KONAWE SELATAN – Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (29/5/2025), berlangsung ricuh.

Kegaduhan dipicu oleh penolakan sekelompok warga terhadap Tika sebagai pengurus koperasi karena statusnya sebagai perangkat desa.

Menurut informasi, Tika dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa, dan surat pengunduran dirinya telah diterima kepala desa, sehingga ia memenuhi syarat menjadi pengurus koperasi. Namun, warga yang tidak menerima pengunduran tersebut menuntut Tika memperlihatkan surat pengunduran diri.

Tika menolak, memicu ketegangan hingga terjadi tarik-menarik antara Tika dan beberapa warga. Insiden ini pun di lerai oleh pengamanan dari Babinsa dan warga setempat.

Setelah insiden mereda, pembentukan Koperasi Merah Putih kembali dilanjutkan, dan Tika tetap ditetapkan sebagai pengurus koperasi di Desa Laonti.

Diketahui pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

Program ini bertujuan memperkuat swasembada pangan, mendorong pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan di desa dengan mengatasi jeratan tengkulak, rentenir, dan pinjaman online ilegal melalui penyediaan layanan seperti simpan pinjam, distribusi sembako, klinik, apotek, cold storage, dan logistik.

Selain itu, koperasi ini bertujuan memperpendek rantai pasok pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola sumber daya lokal secara kolektif. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia, didukung oleh dana APBN, APBD, dana desa, dan kredit usaha dari Bank Himbara sebesar Rp3-5 miliar per koperasi.(**)

KENDARI – Sejumlah personel dan Bhayangkari Ditbinmas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga dan Panti Asuhan Al-Amin Andonohu, Kota Kendari. Rabu (28/5/2025)

Kegiatan yang dipimpin Retha Danang HW, istri Direktur Binmas Polda Sultra, rombongan menyerahkan paket sembako untuk meringankan beban hidup para pengasuh dan anak-anak.

Lebih dari sekadar bantuan materi, aksi ini juga menjadi momen untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, berbagi kehangatan, dan membangun kedekatan. Semoga ini jadi langkah kecil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih,” ujar Retha.

Anak-anak serta pengurus panti menyambut rombongan, mencerminkan kehangatan silaturahmi. Ditbinmas Polda Sultra pun menegaskan komitmennya untuk terus menjalin hubungan erat dengan masyarakat, demi mewujudkan Kendari yang harmonis dan kondusif. (**)

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) akan memulai pengerjaan dua ruas jalan, yakni Alangga-Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Lambale-Ereke di Buton Utara (Butur), pada Kamis, 29 Mei 2025.

Proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama dua kontraktor di Kantor Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Rabu (28/5/2025).

Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua.

Pengerjaan ruas jalan Alangga-Tinanggea dipercayakan kepada CV Britania Raya Konstruksi, sedangkan ruas Lambale-Ereke dikerjakan oleh PT Bintang Tombika.

“Panjang ruas jalan Alangga-Tinanggea sekitar 2,3 kilometer dengan anggaran Rp5,8 miliar, sedangkan ruas Lambale-Ereke di Butur lebih dari satu kilometer dengan anggaran Rp2,9 miliar,” ungkap Pahri, Rabu (28/5/2025).

Pahri menegaskan, pengerjaan kedua ruas jalan ini ditargetkan selesai dalam empat bulan dengan standar kualitas maksimal sesuai arahan Gubernur Andi Sumangerukka. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu membongkar kembali jalan yang tidak memenuhi standar kualitas.

“Kita tidak ragu untuk membongkar kalau hasilnya tidak sesuai. Kami tidak peduli berapa pun kerugian yang ditimbulkan, karena kualitas jalan harus bagus,” tegasnya.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara.(**)