Connect with us

Hukum & Kriminal

Mantan Plt Kadis ESDM Sultra Divonis Bebas, Kuasa Hukum Siap Hadapi Kasasi

Published

4 tahun ago

on

La Ode Muhammad Hiwayad, Kuasa Hukum Eks Plt Kadis ESDM Sultra Buhardiman

KENDARI – Kendari24.com, Tim penasehat hukum terdakwa Buhardiman mantan Plt. Kepala Dinas ESDM Sultra yang berkantor pada Kantor Hukum KASASI LAW FIRM mengapresiasi Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang memutus terdakwa dengan Putusan Bebas murni.

Tim yang beranggotakan Ahmad Fajar Adi, La Ode Muhammad Hiwayad, Amaruddin Alimuddin, Ebit Asmana, David Hebber, dan Sugihyarman Silondae, mengakui jika dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari  menjelaskan bahwa terdakwa Buhardiman dalam menyetujui Persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

La Ode Muhammad Hiwayad penasehat hukum terdakwa menjelaskan persetujuan oleh Kliennya sudah sesuai dengan Pergub 33 tahun 2015, dimana berdasarkan ahli Biro Hukum Provinsi Sultra, didalam pergub itu Gubernur memiliki kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan melimpahkan kewenangannya dalam menyetujui RKAB kepada Kepala Dinas.

“Majelis hakim menyatakan bahwa Tdk ada kewajiban Dinas ESDM untuk mengakomodasi saran dan masukan terkait PNBP PKH Terhutang PT Toshida sebesar Rp. 143 Miliar , karena kewajiban Penagihan PNBP PKH Terutang PT. Toshida Indonesia merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan bukan kewenangan Dinas ESDM Prov. Sultra” ungkapnya.

Dalam penuntutan JPU, persetujuan RKAB yang dilakukan oleh terdakwa eks Kadis dan Kabid Minerba ESDM Sultra dinyatakan tidak sah dan melanggar kewenangan. Sebab PT Toshida masih beroperasi meskipun masih menunggak Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH).

Namun berdasarkan putusan majelis hakim kewenangan itu sudah sesuai dengan Kepmen 1806 tahun 2018, tidak ada matriks PNBP PKH, dan  RKAB ditanda tangani oleh Kepala Dinas SDM dan sah secara hukum berdasarkan Pergub 33 tahun 2015 tersebut.

Hiwayad menambahkan dalam penagihan  PNBP PKH PT. Toshida Indonesia, Dua terdakwa dari ESDM Sultra tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewenangan untuk menagih karena PNBP PKH merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan sesuai UU PNBP No. 9 tahun 2018. Selain itu PNBP PKH juga tidak menjadi syarat persetujuan RKAB.

“PNBP PKH bukan menjadi syarat persetujuan RKAB, persetujuan RKAB yang diberikan oleh terdakwa sudah sesuai dengan kewenangan, sementara untuk penagihan PNBP PKH terutang terutang dimaksud dalam Tindak Pidana PNBP bukan Tindak Pidana Korupsi karena ada undang undang yang mengatur lebih spesifik”, Katanya.

Usai menjalani proses persidangan, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan kembali sejumlah materi dalam menghadapi sidang Kasasi yang rencananya akan diajukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Mahkamah Agung. (**)

Related Topics:
Continue Reading

Hukum & Kriminal

Operasi Patuh Anoa: Puluhan Liter Miras Tradisional Disita

Published

4 hari ago

on

November 3, 2025

By

KENDARI, Polresta Kendari berhasil mengamankan puluhan liter minuman keras (miras) tradisional jenis ballo dan arak lokal di awal pelaksanaan Operasi Sikat Anoa 2025. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya cipta kondisi menjelang perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026 di wilayah hukum Polresta Kendari. Sabtu (1/10/2025)

Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin L. Sengka, mengatakan bahwa razia dilakukan di sejumlah titik rawan peredaran miras tradisional di Kota Kendari

“Kami berhasil mengamankan puluhan liter miras tradisional dari beberapa penjual tanpa izin. Seluruh barang bukti sudah kami amankan di Mapolresta Kendari untuk proses lebih lanjut,” ujar Edwin.

Operasi Sikat Anoa merupakan kegiatan rutin kepolisian yang difokuskan untuk menekan angka kriminalitas, terutama yang dipicu oleh konsumsi minuman keras, narkotika dan penggunaan senjata tajam. Polisi juga menargetkan tindak kejahatan jalanan serta aksi premanisme.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi maupun menjual miras ilegal. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kendari,” tambahnya.

Selain mengamankan puluhan liter miras, petugas juga mendata beberapa penjual untuk pembinaan dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna menelusuri sumber distribusi minuman tersebut.

Operasi Sikat Anoa 2025 dijadwalkan berlangsung hingga 13 November Mendatang, dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan dan fungsi di Polresta Kendari.(**)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Upaya Damai Berhasil, Polda Sultra Selesaikan Kasus Pengeroyokan di Bombana Lewat Restorative Justice

Published

6 hari ago

on

November 1, 2025

By

KENDARI, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan melalui mekanisme Restorative Justice di Aula Ditreskrimum Polda Sultra, dan dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, Kombes Pol Wisnu Wibowo. Jumat, (31/10/2025) pagi.

Gelar perkara ini dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Bombana, Kapolsek Poleang Barat, Camat Poleang Barat, Camat Watubangga, para kepala desa, kuasa hukum, serta pihak pelapor dan terlapor. Forum ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kasus ini berawal dari dua laporan polisi di Polres Bombana, yaitu LP/B/39/IX/2025/SPKT/POLRES BOMBANA/POLDA SULTRA dengan pelapor Maudi dan terlapor Agus, serta LP/B/40/IX/2025/SPKT/POLRES BOMBANA/POLDA SULTRA dengan pelapor Nusi dan terlapor Kasdin serta Ramli. Peristiwa dugaan pengeroyokan tersebut terjadi pada Kamis, 11 September 2025, di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana.

Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Ditreskrimum Polda Sultra, seluruh pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan. Kesepakatan damai ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam forum tersebut, para pelapor dan terlapor menyampaikan kesediaan untuk berdamai tanpa dendam. Kepala desa dan camat setempat turut mengapresiasi langkah kepolisian dalam menciptakan solusi damai di tengah masyarakat.

Direktur Reskrimum Polda Sultra, Kombes Pol Wisnu Wibowo, menyatakan bahwa penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice menjadi bukti komitmen Polri dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial.

“Restorative Justice merupakan pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan dialog, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah wujud nyata Polri Presisi yang humanis,” ujar Kombes Pol Wisnu Wibowo.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Sultra membuat surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat. Pihak pelapor juga mencabut laporan polisi dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Selanjutnya, penyidik melaksanakan penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Berdasarkan hasil perdamaian tersebut, penyidik akan melaksanakan penghentian penyidikan (SP3) dan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum.

Polda Sultra menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui Restorative Justice merupakan wujud nyata kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.(**)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KDRT dan Knalpot Brong Jadi Sorotan di Jumat Curhat Polda Sulawesi Tenggara

Published

3 minggu ago

on

Oktober 17, 2025

By

KENDARI, KENDARI24.COM – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual menjadi salah satu keluhan utama warga yang disampaikan dalam kegiatan “Jumat Curhat” Polda Sulawesi Tenggara bersama masyarakat Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Wadir Reskrimum Polda Sultra AKBP Mulkaifin, didampingi Wadir Polairud AKBP Dodik Tatok Subiantoro, serta dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sultra, antara lain Kasubdit II Ditreskrimum AKBP Ahmad Mega Rahmawan, Kasubdit IV Ditreskrimum Kompol Indra Asrianto, dan Kasubdit Dalmas Kompol Djamaluddin Saho. Hadir pula Kapolsek Poasia AKP Samsir, para ketua RT, dan puluhan warga setempat.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan sosial dan keamanan di lingkungan mereka. Salah satu ketua RT, Nita, mengungkapkan keresahan terkait kasus KDRT dan pelecehan seksual yang sering terjadi di wilayahnya namun belum mengatahui tahapan pelaporan nya.

Menanggapi hal tersebut, AKBP Mulkaifin menegaskan bahwa kepolisian siap memberikan pendampingan dan perlindungan penuh bagi korban kekerasan.

“Untuk korban KDRT dan pelecehan seksual, kami akan melakukan pendekatan humanis. Bila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, korban akan kami dampingi menuju Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta atau Polda untuk diproses hukum,” jelasnya.

Selain kasus KDRT, warga juga mengeluhkan maraknya penggunaan knalpot brong, hewan ternak yang berkeliaran di jalan, serta menanyakan kesiapan Polri menghadapi penerapan KUHP baru.

Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri saat menemukan pelanggaran atau tindak pidana.

“Segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau unit kepolisian terdekat. Semua laporan akan kami tindaklanjuti,” tambah Mulkaifin.

AKBP Mulkaifin berpesan agar generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi motor perubahan dan terus berbuat positif di lingkungan masing-masing.(**)

Continue Reading

Trending