KENDARI24.COM — Sidang Komisi Kode Etik Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Mesias Siahaya (MS), setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Maluku pada Senin (23/2/2026) dan berakhir Selasa dini hari (24/2/2026) sekitar pukul 03.30 WIT. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Bapak Kapolri memberikan atensi penuh kepada saya selaku Kapolda Maluku untuk menindak tegas dan memproses secara tuntas perkara ini, serta memastikan adanya rasa keadilan bagi keluarga korban. Seluruh proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto dalam konferensi pers. Selasa (24/2/2026)

Sebagai bentuk pengawasan, Kapolri menurunkan tim dari Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, Polda Maluku juga melibatkan pengawas eksternal dalam pelaksanaan sidang etik.

Pengawas eksternal yang hadir antara lain perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku, Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku, serta lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menjelaskan bahwa terduga pelanggar didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,” jelas Rositah.

Dalam putusannya, Komisi Kode Etik menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, menetapkan penempatan dalam tempat khusus selama empat hari sejak 21 hingga 24 Februari 2026, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Atas putusan tersebut, Bripda MS menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Polda Maluku menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan publik.(**)

KENDARI24.COM – Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, bersama Wakapolda Brigjen Pol. Gidion Arief Setyawan dan para Pejabat Utama (PJU) menjalani tes urine mendadak di Lobby Utama Mapolda Sultra, Senin (23/2/2026).

Tes urine tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen internal kepolisian dalam menjaga profesionalitas dan integritas personel, sekaligus menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran.

Kapolda Sultra menegaskan bahwa pemeriksaan urine secara mendadak merupakan langkah pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini juga menjadi contoh langsung dari pimpinan kepada anggota dalam menjaga disiplin dan integritas sebagai aparat penegak hukum.

Pelaksanaan tes berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saat Irjen Didik Agung Widjanarko bersama para PJU berkumpul di lobby utama, tim Dokkes Polda Sultra yang dipimpin Kabid Dokkes tiba membawa alat tes urine. Proses pemeriksaan diawasi langsung oleh Bid Propam yang dipimpin Kabid Propam.

Kapolda menjadi yang pertama menjalani tes dengan mengambil pot sampel dan memasuki toilet yang telah dijaga personel Propam untuk memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Setelah itu, para PJU mengikuti secara bergantian, menyerahkan sampel kepada petugas Dokkes Bhayangkara untuk diuji menggunakan alat rapid test.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan transparan dalam pengawasan internal.

Kapolda menyampaikan bahwa tujuan tes urine tersebut adalah mencegah dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian, meningkatkan disiplin serta profesionalitas personel, serta memberikan keteladanan pimpinan kepada anggota.

“Kita memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menindaklanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Kegiatan ini adalah langkah awal dan akan ditindaklanjuti kepada personel Polda Sultra dan Polres jajaran secara acak,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Plh Kasubbid Provos AKP Ali Jufry dan Ps Kasubbid Dokpol drg. Mulyati, S.Kg., M.Kes., Sp.Perio, seluruh hasil tes urine Kapolda, Wakapolda, dan para PJU dinyatakan negatif.

Tes urine mendadak ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polda Sulawesi Tenggara dalam memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan optimal dan bebas dari pengaruh narkotika.(**)

KENDARI24.COM — Polda Sulawesi Tenggara menggelar Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka mewujudkan situasi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Apel berlangsung di Lapangan Eks MTQ Kendari, Jumat (20/2/2026).

Apel siaga dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Didik Agung Widjanarko, dan dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, Danrem 143/Halu Oleo, Danlanud Halu Oleo, Danlanal Kendari, Kabinda Sultra, Ketua DPRD Sultra, Kapolresta Kendari, Kepala Jasa Raharja, serta para pejabat utama Polda Sultra.

Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, pengamanan swakarsa, Senkom Mitra Polri, organisasi kemasyarakatan, komunitas ojek online, hingga pelajar SMA.

Dalam amanatnya, Kapolda Sultra menegaskan bahwa apel siaga merupakan bentuk kesiapan seluruh unsur dalam menjaga stabilitas keamanan selama Ramadan.

“Bulan Ramadan merupakan momentum penuh keberkahan. Namun, meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sehingga perlu diantisipasi secara bersama,” ujarnya.

Kapolda menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan di setiap wilayah, dengan penanganan cepat, tepat, dan terukur. Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan langkah preventif, preemtif, dan humanis. Kehadiran anggota di lapangan, terutama pada jam-jam rawan, serta penguatan patroli rutin menjadi prioritas.

Selain itu, pengaturan pasar tumpah di pinggir jalan juga menjadi perhatian guna mencegah kemacetan dan potensi gangguan lalu lintas. Kapolda turut menyoroti pentingnya pengawasan ketersediaan dan distribusi bahan pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadan.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara proporsional dan humanis, dengan mengutamakan pencegahan,” tegasnya.

Melalui apel siaga ini, diharapkan seluruh rangkaian ibadah Ramadan di Sulawesi Tenggara dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.(**)