KENDARI – Anggota DPR RI, Jaelani, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan nelayan di Sulawesi Tenggara. Hal ini ia tegaskan usai melakukan kunjungan kerja reses di sejumlah daerah pesisir di provinsi tersebut.

Dalam kunjungannya, Jaelani berdialog langsung dengan para nelayan untuk mendengarkan berbagai kendala yang mereka hadapi. Di antara permasalahan yang ditemukan adalah sulitnya akses modal, rendahnya harga hasil tangkapan, serta kerusakan pada alat tangkap.

Selain itu, tingginya biaya operasional nelayan akibat pencemaran lingkungan di wilayah tangkap juga menjadi perhatian serius.

“Sektor perikanan Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, namun banyak tantangan yang dihadapi nelayan. Saya berkomitmen memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan,” tegas Jaelani dalam rilisnya, pada Minggu (29/12/2024).

Menanggapi persoalan akses modal, Jaelani menyatakan akan mendorong pemerintah untuk menyediakan program pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh nelayan.

“Permasalahan ini harus segera mendapat solusi dari pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Bang Jay.

Jaelani juga berjanji memperjuangkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai. Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapannya, sekaligus mendongkrak taraf hidup mereka,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil tangkapan, Jaelani akan mendorong kebijakan yang menguntungkan nelayan, termasuk pemanfaatan teknologi modern di sektor perikanan.

“Kita perlu menghadirkan teknologi perikanan yang lebih modern agar produktivitas nelayan meningkat,” tambahnya.

Terkait tingginya biaya operasional akibat pencemaran laut, Jaelani menyoroti pentingnya langkah mitigasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.

“Laut kita tercemar oleh aktivitas industri ekstraktif, menyebabkan wilayah tangkap nelayan semakin jauh dari daratan. Akibatnya, biaya produksi meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Ketua DPW PKB Sultra itu.

Jaelani juga menyoroti kebutuhan pembaruan alat tangkap dan kapal yang banyak sudah berusia tua. Ia menilai, bantuan pemerintah dalam hal ini dapat meningkatkan semangat kerja nelayan untuk terus memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

“Nelayan adalah ujung tombak pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat. Tanpa mereka, kita tidak bisa menikmati ikan. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya.(**)

KENDARI, tirtamedia.id — Polresta Kendari melakukan pengawalan ketat terhadap distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan. Pengamanan ini dimulai setelah sidang pleno tingkat kecamatan selesai. Sabtu (30/11/2024).

Logistik Pilkada yang telah diverifikasi langsung dipindahkan ke gudang logistik KPU dengan pengawalan ekstra ketat dari personel gabungan Kepolisian dan TNI. Langkah ini bertujuan memastikan distribusi berlangsung aman, tepat waktu, dan bebas dari potensi gangguan atau penyalahgunaan.

Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Tri Yunarko, menegaskan bahwa pengawalan distribusi logistik adalah bagian dari komitmen Polri untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

“Kami bersama TNI dan unsur penyelenggara pemilu di Kabupaten Konawe Selatan berupaya menjaga kestabilan dan integritas proses Pilkada, khususnya pada tahapan distribusi logistik,” ujar Kombes Pol Aris.

Pengawalan ini melibatkan kendaraan patroli Polresta Kendari yang memantau jalur distribusi secara intensif. Setiap kendaraan pengangkut logistik diawasi langsung oleh petugas untuk memastikan tidak ada barang yang hilang atau rusak selama perjalanan.

Sekitar pukul 10.00 WITA, logistik Pilkada tiba di Gudang Logistik KPU Konawe Selatan dan diterima langsung oleh pihak KPU setempat. Ketua KPU Konawe Selatan menyampaikan apresiasi kepada Polresta Kendari dan TNI atas pengawalan maksimal yang dilakukan.

“Dukungan dari Polresta Kendari dan TNI memberikan jaminan keamanan logistik Pilkada, sehingga semua tahapan dapat berjalan lancar,” ujar perwakilan KPU Konawe Selatan.

Keamanan logistik Pilkada menjadi prioritas utama guna menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Diharapkan, upaya ini memberikan rasa aman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang.(*)

Kendari, KENDARI24.COM – Pilkada serentak yang digelar pada Rabu, 27 November 2024 telah usai, di Kota Kendari mencatatkan fenomena yang memprihatinkan dengan menurunnya partisipasi pemilih dibandingkan Pemilu 2024 atau bahkan Pilwali Kota Kendari 2017. Tingkat partisipasi yang rendah ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi lokal dan membutuhkan perhatian mendalam dari semua pihak.

Di TPS 5 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, misalnya, hanya 274 dari 424 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak politiknya, sementara 150 pemilih tidak hadir. Ironisnya, TPS ini bahkan harus melakukan pemungutan suara ulang setelah Bawaslu menemukan adanya pelanggaran.

Situasi serupa terjadi di berbagai TPS lain di Kota Kendari berdasarkan data masuk di situs Sirekap KPU. Di Kecamatan Wua-wua, Kelurahan Anawai, tingkat partisipasi juga menunjukkan tren penurunan. Di TPS 4, sebanyak 127 dari 548 DPT tidak memilih, sehingga hanya 421 orang yang berpartisipasi. Hal serupa terlihat di TPS 9, di mana 107 dari 578 DPT tidak menggunakan hak pilihnya, dengan total pemilih hanya mencapai 471.

Kondisi ini semakin diperparah di Kelurahan Wowawanggu. Di TPS 4, dari 531 DPT, sebanyak 108 pemilih tidak hadir, sehingga hanya 423 orang yang berpartisipasi. Fenomena serupa juga terlihat di TPS lain di Kota Kendari, dengan rata-rata 50 hingga 100 pemilih per TPS tidak menyalurkan hak politiknya.

Salah satu penyebab utama menurunnya partisipasi adalah apatisme politik masyarakat yang semakin tinggi. Kekecewaan terhadap kinerja pemimpin sebelumnya, kurangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi, atau ketidakpuasan terhadap figur calon yang tersedia membuat warga enggan datang ke TPS.

Selain itu, praktik politik uang (money politics) juga menjadi ancaman besar. Politik uang merusak integritas pemilu dan menciptakan kesan bahwa suara rakyat dapat dibeli, sehingga semakin banyak pemilih yang merasa bahwa hasil pemilu tidak lagi relevan dengan aspirasi mereka.

Situasi ini harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan partai politik. Diperlukan langkah strategis seperti peningkatan edukasi politik masyarakat, pengawasan ketat terhadap praktik politik uang, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Kota Kendari membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bersih dan partisipatif, bukan dari politik uang atau apatisme rakyat. Jika tren ini terus berlanjut, demokrasi lokal kita akan kehilangan makna dan tujuannya. Mari kita bersama-sama menjaga kualitas pemilu untuk masa depan Kota Kendari yang lebih baik.(Redaksi)