Kendari24.com. KENDARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, masih terus melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia meskipun telah menetapkan empat orang tersangka.
Pengusutan kasus izin pertambangan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat di Sulawesi Tenggara, salah satunya Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
“DPD dan DPC HAPI mendukung penuh, Kejati dapat menuntaskan dugaan kasus korupsi izin pertambangan di Sultra, Kami sebagai masyarakat berharap ini akan berdampak baik bagi daerah,” ungkap Fatahillah, Ketua DPD HAPI Sultra, Kamis (24/6/2021).
Ketua DPD HAPI Sultra, Fatahillah menjelaskan, meski penyidik Kejati telah menetapkan tersangka namun, kejati juga harus menelusuri aliran dana dugaan korupsi yang melibatkan dinas ESDM Sulawesi Tenggara.
Menurutnya Aliran dana tersebut, bisa jadi tindakan gratifikasi atau Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Oknum tertentu yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi izin pertambangan yang merugikan negara sekitar Rp 240 Miliar.
“Tidak sampai pada dugaan korupsi saja, Kejati juga bisa menelusuri aliran dana korupsi itu, sebab bisa jadi disitu ada gratifikasi atau TPPU,” katanya, Kamis (24/6/2021).
Fatahillah, Ketua DPD Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Sultra
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi mengapresiasi dukungan dari sejumlah elemen masyarakat yang mendukung Kejaksaan dalam mengusut kasus pertambangan yang menjerat dua Pejabat di Dinas ESDM Sultra.
“Pada prinsipnya kami sangat senang dan berterima kasih karena masih ada masyarakat yang peduli dengan maraknya atau belum terkelolanya dengan baik pertambangan di Sultra, dan ini terbukti dengan adanya proses yang sementara disidik oleh Kejati,” ungkapnya.
Noer menjelaskan terkait dengan pengusutan kasus tersebut, kejati tidak hanya menyelidiki penyalahgunaan dana izin pertambangan namun, masih akan mengembangkan aliran dana yang diduga menjadi salah satu rangkaian dalam tindak pidana korupsi yang sementara diungkap Kejaksaan.
“dalam proses penyidikan ini, akan dikembangk juga aliran dana yang ada, yang diduga menjadi salah satu hal dalam rangkaian daripada substansi tindak pidana korupsi itu sendiri, jadi istilahnya tidak hanya mengikuti para pelakunya saja namun juga akan mengikuti aliran dana pada tindakan pidana tersebut,” katanya.
Diketahui, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi, dua diantaranya sudah menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Kendari, dua tersangka belum menjalani proses karena masih mangkir dari panggilan jaksa.
Aspidsus Kejati Sultra, Setyawan Nur Choliq menjelaskan, dua tersangka yang belum memenuhi panggilan jaksa yakni, Direktur Utama PT Toshida Indonesia, La Ode Sinarwan, tidak datang karena sakit, dan Yusmin mantan Kabid Minerba ESDM Sultra masih berada di luar daerah.
“Tersangka Dirut dipastikan belum datang karena kami telah menerima surat keterangan dokter karena sakit, sementara Yusmin masih berada di Jakarta berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum tersangka,” ujarnya.