Connect with us

Politik

DPRD Kendari Evaluasi 3 Proyek Pembangunan Menggunakan Dana PEN

Published

on

Proyek fisik pembangunan jalan kembar Kadia (Inner Ring Road) Kendari

KENDARI, Kendari24.com – Tiga proyek pembangunan fisik Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga kini belum tuntas.

Untuk mengetahui kendala dan progres pembangunan itu, DPRD Kota Kendari segera memanggil instansi teknis pelaksana proyek untuk mengevaluasi dan menjelaskan alasan perpanjangan kontrak hingga maret mendatang.

Ketua komisi III Kota Kendari Laode Rajab Jinik menjelaskan pemanggilan itu sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD.

“Sekarang sudah masuk 2023 kita melihat secara kasat mata proyek itu belum selesai, DPRD terus melakukan pengawasan kita nantinya akan rapat evaluasi kembali dengan dinas terkait seperti apa tindak lanjut dari program pembangunan itu,” ungkap Rajab pada Senin (23/1/2023).

Dalam rapat evaluasi nantinya DPRD akan meminta kepada instansi terkait alasan dan kendala yang dihadapi hingga adanya perpanjangan kontrak terhadap proyek yang belum tuntas itu.

“Kalau pun pembangunan itu diperpanjang kita akan minta syarat-syarat addendum, perpanjangan itu dan juga masa kerjanya sampai kapan itu bisa selesai,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah Kota Kendari jika tiga proyek yang menggunakan pinjaman dan PEN itu tidak lagi dibahas pada APBD 2023 lalu. Sehingga jika pembangunan itu tidak tuntas pada 2023 maka akan menjadi beban APBD tahun berikutnya.

“Kita sudah sampaikan, APBD dalam geliat pembangunan saat ini tidak mungkin membiaya itu dan itu kita tidak bahas dalam proses penetapan anggaran 2023 kemarin,” tegasnya.

Laode Rajab Jinik, Ketua komisi III saat pimpin RDP Di DPRD Kendari

Rajab melanjutkan pinjaman dana PEN sekitar Rp. 374 miliar itu akan menjadi beban APBD setiap tahun jika pembangunannya belum selesai dan akan merugikan masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Kendari akan membayar pinjaman itu meskipun pekerjaannya tidak tuntas.

“Karena kalau ini tidak selesai dan kita terus membayar utang ke pemerintah pusat lewat dana PEN kan mubazir juga, hasilnya kita tidak nikmati tapi kita membayar terus itu menjadi masalah,” ucapnya.

Komisi III DPRD Kendari berharap pembangunan yang menggunakan pinjaman dan PEN dapat selesai dan mampu memberikan geliat ekonomi baru serta melahirkan sumber pendapatan bagi Kota Kendari.

Usulan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Kendari disetujui oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan digunakan untuk tiga proyek diantaranya, jalan kembar Kadia total anggaran sekitar Rp. 211 miliar, pembangunan Rumah Sakit tipe D kendari Di Puuwatu senilai sekitar Rp. 146 miliar, dan Rumah Sakit Kandai sekitar Rp. 16 miliar.

Pendidikan

GMNI Hukum UHO Gelar PPAB untuk Rekrut Anggota Baru

Published

on

By

Pengurus GMNI Kendari bersama kader

KENDARI – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mengadakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Bertema “Menciptakan Generasi Kritis, Adaptif, dan Relevan dengan Perkembangan Zaman,” PPAB ini bertujuan merekrut anggota baru sekaligus memperkenalkan peran GMNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPK GMNI Hukum UHO, Aril, menyatakan PPAB menjadi langkah awal kaderisasi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang visi, misi, dan tujuan GMNI. Ia mengapresiasi semangat peserta di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat peserta, di tengah era disrupsi dan gencarnya globalisasi, masih mempunyai semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi khususnya GMNI,” ujarnya.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menambahkan bahwa organisasi adalah wadah untuk belajar dan berproses. Ia mengingatkan pentingnya ideologi marhaenisme untuk membangun militansi melawan penindasan serta konsolidasi internal dan eksternal untuk memperkuat organisasi.

“Organisasi hanyalah wadah untuk kita belajar dan berproses. Seperti apa dan bagaimana kita ke depan tergantung keseriusan, ketekunan, konsistensi, dan komitmen kita belajar di dalamnya,” tegas Rasmin.

Rasmin juga menegaskan perlunya GMNI mengawal isu sosial-politik dan kebijakan pemerintah demi memperjuangkan kaum marhaen.

PPAB ini dihadiri pengurus, anggota, dan kader GMNI se-Kota Kendari dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung serentak dan bertahap di komisariat GMNI Kendari sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan.(**)

Continue Reading

News

Pemkot Kendari Tegaskan Komitmen Pengawasan Ketat Pembangunan Perumahan

Published

on

By

Rapat evaluasi pengembang perumahan bersama pemkot Kendari

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama para developer di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rapat ini bertujuan memastikan pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, di mana Kota Kendari mendapat kuota sekitar 15.000 unit rumah untuk tahun 2025.

“Ini adalah angka yang besar. Pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan. Tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba melanggar ketentuan,” tegas Sudirman. Senin (10/3/2025).

Sudirman menambahkan, Pemerintah Kota siap mendukung percepatan pembangunan, namun menuntut setiap developer mematuhi regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah, turut menegaskan pentingnya proses perizinan yang ketat dan pengawasan terhadap dampak pembangunan. Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada progres pembangunan, tetapi juga aspek kualitas infrastruktur seperti ketersediaan jalan, akses air bersih, dan transportasi yang memadai.

“Pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan bisa memicu bencana seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penumpukan sampah. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Maman.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa pembangunan di Kendari harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah Kota Kendari akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas developer yang melanggar aturan.

“Kami tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pengembang yang ugal-ugalan membuka lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini demi mencegah bencana yang berulang seperti banjir yang sudah sering melanda beberapa wilayah di Kendari akibat ulah developer yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pemkot Kendari berharap, dengan adanya pengawasan ketat dan penerapan aturan yang jelas, pembangunan perumahan di Kendari dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.(*)

Continue Reading

News

Pj Bupati Muna Barat Pahri Yamsul Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

Published

on

By

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Muna Barat: Pj Bupati Serahkan Memori Program Pembangunan kepada Bupati Terpilih

MUNA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat. Acara yang berlangsung di Aula Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Barat pada Kamis (6/3/2025) ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di daerah tersebut.

Dalam rapat paripurna ini, Pj Bupati Muna Barat, Pahri Yamsul, secara resmi menyerahkan memori program pembangunan daerah kepada Bupati terpilih, La Ode Darwin. Prosesi sertijab ini menjadi bagian dari transisi pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

“Alhamdulillah, sertijab selesai. Selamat bertugas kepada Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa. Insya Allah, beliau berdua mampu membawa Kabupaten Muna Barat berkembang dengan pesat, mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakatnya,” ungkap Pahri Yamsul.

Ia juga berharap kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan program-program yang telah dirancang demi kemajuan daerah. “Majulah Muna Barat,” ujar Pahri.

Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat. Suasana berlangsung khidmat dan penuh harapan, sekaligus menjadi momentum penting bagi La Ode Darwin dan Ali Basa untuk memulai tugas mereka sebagai kepala daerah yang baru.(**)

 

 

Continue Reading

Trending