Kendari – Kendari24.com, Polemik keberadaan dokumen perizinan usaha pertambangan PT. Tiran Mineral di atas konsesi Eks IUP PT. Celebes Pasific Mineral Konawe Utara kini mulai terungkap.
Setelah sebelumnya Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra menyatakan bahwa dokumen perizinan PT. Tiran Mineral yang melakukan usaha pertambangan di atas konsesi Eks IUP PT. Celebes Pasific Mineral Konawe Utara telah lengkap.
Sekretaris Dinas ESDM Sultra menyampaikan bahwa pada pokoknya setelah melakukan pengecekan di ESDM Sultra dan PTSP Sultra, PT Tiran Mineral secarik kertas tidak memiliki izin, baik yang berkaitan dengan perizinan dalam kewenangan ESDM Sultra maupun Kementerian, salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Namun, secara mengejutkan pada Jumat (3/9/2021), Sekdis ESDM Sultra dan Kepala Dinas ESDM Sultra, menyampaikan minta maaf kepada PT Tiran Mineral di media dan mengklarifikasi pernyataan sebelumnya, namun anehnya klarifikasi ini hanya berdasarkan koordinasi dengan BKPM RI beberapa waktu lalu namun dokumen perizinan tersebut sampai saat ini belum ada juga di ESDM Sultra.
Pernyataan pihak ESDM Sultra itu diakui tidak konsisten oleh Direktur Eksekutif Advokat Peradi, Syarifudin, menurutnya pernyataan itu semakin menimbulkan tanya publik dan polemik berkepanjangan atas legalitas aktivitas pertambangan PT. Tiran Mineral diatas konsesi Eks IUP PT. Celebes Pasific Mineral.
“Bahwa berdasarkan ketentuan UU Minerba untuk pembangunan smelter harus memiliki IUP OPK Olah dan Murni atau Izin Usaha Industri, apakah pihak ESDM Sultra sudah melihat izin itu dimiliki PTTM,”ungkap Syarif melalui rilis Pers, Sabtu (4/9/2021).
Lebih lanjut Syarif menjelaskan dalam melakukan aktivitas pertambangan pemegang IUP juga wajib memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui pejabat berwenang dan berdasarkan pernyataan Sekdin PTTM tidak memiliki RKAB.
“Apakah ESDM Sultra telah menyetujui usaha pertambangan yang dilakukan PTTM tanpa melihat dokumen perizinan dan RKAB,”ujarnya.
Syarif mengingatkan, Kasus dugaan korupsi pertambangan yang sebelumnya melibatkan Gubernur Sultra Nur Alam, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang saat ini sedang running di KPK dan terakhir PT. Toshida yang melibatkan oknum pejabat dinas ESDM Sultra semestinya menjadi pelajaran dan alat evaluasi dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.
Dari informasi tersebut Syarifudin, Direktur Eksekutif Advokat Peradi, menjelaskan bahwa polemik dokumen perizinan PT Tiran Mineral yang hingga kini belum selesai, karena adanya upaya oknum Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra untuk melindungi praktek dugaan ilegal mining.
“Kami menduga ada keterlibatan oknum Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra yang ikut menjadi beking untuk melindungi dan menyetujui praktek dugaan Illegal mining yang dilakukan PT. Tiran Mineral di atas eks IUP PT. Celebes Pasific Mineral,”katanya.
Syarif melanjutkan agar Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra dapat membuka seluruh dokumen secara transparan dalam PT Tiran Mineral dalam melakukan aktivitas pertambangan, sebab dokumen tersebut harus segera dibuka, jangan sengaja ditutup-tutupi sebab dokumen perizinan tersebut bukanlah dokumen yang dikecualikan untuk diakses oleh publik, jika memang tidak ada disampaikan saja tidak ada, jangan ada upaya untuk membohongi publik.
“Kami mendesak Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra untuk segera membuka dokumen perizinan secara transparan, dokumen perizinan apa saja yang dimiliki ataupun tidak dimiliki PT. Tiran Mineral dalam melakukan usaha pertambangan selama ini,”
Atas polemik ini, dirinya meminta dukungan dari Pusat Advokasi Hukum Energi dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (PAHAM Sultra) untuk terus melakukan langkah hukum terhadap PT. Tiran Mineral, Dinas ESDM Sultra dan Dinas Kehutanan Sultra ke Komisi Informasi Pusat serta langkah-langkah hukum lainnya baik pidana, perdata dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami juga mengecam pihak PT. Tiran Mineral yang melaporkan Advokat Dedi Ferianto ke Polres Konut, pelaporan tersebut sangat mengada-ada dan hanya sebagai upaya untuk mengkriminalkan dan membungkam adanya indikasi dugaan praktik Ilegal Mining PT. Tiran Mineral,”ungkapnya. (**)