Connect with us

Politik

Kejati bersama KPU Sultra Sepakati Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Published

on

KENDARI, KENDARI24.COM – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, di Aula Kejati. Senin (29/7/2024).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Hendro Dewanto, menjelaskan MoU ini merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan fungsi dan peran dua lembaga dalam upaya meningkatkan kontribusi bagi pembangunan nasional sesuai dengan peran masing-masing.

Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum, pertimbangan hukum serta bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Hendro Dewanto, Kajati Sultra.

Hendro menambahkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan untuk membawa sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum dengan pejabat Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Dengan undang-undang tersebut Kejaksaan diberi wewenang untuk mewakili pemerintah atau lembaga negara dalam menghadapi masalah Perdata dan Tata Usaha Negara,” katanya.

Diketahui tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lain.
Jasa atau pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh Kejaksaan tidak hanya dalam litigasi tapi juga non litigasi.

Dengan dilaksanakannya nota kesepahaman ini bukan berarti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bermaksud melindungi pejabat atau Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terlibat atau terindikasi suatu Tindak Pidana terutama perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penegakan hukum tetap akan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN.

Kajati mengajak agar dalam era reformasi birokrasi sekarang ini marilah kita memanfaatkan bersama nota kesepahaman ini supaya bisa bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertindak diluar jalur hukum.

Di tempat yang sama, Asril Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan penandatangan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan yang telah dilakukan di pusat bersama Kejaksaan Agung RI.

Tahun ini ada 17 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Nopember 2024 mendatang. Dan akan banyak terjadi permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemilihan tersebut.

“KPU berharap dengan adanya Penandatangan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan dapat dilakukan pelayanan hukum seperti konsultasi hukum kalau ada hal-hal yang tidak mampu dicegah, pihak KPU akan pro aktif konsultasi hukum dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Para Asisten, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Kota Kendari, Koordinator, Pejabat Eselon IV, dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sultra.(**)

Continue Reading

Politik

Musda DPD II Dimulai, Rajab Jinik Dorong Lahirnya Pemimpin Visioner Golkar Kolaka

Published

on

By

LM. Rajab Jinik, Plt Ketua DPD II Golkar Kolaka

KENDARI24.COM — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Kolaka resmi memasuki fase awal dengan dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua DPD II periode 2026–2031. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kolaka, LM. Rajab Jinik, mengumumkan bahwa pendaftaran mulai dibuka pada Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut Rajab Jinik, tahapan ini bukan sekadar prosedur organisasi, tetapi menjadi momentum strategis bagi Golkar Kolaka untuk melakukan konsolidasi kekuatan sekaligus regenerasi kepemimpinan menjelang kontestasi politik ke depan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh kader Golkar yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk membesarkan partai. Semua kader memiliki hak yang sama untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis,” ujar Rajab Jinik. Kamis (12/2/2026).

Sebagai kader Golkar yang juga menjabat anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Kendari, Rajab menekankan bahwa Musda 2026–2031 harus melahirkan figur pemimpin yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga mampu memperluas pengaruh politik Golkar di Kolaka.

“Musda ini harus menghasilkan ketua yang visioner. Bukan sekadar mempertahankan eksistensi, tetapi mampu membawa Golkar Kolaka lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih relevan di tengah masyarakat,” katanya.

Ia memastikan proses penjaringan calon akan berlangsung terbuka, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi. Rajab juga mengingatkan seluruh kader agar menjaga kondusivitas selama tahapan Musda berjalan.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi internal partai, tetapi persatuan Golkar harus tetap menjadi prioritas utama. Mari kita sukseskan Musda ini dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan,” tuturnya. (**)

Continue Reading

News

La Ode Darwin Tegaskan Konsolidasi Golkar Sultra Lewat Musda DPD II

Published

on

By

La ode Darwin, Ketua DPD I Golkar Sultra

KENDARI – Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (17/1/2026).

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, La Ode Darwin, mengatakan Musda DPD II tersebut merupakan rangkaian Musda pertama yang digelar secara serentak dan akan berlangsung hingga Maret 2026 di 15 DPD II kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

“Musda ini kita mulai sekarang dan akan berakhir pada maret mendatang, diikuti seluruh DPC kabupaten dan kota di sultra,” kata La Ode Darwin.

Darwin menjelaskan, Musda DPD II Golkar Kota Kendari dan Konawe Kepulauan dilaksanakan secara aklamasi. Untuk DPD II Golkar Kota Kendari, kepemimpinan kembali dipercayakan kepada La Ode Muhammad Inarto, sementara DPD II Golkar Konawe Kepulauan dipimpin oleh Muhammad Farid yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

“Akhir Maret nanti para ketua akan dikukuhkan oleh Ketua umum parti Golkar dan akan di pusatkan di kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga Bupati Muna Barat ini menegaskan, Musda Golkar juga menjadi momentum konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk penyiapan bakal calon legislatif.

Ia menargetkan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar dapat dituntaskan pada akhir 2026 dan dirampungkan secara menyeluruh pada 2027.

“Kita menyusun caleg di akhir desember 2026 dari semua dapil dan kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali pada akhir 2027. ada dua alat ukur utama bagi caleg, yakni memiliki basis dukungan dan kemampuan finansial sebagai modal awal untuk bertarung,” tegasnya.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Sulawesi Tenggara berharap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota semakin solid dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.(**)

Continue Reading

Politik

Rakerda DPD Partai Demokrat Sultra, Herman Khaeron sampaikan perintah AHY

Published

on

By

KENDARI – Dalam rangka konsolidasi organisasi Partai Demokrat Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) disalah satu hotel di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selasa (24/12/2024).

S. Budhi Prasodjo ketua panitia pelaksana, mengatakan Rakerda tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, diikuti oleh Ketua Sekretaris dan Bendahara DPC se Sultra, Kader Partai dan para Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat.

“Total peserta kurang lebih seratus lima puluh orang”. Jelas Budhi.

Dalam Rakerda tersebut Herman Khaeron menyampaikan tiga instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat kepada para kader Partai Demokrat se-Sultra.

Instruksi pertama, supaya Kader Partai Demokrat Sultra aktif meng agregasi dan meng artikulasi aspirasi rakyat. “Belajar dari peristiwa Agustus lalu, kantor-kantor Partai Demokrat harus selalu terbuka menerima aspirasi rakyat, itu instruksi Ketum, tidak boleh tertutup” tegas Herman.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu juga menyampaikan instruksi AHY yang kedua kepada para Kader Partai Demokrat yang mendapat amanah di kursi eksekutif dan legislatif untuk terus bekerja mewujudkan visi misinya walaupun ditengah tantangan dan efisiensi anggaran. “Pintar-pintarlah memanfaatkan potensi yang ada karena pada akhirnya rakyat pemilih akan mengevaluasi Kita semua”. ujarnya.

Sedangkan untuk instruksi yang ketiga menurut penyampaian Herman yang juga Aleg DPR RI lima periode ini, Ketua Umum AHY meminta seluruh kadernya di Sultra untuk tidak menyakiti hati rakyat dan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, “jangan sakiti hati rakyat dengan perkataan dan perbuatan, serta teruslah perkuat SDM pribadi dengan sekolah, pelatihan, dan penguatan kapasitas lainnya”. katanya.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muh. Endang SA mengharapkan kesungguhan para Kader untuk mengikuti Rakerda dengan sungguh-sungguh sehingga dengan pelaksanaan Rakerda ini Partai Demokrat Sultra bisa berfungsi sebagaimana mestinya Partai.

“Banyak diantara Kita Partai hanya berfungsi saat pemilu, setelahnya tidak lagi Kita tidak mau seperti itu” tegas Endang.

Diakhir keterangannya Partai Demokrat Sultra menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap program-program Pemerintahan Presiden Prabowo dengan memastikan nya berlangsung dengan baik dan benar.

“Semua kader di eksekutif, legislatif, struktural Partai harus memastikan program-program unggulan Presiden Prabowo dapat berlangsung dengan baik”. tutup Endang.(**)

Continue Reading

Trending