KENDARI – Anggota DPR RI, Jaelani, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan nelayan di Sulawesi Tenggara. Hal ini ia tegaskan usai melakukan kunjungan kerja reses di sejumlah daerah pesisir di provinsi tersebut.

Dalam kunjungannya, Jaelani berdialog langsung dengan para nelayan untuk mendengarkan berbagai kendala yang mereka hadapi. Di antara permasalahan yang ditemukan adalah sulitnya akses modal, rendahnya harga hasil tangkapan, serta kerusakan pada alat tangkap.

Selain itu, tingginya biaya operasional nelayan akibat pencemaran lingkungan di wilayah tangkap juga menjadi perhatian serius.

“Sektor perikanan Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, namun banyak tantangan yang dihadapi nelayan. Saya berkomitmen memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan,” tegas Jaelani dalam rilisnya, pada Minggu (29/12/2024).

Menanggapi persoalan akses modal, Jaelani menyatakan akan mendorong pemerintah untuk menyediakan program pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh nelayan.

“Permasalahan ini harus segera mendapat solusi dari pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Bang Jay.

Jaelani juga berjanji memperjuangkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai. Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapannya, sekaligus mendongkrak taraf hidup mereka,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil tangkapan, Jaelani akan mendorong kebijakan yang menguntungkan nelayan, termasuk pemanfaatan teknologi modern di sektor perikanan.

“Kita perlu menghadirkan teknologi perikanan yang lebih modern agar produktivitas nelayan meningkat,” tambahnya.

Terkait tingginya biaya operasional akibat pencemaran laut, Jaelani menyoroti pentingnya langkah mitigasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.

“Laut kita tercemar oleh aktivitas industri ekstraktif, menyebabkan wilayah tangkap nelayan semakin jauh dari daratan. Akibatnya, biaya produksi meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Ketua DPW PKB Sultra itu.

Jaelani juga menyoroti kebutuhan pembaruan alat tangkap dan kapal yang banyak sudah berusia tua. Ia menilai, bantuan pemerintah dalam hal ini dapat meningkatkan semangat kerja nelayan untuk terus memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

“Nelayan adalah ujung tombak pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat. Tanpa mereka, kita tidak bisa menikmati ikan. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya.(**)

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan memberlakukan pemungutan retribusi sampah secara efektif mulai awal 2025.

Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi terkait pelimpahan sebagian wewenang penagihan pajak dan retribusi daerah kepada kecamatan yang digelar di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari. Senin (30/12/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, menjelaskan bahwa regulasi mengenai retribusi sampah telah disahkan sejak 2023. Namun, pelaksanaannya secara efektif baru akan dimulai pada 2025 dengan melibatkan camat dan lurah sebagai pihak penanggung jawab.

“Regulasi dibuat pada 2023, mulai berjalan 2024, tapi belum efektif mencapai target. Oleh karena itu, camat dan lurah dilibatkan agar pengelolaannya lebih tertib,” ujar Parinringi.

Ia menambahkan, pemungutan retribusi sampah diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Kendari. Jika seluruh dari 109.000 kepala keluarga (KK) yang ada membayar retribusi sebesar Rp22 ribu per bulan, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp26 miliar per tahun.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk menambah armada pengangkut sampah, menyediakan bak sampah, atau membeli peralatan pendukung seperti ekskavator mini. Namun, Parinringi mengingatkan pentingnya memastikan pengelolaan sampah berjalan maksimal agar masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan.

“Jangan sampai masyarakat sudah membayar, tapi pengelolaan sampah masih belum memadai,” katanya.

Sementara itu, sistem pembayaran retribusi akan dilakukan secara non-tunai melalui metode QRIS. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Satria Damayanti, menjelaskan bahwa setiap rumah akan mendapatkan barcode QRIS untuk mempermudah pembayaran retribusi.

“Pembayaran melalui QRIS ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dana yang diterima akan langsung masuk ke rekening kas daerah,” ungkapnya.

Dengan implementasi kebijakan ini, Pemkot Kendari berharap retribusi sampah dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap kebersihan serta pembangunan kota.(**)

Kendari – Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo (Pemira UHO) 2024 yang digelar pada 19 Desember lalu mendapat kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari.

Ketua GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menilai pelaksanaan Pemira menggunakan sistem e-voting tidak efektif, minim partisipasi, dan rentan kecurangan. Ia menyebut ada indikasi kuat campur tangan oknum birokrasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Kami telah menyarankan agar Pemira kembali dilakukan secara langsung (offline) agar partisipasi mahasiswa lebih maksimal dan hasilnya benar-benar merepresentasikan suara mereka,” ujar Rasmin. Jumat (20/12/2024)

Menurutnya, pelaksanaan Pemira yang sarat indikasi kecurangan dapat menghasilkan pemimpin lembaga mahasiswa yang tidak produktif dan lebih tunduk pada birokrasi. Hal ini mencederai esensi demokrasi kampus, di mana kelembagaan mahasiswa seharusnya menjadi representasi aspirasi mahasiswa, bukan kepentingan pihak tertentu.

“Masalah ini hampir setiap tahun terjadi. Akibatnya, muncul gugatan dari calon yang merasa dirugikan. Jika pola ini terus berulang, kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan dan birokrasi akan semakin menurun,” tegas Rasmin.

Selain itu, GMNI juga menyoroti kurangnya transparansi dari penyelenggara Pemira, yakni KPU RM. Menurut Rasmin, jika data hasil pemilihan tidak dibuka secara terang benderang, maka penyelenggara terkesan bungkam dan menutupi fakta.

“Birokrasi kampus semestinya cukup menjadi pembina dan pengarah, bukan mencampuri urusan demokrasi mahasiswa. Intervensi yang terlalu jauh justru akan memicu sikap apatis di kalangan mahasiswa,” tambahnya.

Sementara itu, kader GMNI Kendari lainnya, Sarinah Irma, menekankan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi di dunia akademik. “Di kampus, prinsip kesetaraan dan kebebasan harus dijunjung tinggi. Segala bentuk dominasi atau penggiringan opini yang mencederai nilai-nilai demokrasi pasti akan dilawan,” ujarnya.

GMNI juga mengingatkan bahwa kampus adalah laboratorium untuk membentuk jati diri mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Jika praktik-praktik kecurangan terus terjadi, maka tidak hanya akan merusak dinamika internal kampus, tetapi juga menciptakan citra buruk bagi Universitas Halu Oleo.

Sebagai langkah solutif, GMNI mendesak penyelenggara Pemira agar menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, proses demokrasi kampus dapat berjalan sesuai harapan seluruh mahasiswa.(**)