KENDARI, kendari24.com – Puluhan massa dari Forum Kajian Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di kantor Koni Sulawesi Tenggara dan berlangsung ricuh pada kamis (19/10/2023) pagi.
Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk untuk bertemu ketua Koni dan hendak menyegel kantor namun dihalangi oleh pengurus Koni Sulawesi Tenggara.
Kericuhan baru dapat mereda setelah Ketua Koni turun menemui massa yang meminta transparansi penggunaan anggaran dana hibah Koni senilai Rp17 miliar untuk pekan olahraga provinsi (Porprov) 2022 lalu dan hibah Rp5 miliar untuk persiapan Pra kualifikasi PON 2023.
“Kami pertanyakan anggaran untuk cabor ke pra PON itu tidak jelas sebab ada cabor yang diberangkatkan diberi anggaran lebih besar dan tidak proporsional,” ujar Ardi.
Ardi melanjutkan Koni Sultra dianggap telah mengabaikan pembinaan prestasi olahraga sebab anggaran yang digunakan lebih banyak untuk kebutuhan operasional organisasi dibanding diberikan kepada atlet dan cabang olahraga.
“Aksi hari ini bentuk perhatian dan keprihatinan kami sebagai pemuda dan mahasiswa, kenapa anggaran untuk pembinaan atlet dan cabor lebih kecil dari anggaran operasional Koni Sultra,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Koni Sulawesi Tenggara Alfian Taufan Putra tidak berkomentar banyak soal anggaran tersebut dan menyerahkan persoalan anggaran itu ke Sekretaris Koni Sultra Elvis Basri Uno untuk menjawab pertanyaan.
“Kalau masalah itu nanti tanya ke cabornya, tidak etis kalau kita bahas disini, ujar ketua Koni.
Ketua dan sekretaris Koni bahkan tidak bisa memberikan alasan penggunaan anggaran kepada cabang olahraga yang nilainya lebih besar dibanding cabor lain, sebab diduga cabor yang anggarannya lebih tersebut merupakan bagian dari pengurus Koni Sulawesi Tenggara.
“Terkait itu biar lebih etis nanti ada kami ada cabor kita bahas itu, nanti pada saatnya, kalau ada cabornya dia bisa berikan informasi pada kita semua,” tambah Elvis Basri Uno Sekretaris Koni Sultra.
Sementara menanggapi soal dana Hibah Porprov 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Baubau, Alfian mengungkapkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) telah diserahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan tidak ada penolakan hanya dikembalikan untuk melengkapi dokumen yang diminta.
“Jadi yang benar ditolak atau dikembalikan, kenapa ditolak beritanya yah, sudah cukup sampai disitu nanti kita bahas lagi,” singkatnya.
Sebelumnya sejumlah cabang olahraga di Sulawesi Tenggara mempersiapkan diri dengan melakukan pemusatan latihan dan mengikuti Pra kualifikasi PON menggunakan anggaran sendiri sebab anggaran diberikan oleh Koni minim bahkan cabor sepak bola batal berangkat karena keterbatasan anggara.
Selain itu dari informasi yang dihimpun, Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra mengembalikan sejumlah dokumen LPJ penggunaan anggaran dana hibah Porprov 2022 karena masih terdapat kekurangan yang dibutuhkan oleh Dispora Sultra.