/2026)

Sebagai bentuk pengawasan, Kapolri menurunkan tim dari Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, Polda Maluku juga melibatkan pengawas eksternal dalam pelaksanaan sidang etik.

Pengawas eksternal yang hadir antara lain perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku, Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku, serta lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menjelaskan bahwa terduga pelanggar didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,” jelas Rositah.

Dalam putusannya, Komisi Kode Etik menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, menetapkan penempatan dalam tempat khusus selama empat hari sejak 21 hingga 24 Februari 2026, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Atas putusan tersebut, Bripda MS menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Polda Maluku menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan publik.(**)

KENDARI24.COM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar oknum anggota Brimob berinisial Bripda Mesias Siahaya (MS) yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga meninggal dunia dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat berada di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).

“Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya,” tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menyebut telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadiv Propam Polri untuk mengusut tuntas perkara tersebut, baik dari aspek pidana maupun pelanggaran kode etik.

Menurutnya, langkah tegas itu diambil demi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban.

“Saya memerintahkan kepada Kapolda dan Kadiv Propam untuk mengambil tindakan tegas dan memproses tuntas. Berikan rasa keadilan bagi keluarga korban,” ujarnya.

Kapolri juga memastikan proses penanganan kasus akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.

“Saya minta informasinya, prosesnya transparan. Nanti secara teknis Kadiv Humas akan menyampaikan dalam agenda khusus,” tambahnya.

Jenderal Sigit menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu terhadap setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Ia menekankan bahwa institusi akan memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan.

“Dari dulu saya sudah sampaikan, terhadap yang baik kita berikan reward, namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan hukuman. Karena kita semua sudah diatur dalam aturan,” tutupnya.(**)

KENDARI24.COM – Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, bersama Wakapolda Brigjen Pol. Gidion Arief Setyawan dan para Pejabat Utama (PJU) menjalani tes urine mendadak di Lobby Utama Mapolda Sultra, Senin (23/2/2026).

Tes urine tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen internal kepolisian dalam menjaga profesionalitas dan integritas personel, sekaligus menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran.

Kapolda Sultra menegaskan bahwa pemeriksaan urine secara mendadak merupakan langkah pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini juga menjadi contoh langsung dari pimpinan kepada anggota dalam menjaga disiplin dan integritas sebagai aparat penegak hukum.

Pelaksanaan tes berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saat Irjen Didik Agung Widjanarko bersama para PJU berkumpul di lobby utama, tim Dokkes Polda Sultra yang dipimpin Kabid Dokkes tiba membawa alat tes urine. Proses pemeriksaan diawasi langsung oleh Bid Propam yang dipimpin Kabid Propam.

Kapolda menjadi yang pertama menjalani tes dengan mengambil pot sampel dan memasuki toilet yang telah dijaga personel Propam untuk memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Setelah itu, para PJU mengikuti secara bergantian, menyerahkan sampel kepada petugas Dokkes Bhayangkara untuk diuji menggunakan alat rapid test.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan transparan dalam pengawasan internal.

Kapolda menyampaikan bahwa tujuan tes urine tersebut adalah mencegah dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian, meningkatkan disiplin serta profesionalitas personel, serta memberikan keteladanan pimpinan kepada anggota.

“Kita memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menindaklanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Kegiatan ini adalah langkah awal dan akan ditindaklanjuti kepada personel Polda Sultra dan Polres jajaran secara acak,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Plh Kasubbid Provos AKP Ali Jufry dan Ps Kasubbid Dokpol drg. Mulyati, S.Kg., M.Kes., Sp.Perio, seluruh hasil tes urine Kapolda, Wakapolda, dan para PJU dinyatakan negatif.

Tes urine mendadak ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polda Sulawesi Tenggara dalam memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan optimal dan bebas dari pengaruh narkotika.(**)