Connect with us

News

Dana Operasional Petugas Badan Ad Hoc Pemilu di Kolaka Utara Dipotong

Published

on

Asril, Ketua KPU Sulawesi Tenggara

KENDARI, kendari24.com – Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kolaka Utara menyesalkan adanya pemotongan dana operasional penyelenggara (BOP) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggota PPK di Kolaka Utara yang tidak ingin namanya disebut kecewa dengan keputusan adanya potongan itu, bahkan kondisi itu sudah berlangsung sejak Maret hingga Juni 2023 lalu.

Menurutnya beberapa tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seperti pencocokan data pemilih dan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) hingga supervisi ke Desa dan Koordinator wilayah mereka terpaksa menggunakan dana pribadi bahkan meminjam kepada rekannya.

“Untuk menutupi operasional sampai hari ini, kami masih berhutang makan minum di tempat biasanya kita mengambil dan kadang menggunakan uang teman-teman, selain itu SPPD kegiatan untuk monitoring juga belum ada yang dibayarkan,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (27/7/2023).

Untuk besaran dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  senilai Rp 5 juta per bulan. Namun sejak Maret hingga Juni anggaran tersebut mengalami pemotongan sebesar Rp 2,5 juta sehingga PPK hanya menerima Rp 2,5 juta untuk membiaya kegiatan.

“Yang kami terima itu Rp 2,5 juta atau setengah dari operasional sebelumnya. Untuk Januari sampai Maret Rp 5 juta kita terima sementara April sampai Juni tidak tahu alasannya bahkan Mei dan Juni belum ada pencairan,” ungkapnya.

Petugas badan Ad Hoc Pemilu itu juga sudah mempertanyakan pemotongan itu, namun menurut Sekretaris PPK dana tersebut dipotong berdasarkan instruksi dari Pusat, sebab kegiatan PPK sudah tidak sepadat dari sebelumnya.

“Kami tanyakan ke sekretariat katanya memang langsung dari KPU pusat karena kurang anggaran yang turun,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril menjelaskan belum menerima dan mengetahui adanya pemotongan tersebut, namun meskipun ada pemotongan pada Juli 2023 hal itu disebabkan karena kegiatan badan ad hoc saat ini sudah tidak sepadat dengan tahapan Pemilu sebelumnya.

Untuk aturan pemotongan dari Maret- Juni, Mantan Komisioner KPU Kota Kendari ini tidak mengetahui dan masih akan melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPU.

“Kemarin itu kami sudah konfirmasi di perencanaan, bukan regulasi tapi ritme disesuaikan dengan besarnya kerja kerja mereka. Kalau soal aturannya itu saya belum tahu tentang aturan itu nanti saya konfirmasi ke bagian perencanaan,” ucapnya.

Asril menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan KPU Kolaka Utara terkait informasi pemotongan tersebut dan akan mengawal keluhan para petugas badan ad hoc terkait dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) yang dikabarkan dipotong hingga 50 persen dari sebelumnya.

“Maret sampai Juni itu dalam rangka pemutakhiran data itukan mereka terima full, kalau mereka sudah dipotong dari bulan tersebut nanti saya kroscek di Sekretariat KPU Kolaka Utara, jangan sampai sekretariatnya yang macam-macam atau nakal,” ungkap Asril.

News

Polri Gelar Dialog Publik Bahas Peran Stabilitas Keamanan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers.

JAKARTA – Divisi Humas Polri menggelar Dialog Publik bertema “Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif”, Selasa (27/5). Acara ini menjadi forum diskusi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa tentang pentingnya keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dialog dibuka oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi saling berkaitan erat.

“Stabilitas keamanan adalah syarat utama agar ekonomi bisa tumbuh. Begitu pula sebaliknya, ekonomi yang kuat turut menjaga keamanan,” jelasnya.

Brigjen Trunoyudo juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan membangun semangat kebangsaan.

Sejumlah narasumber hadir untuk memberikan pandangan. Erick Armudito menilai keamanan nasional sebagai fondasi pembangunan. Ia menyebut keterlibatan Polri, TNI, dan masyarakat sangat penting untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan stabilitas yang terjaga, proses pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Tauhid Ahmad menyoroti masalah biaya ekonomi tinggi akibat praktik pungli, premanisme, dan ketidakpastian hukum. Ia menilai hal-hal tersebut masih menghambat iklim investasi.

“Penegakan hukum yang konsisten dan penciptaan alternatif ekonomi menjadi kunci,” katanya.

Melalui dialog ini, Polri ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menegaskan komitmennya menjaga keamanan sebagai dasar untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(**)

Continue Reading

News

Tangan Terborgol, Emak-emak di Kendari Datangi Damkar

Published

on

By

IRT Datangi Damkar Kendari

KENDARI – Seorang wanita berinisial Ibu An (42), warga Jalan Laode Hadi Lorong Veteran, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, mendatangi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKARMAT) Kota Kendari pada Selasa pagi (27/5), sekitar pukul 09.55 WITA.

Kedatangan Ibu An cukup mengejutkan petugas karena ia meminta bantuan untuk melepaskan borgol yang terpasang di tangan kirinya. Tim penyelamat dan pasukan rescue yang bertugas langsung memeriksa kondisi borgol tersebut.

Kasi Kerja Sama dan Publikasi Damkar Kendari, Martoyo, menjelaskan pihaknya tidak mengambil tindakan evakuasi terhadap borgol tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

“Karena ini menyangkut barang bukti atau potensi kasus hukum, kami langsung menghubungi pihak kepolisian,” ujarnya

Tak berselang lama, pihak kepolisian tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan awal. Setelah itu, mereka memutuskan untuk membawa Ibu An ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait borgol yang terpasang di tangannya.(**)

Continue Reading

Kesehatan

Debu Tambang PT Ceria Nugraha Indotama Ganggu Warga Labuang Bajo Kolaka

Published

on

By

SC Video warga, Debu dari aktivitas PT CNI di Labuang Bajo Kelurahan Wolo

KOLAKA – Warga Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, khususnya di lingkungan Labuang Bajo, Kabupaten Kolaka, mengeluhkan dampak debu yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Senin (26/5/2025).

Sebuah video yang diterima redaksi memperlihatkan kepulan debu tebal yang terbawa angin hingga masuk ke kawasan permukiman, mencemari udara dan mengganggu aktivitas warga.

Menurut keterangan warga, permasalahan debu ini bukan hal baru, namun semakin hari kondisinya semakin memburuk. Debu bahkan menyelimuti rumah-rumah dan masuk ke dalam hunian warga.

“Debu ini masuk ke rumah-rumah, sangat membahayakan bagi anak-anak dan orang tua,” ujar Fasil Wahyudi, Ketua Ormas Masyarakat Lingkar Tambang (Mata) Wolo.

Warga juga menyebut bahwa keluhan terhadap masalah debu sudah sering disuarakan. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan. Mereka berharap PT CNI menyiapkan mobil penyiram jalan yang siaga untuk mengurangi sebaran debu ke lingkungan warga.

“Kami berharap perusahaan segera mengambil langkah mitigasi seperti pengendalian debu serta menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat,” lanjut Fasil.

Warga mendesak agar pemerintah setempat turut turun tangan menangani persoalan ini, demi menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak PT Ceria Nugraha Indotama terkait keluhan warga dan solusi atas masalah debu tambang yang terjadi.(**)

Continue Reading

Trending