Connect with us

News

Sepanjang 2025, Polri Catat Ratusan Operasi dan Perkuat Stabilitas Nasional

Published

on

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai bentuk refleksi sekaligus akuntabilitas kinerja kepada publik. Paparan tersebut tidak hanya menyajikan data dan angka, tetapi juga menggambarkan peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghadirkan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh wilayah Indonesia.

Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut mencakup agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, sekaligus memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda yang disesuaikan dengan tantangan spesifik masing-masing daerah.

“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.

Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri semata. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, stabilitas keamanan memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis bagi pembangunan.

“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.

Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap agenda besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian masyarakat.

Dalam konteks reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar mengenai kehadiran negara di ruang-ruang demokrasi. Polri memandang penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran kepolisian sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.

Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.

Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar ini bertujuan memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan nilai-nilai humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan itu, paradigma pengamanan aksi massa juga mengalami pergeseran, dari pendekatan crowd control yang represif menuju crowd management, hingga paradigma ideal mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan orientasi solusi dan niat baik institusi.

“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.

Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025, tercatat ribuan kejadian bencana di berbagai daerah, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.

Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.

Di Aceh, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.(**)

Continue Reading

News

Dihantam Gelombang Tinggi, Kapal Penumpang Tenggelam di Bombana

Published

on

By

KENDARI24.COM – Puluhan penumpang terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu (14/2/2026) pagi.

Dalam video amatir yang beredar, para penumpang terlihat berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada gabus dan alat pelampung lainnya sambil menunggu pertolongan di tengah laut.

Kapal KM Cahaya Intan Celebes diketahui bertolak dari Bajoe, Sulawesi Selatan dan hendak menuju Pelabuhan Boepinang, Bombana. Namun di tengah pelayaran, kapal mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk.

Data sementara mencatat terdapat 20 orang di dalam kapal yang terdiri dari 13 penumpang dan 7 kru. Selain mengangkut penumpang, kapal juga memuat beberapa unit sepeda motor, bahan pakan ternak, serta sembako.

Beruntung, saat kejadian terdapat kapal nelayan yang melintas di sekitar lokasi sehingga seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat setelah bertahan menggunakan gabus selama kurang lebih tiga jam di laut.

Komandan pos SAR Kolaka Haeruddin dari membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya kapal tenggelam itu dihantam cuaca buruk sebelum berlabuh di tujuannya di kecamatan Boepinang

“Benar telah terjadi kecelakaan kapal di perairan Poleang. Berdasarkan laporan yang kami terima, kapal mengalami kebocoran setelah dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang melintas dan saat ini dalam kondisi selamat,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah proses evakuasi, seluruh korban langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka tetap stabil.

Selanjutnya, seluruh penumpang yang dinyatakan selamat dibawa ke Puskesmas Boepinang, Kecamatan Poleang, untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan medis.(**)

Continue Reading

News

Terpilih Aklamasi Nakhodai Kadin Sultra, Anton Timbang Siap Dukung Hilirisasi Aspal

Published

on

By

KENDARI24.COM – Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Sulawesi Tenggara menetapkan Anton Timbang sebagai ketua terpilih masa bakti 2026–2031. Penetapan dilakukan dalam forum Musprov yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (13/2/2026).

Anton Timbang terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari 17 DPD Kadin kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum Kadin Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin meminta pengurus Kadin Sultra terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Kadin Sulawesi Tenggara selama ini dinilai telah berkontribusi membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pangan Murah serta pembangunan SPPG di wilayah Sultra.

“Kadin Sulawesi Tenggara diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi daerah,” ujar Azis.

Sementara itu, Anton Timbang menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pelibatan Kadin daerah dalam pembangunan SPPG di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.

“Kami siap melibatkan seluruh Kadin daerah untuk mendukung pembangunan SPPG dan memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” kata Anton.

Selain itu, Anton juga menegaskan komitmennya dalam mendukung hilirisasi aspal Buton di Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat.

Anton mengungkapkan, dukungan terhadap hilirisasi aspal Buton telah dimulai melalui penguatan pendanaan, termasuk dukungan anggaran dari Danantara senilai Rp1,4 triliun.

“Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan penggunaan aspal Buton, sehingga menjadi proyek insfrastruktur hilirisasi, dan ini telah menjadi PSN dari presiden,” kata Anton.

Musprov VIII Kadin Sultra ini juga dihadiri sejumlah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, di antaranya Erwin Aksa, Andi Yuslim Patawari, Zulkarnain Arif, serta Widianto Saputro.(**)

Continue Reading

News

Warga Kendari Serbu Gerakan Pangan Murah Kadin Sultra

Published

on

By

Wakil Ketua Umum dan Ketua Kadin Sultra pantau GPM di Kendari

KENDARI24.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di pelataran Eks MTQ Kendari, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini diserbu ratusan warga yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang bulan Ramadan. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dijual dengan harga subsidi.

Wakil Ketua Umum DPP Kadin Indonesia, Muhammad Azis Syamsuddin, yang hadir langsung didampingi Andi Yuslim Patawar dan Ketua Kadn Sultra Anton Timbang meninjau pelaksanaan GPM mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian Kadin terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang puasa.

“Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud nyata kepedulian Kadin kepada masyarakat. GPM ini membantu menggerakkan ekonomi masyarakat seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden prabowo,” ujar Azis.

Ia menjelaskan, GPM merupakan hasil kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Badan Pangan Nasional yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman untuk melaksanakan program serupa di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Ini merupakan implementasi dari MoU yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan mendagri, mentan dan bgn ini sudah beberapa kali dilaksanakan oleh kadin Sultra dibawah kepemimpinan Anton Timbang,

Di tempat yang sama Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan bahwa program ini juga menjadi langkah konkret dalam membantu pengendalian inflasi di daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Tenggara pada Januari 2026 mengalami inflasi tahunan sebesar 5,10 persen, dengan Kota Kendari dan Baubau sebagai penyumbang tertinggi.

“Kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin kita di kadin Sulawesi Tenggara, kemudian kita melihat adanya inflasi, hari ini Kadin turun. Kami juga berterima kasih kepada gubernur yang telah mendukung kami dalam mempersiapkan kegiatan ini,” kata Anton

Ia menambahkan, distribusi bahan pangan dalam GPM melibatkan Bulog serta pelaku UMKM, mulai dari pedagang pasar hingga penjual makanan rumahan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan harga murah, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah.

“UMKM kita libatkan agar ekonomi tetap bergerak. Jadi bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, tapi pelaku usaha kecil juga ikut merasakan dampaknya,” jelasnya.

Anton menyebut, setelah Kendari, program GPM juga akan dilaksanakan di Baubau dan Kolaka yang termasuk daerah dengan angka inflasi tinggi di Sultra.

Melalui kegiatan ini, Kadin Sultra berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Ramadan 1447 Hijriah.(**)

Continue Reading

Trending