KENDARI24.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konawe Utara kembali menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kali ini, kebahagiaan terpancar dari warga Desa Amolame, Kecamatan Andowia, saat air bersih mulai mengalir dari sumur bor yang dibangun melalui program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jumat (1/5/2026).

Momen penuh haru itu terlihat ketika Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128, Letkol Kav Kuswara, turun langsung ke lokasi dan menyaksikan bersama warga hasil pembangunan tersebut. Anak-anak tampak riang bermain air, sementara para orang tua tak mampu menyembunyikan rasa syukur atas hadirnya sumber air bersih yang selama ini mereka dambakan.

Sumur bor tersebut menjadi salah satu sasaran fisik prioritas dalam TMMD ke-128. Kehadirannya tidak hanya mempermudah akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi solusi atas keterbatasan air yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.

“Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah bentuk kepedulian TNI kepada rakyat,” ujar Letkol Kav Kuswara.

Ia menegaskan, program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kebersamaan dan harapan. Kami ingin kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Salah satu warga Desa Amolame, Rahman, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

“Alhamdulillah sekarang air sudah dekat. Kami tidak perlu lagi berjalan jauh. Terima kasih kepada bapak TNI yang sudah membantu kami,” ungkapnya.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat terlihat sejak proses pembangunan hingga pemanfaatan fasilitas tersebut. Gotong royong yang terjalin menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program TMMD.

Kini, air yang mengalir dari sumur bor tidak hanya menjadi pemenuh kebutuhan dasar, tetapi juga simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat Desa Amolame yang lebih sehat, layak, dan sejahtera. (**)

KENDARI24.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Kendari, turut diwarnai aksi damai dari forum bersama jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi tersebut digelar di kawasan eks MTQ dan melibatkan sejumlah organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sultra. Jumat (1/5/2026).

Selain jurnalis, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari IAIN Kendari sebagai bentuk solidaritas terhadap isu ketenagakerjaan di sektor media.

Ketua AJI Kendari, Nursadah Kurani, menyoroti kondisi jurnalis yang dinilai semakin rentan di tengah tekanan industri media. Ia menyebut, banyak perusahaan pers yang mulai abai terhadap kesejahteraan pekerjanya.

“Selama ini jurnalis sudah bekerja maksimal di tengah tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan saat menjalankan tugas. Namun ironisnya, kesejahteraan mereka justru kerap diabaikan,” ujar Nursadah.

Dalam aksi tersebut, forum jurnalis Sultra menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak dan mengutuk praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan pers tanpa kejelasan pesangon dan pemenuhan hak pekerja. Kedua, mendesak perusahaan pers memberikan perlindungan yang layak bagi jurnalis. Ketiga, menuntut jaminan keselamatan dan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas peran jurnalis dalam menjaga demokrasi.

Sementara itu, Sekretaris IJTI Sultra, Mukhtaruddin, menegaskan bahwa PHK bukan solusi atas persoalan industri media. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi melemahkan demokrasi.

“PHK bukanlah solusi atas persoalan industri media. Langkah ini berpotensi melemahkan demokrasi karena mengurangi peran jurnalis sebagai pilar keempat,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keberlangsungan ekosistem media nasional.

“Dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar perusahaan media tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan jurnalis,” tambahnya.

Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar, turut menyoroti lemahnya tanggung jawab perusahaan pers terhadap pekerja. Ia menilai maraknya PHK sepihak menjadi bukti bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi hak dasar karyawan.

“Banyaknya kasus PHK sepihak menunjukkan perusahaan pers belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Padahal, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi,” ujar Fadli.

Ia juga menegaskan bahwa negara harus hadir mengawal dan melindungi hak-hak jurnalis sebagai pekerja.

“Negara harus memastikan hak pekerja terlindungi, termasuk jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi,” pungkasnya.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik peran strategis jurnalis dalam menyampaikan informasi publik, masih terdapat persoalan serius terkait perlindungan dan kesejahteraan yang perlu segera mendapat perhatian semua pihak.(**)

KENDARI24.COM – Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, memicu kekhawatiran akan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan erosi.

Di Kabupaten Kolaka, kondisi tersebut dirasakan cukup serius, khususnya di wilayah Kecamatan Wolo, Samaturu, dan Iwoimenda. Intensitas hujan yang sulit diprediksi sejak April hingga Mei 2026 dinilai memperparah kerentanan wilayah, terutama di daerah dengan karakteristik tanah merah.

Di Kecamatan Wolo, fenomena air bercampur lumpur yang mengalir ke jalan, lahan pertanian, perkebunan, hingga tambak warga menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Warga menilai kondisi ini tidak semata dipicu faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Menurut warga luapan air bercampur lumpur berasal dari area tambang, khususnya di wilayah Blok Lapaopao Pit Garuda dan MRP.

Air dari kawasan tambang mengalir melalui jalur sungai hingga masuk ke tambak dan lahan produktif warga, terutama saat sedimen pond tidak mampu menampung debit air hujan.

“Air bercampur lumpur turun dari wilayah tambang hingga ke tambak warga. Ini sudah tidak bisa terbendung lagi melihat kondisi di lapangan,” ujar Hamka Bahri.

Menurutnya, dampak paling parah dirasakan warga di Desa Muara Lapaopao (Babarina), khususnya di Dusun Iwoi Mengguro hingga wilayah Pombokoa dan Tambubungi yang menjadi area perikanan dan pertanian masyarakat.

Warga juga menyoroti keberadaan aktivitas tambang di sekitar fasilitas pendidikan, termasuk area yang berada di belakang SMA Negeri 1 Wolo, yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana di wilayah tersebut.

Pada 28–29 April 2026, pihak PT CNI diketahui telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring, observasi, dan investigasi. Namun hingga kini, hasil asesmen kerugian yang dialami masyarakat belum diumumkan secara rinci.

Sejumlah warga yang terdampak mengaku masih menunggu kepastian terkait nilai kerugian, baik secara ekonomi maupun ekologi akibat masuknya lumpur ke tambak dan lahan mereka.

“Kami masih menunggu hasil pertemuan dari pihak manajemen perusahaan terkait rincian kerugian dan pembayaran kepada masyarakat,” ujar Ilham. Pemilik tambak yang terdampak.

Hamka Bahri, yang turun langsung ke lokasi untuk memantau dampak yang terjadi mempertanyakan lambannya penanganan serta minimnya keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam proses asesmen di lapangan.

“Seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait hadir mendampingi masyarakat, bukan membiarkan warga menghadapi situasi ini sendiri,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Jayus Pratama yang menilai masyarakat seolah berjuang sendiri menghadapi dampak bencana.

“Ini sangat miris. Masyarakat terdampak justru tidak mendapatkan pendampingan maksimal,” katanya.

Warga Desa Muara Lapaopao berharap adanya langkah konkret dan cepat dari pemerintah maupun perusahaan untuk menangani dampak yang terjadi.

Mereka mendesak agar segera dilakukan pembayaran kerugian, pemulihan lingkungan pascabencana, serta langkah-langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Selain itu, warga juga mengusulkan pembentukan tim khusus penanganan bencana oleh perusahaan, pembangunan tambahan kolam pengendapan (settling pond), pengalihan aliran air, hingga program reklamasi dan reboisasi secara berkelanjutan.

Warga menegaskan, tanpa langkah serius dan sistematis, potensi bencana yang lebih besar di wilayah tersebut hanya tinggal menunggu waktu.

Hamka juga menantang pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang infonya telah mengambil sampel air yang bercampur lumpur segera dibuka ke publik dan transparan.

“Hasil laboratorium harus dibuka ke publik karena ini menyangkut dampak lingkungan dan mata pencaharian warga,” pungkas Hamka.

Hingga berita ini diterbitkan, PT CNI belum memberikan pernyataan dan data resmi kerugian akibat kondisi ini.(**)