Connect with us

News

Sinergi Dua Jalur Pembenahan Polri: Menjawab Kritik Terhadap Tim Bentukan Kapolri

Published

on

Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

JAKARTA, KENDARI24.COM – Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai kritik karena dianggap eksklusif dan tidak melibatkan masyarakat sipil.

Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, kritik tersebut sesungguhnya lahir dari kesalahpahaman mengenai mandat, ruang lingkup, dan tujuan tim yang dibentuk oleh Kapolri.

“Tim ini tidak dapat disamakan dengan Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, karena keduanya memiliki karakteristik, komposisi, dan sasaran yang berbeda,” kata Haidar Alwi, Senin (22/9/2025) malam.

Menurutnya, tim bentukan Kapolri adalah tim internal yang ditugaskan untuk mengkaji, merancang, dan melaksanakan perubahan di tubuh Polri berdasarkan mandat konstitusional dan kebutuhan organisasi.

Fokus utamanya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur kelembagaan, sistem manajemen, mekanisme pengawasan internal, serta tata kelola sumber daya manusia.

“Dengan kata lain, tim ini bekerja dari dalam untuk menyiapkan kerangka teknokratis dan operasional reformasi Polri, sehingga pembenahan (reformasi) tidak berhenti pada wacana, tetapi memiliki pijakan nyata di tingkat kelembagaan,” ungkap Haidar Alwi.

Sementara itu, Tim Reformasi Polri bentukan Presiden memiliki pendekatan yang berbeda-beda karena melibatkan berbagai unsur, baik sipil masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga lembaga negara lainnya.

Mandatnya lebih luas karena ditujukan untuk memberikan masukan strategis dari luar institusi kepolisian, menjamin keterbukaan, serta mengawal agar proses reformasi sejalan dengan harapan masyarakat.

“Tim ini berfungsi sebagai penyeimbang dan pemberi perspektif eksternal sehingga tidak terjadi bias kepentingan internal yang berpotensi merusak tujuan pembenahan (reformasi),” ujar Haidar Alwi.

Dengan demikian, kedua tim tersebut bukanlah bentuk duplikasi, melainkan saling melengkapi. Tim internal yang dibentuk Kapolri bekerja pada tingkat teknis-operasional untuk membenahi jantung organisasi.

Sedangkan tim bentukan Presiden bertugas memberikan pengawasan dan Arah normatif agar reformasi benar-benar menyentuh aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kritik yang menyamakan keduanya sebagai langkah eksklusif justru dapat mereduksi esensi pembenahan Polri. Reformasi institusi sebesar Polri memang membutuhkan dua jalur sekaligus: pembenahan internal yang sistematis serta partisipasi eksternal yang inklusif.

“Tanpa sinergi keduanya, pembenahan (reformasi) hanya akan menjadi slogan kosong yang terjebak dalam kepentingan politik maupun birokratis,” ungkap Haidar Alwi.

Apabila masyarakat memahami perbedaan mandat dan fungsi antara tim bentukan Kapolri dan tim bentukan Presiden, maka kritik yang menuduh eksklusivitas akan kehilangan relevansinya. Yang diharapkan bukan penolakan, melainkan pengawalan agar kedua tim ini dapat berjalan paralel, saling mengisi, dan berakhir pada pembenahan Polri yang benar-benar kredibel.

“Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun semata-mata oleh narasi, melainkan oleh kerja nyata yang ditopang oleh kolaborasi internal dan eksternal secara simultan,” pungkas Haidar Alwi.(**)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Polda Sultra dan Pemprov Sultra Luncurkan Aplikasi SIGA Tenggara: Terobosan Perlindungan Tenaga Kerja Berbasis Data

Published

on

By

Wakapolda da wagub Sultra saat peluncuran aplikasi SIGA

KENDARI, Polda Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menandatangani kesepakatan kolaborasi dan meluncurkan Aplikasi SIGA Tenggara (Sistem Informasi Garda Ketenagakerjaan) sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan tenaga kerja di Bumi Anoa. Acara berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Jumat (28/11/2025).

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., mewakili Kapolda Sultra, bersama Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, memimpin penandatanganan nota kesepakatan serta peresmian aplikasi tersebut. Turut hadir Pejabat Utama Polda Sultra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, para direktur perusahaan, serta perwakilan serikat pekerja.

Brigjen Pol Gidion Arief Setyawan menegaskan bahwa peluncuran SIGA Tenggara merupakan wujud nyata implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini bukan sekadar aplikasi, tetapi bukti kehadiran negara di tengah-tengah pekerja Sulawesi Tenggara. Dengan integrasi data lintas instansi dan penegakan hukum berbasis teknologi, kita ingin memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil dan setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan transparan,” tegas Wakapolda.

Aplikasi SIGA Tenggara memiliki sejumlah fitur unggulan, antara lain:Pengaduan online real-time 24 jam terkait sengketa ketenagakerjaan. Pemantauan status penanganan laporan secara transparan
Akses data ketenagakerjaan terpadu (jumlah tenaga kerja, perusahaan, kasus, dll).

Fitur pelaporan deteksi dini potensi konflik industrial Integrasi dengan sistem pengawasan Disnaker dan Polri.

Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua menyambut baik inovasi ini dan menyatakan bahwa SIGA Tenggara akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

“Kami berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat pengaduan, tetapi juga instrumen pencegahan konflik ketenagakerjaan melalui data yang akurat dan respons cepat,” ujar Hugua.

Kolaborasi ini juga memperkuat integrasi data antara Polda Sultra, Disnakertrans Sultra, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan besar di wilayah Sultra, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi atensi khusus.

Dengan resmi beroperasinya SIGA Tenggara, diharapkan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja berbasis teknologi di Indonesia timur. Aplikasi ini sudah dapat diunduh melalui Play Store dan App Store atau diakses melalui website resmi siga.poldasultra.id mulai hari ini. Perlindungan pekerja, kini hanya sejauh satu klik.

Continue Reading

News

Polda Sultra Gelar Rikkes Tahap I Penerimaan Bintara Brimob 2026, Pengawasan Internal–Eksternal Diperketat

Published

on

By

Calon siswa ikuti tes kesehatan

KENDARI, Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Biro SDM melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap I untuk peserta Penerimaan Bintara Brimob Polri T.A. 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai 24 hingga 25 November 2025, bertempat di Aula Dhalas Polda Sultra.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini diselenggarakan dengan mekanisme ketat dan transparan. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pengecekan peserta, kemudian dilanjutkan dengan proses coding atau pengacakan nomor peserta oleh operator yang disaksikan langsung oleh perwakilan peserta dan pengawas internal maupun eksternal.

Selanjutnya, para calon siswa (casis) diserahkan kepada Tim Rikkes Bid Dokkes untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan tahap pertama sesuai standar yang telah ditetapkan Polri. Setelah pemeriksaan selesai, panitia mengumumkan hasil Rikkes Tahap I dan memberikan arahan terkait tahapan seleksi berikutnya.

Polda Sultra menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip “SDM Unggul, Polri Presisi.” Dengan adanya pengawasan berlapis dari internal dan eksternal, proses rekrutmen diharapkan berjalan bersih serta memberikan peluang yang sama bagi seluruh peserta.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian informasi lanjutan terkait tahapan seleksi berikutnya dalam penerimaan Bintara Brimob Polri T.A. 2026.

Pelaksanaan Rikkes dimulai pukul 06.00 WITA dan dipimpin langsung oleh jajaran panitia penerimaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M selaku Ketua Pelaksana, Kabid Dokkes selaku Katim Rikkes, Kabagbalpers Biro SDM selaku sekretaris, serta Tim Rikkes Bid Dokkes Polda Sultra, anggota sekretariat, pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam, hingga pengawas eksternal dari Wartawan dan IDI Provinsi Sultra.

(**)

Continue Reading

News

IKENI LAPAK Resmi Diluncurkan: Imigrasi Kendari Permudah Layanan Paspor Berbasis Digital

Published

on

By

KENDARI, Masyarakat Sulawesi Tenggara tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh berjam-jam hanya untuk mengurus paspor. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari resmi meluncurkan IKENI LAPAK (Layanan Paspor Akurasi Kendari), sistem pelayanan paspor berbasis digital yang memungkinkan semua proses dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran, penjadwalan, hingga pelacakan status permohonan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menyatakan bahwa IKENI LAPAK merupakan wujud nyata transformasi digital keimigrasian yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo (poin ke-4) serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (poin ke-6).

“IKENI LAPAK hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Kami ingin memastikan pelayanan paspor tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Novrian saat peluncuran, Rabu (26/11/2025).

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Abdul Aziz Tri Priyambodo, menambahkan bahwa wilayah kerja Imigrasi Kendari yang mencakup 1 kota dan 8 kabupaten sering membuat masyarakat terpaksa menempuh perjalanan hingga 7–8 jam.

“Dengan IKENI LAPAK berbasis digital, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan 7–8 jam untuk layanan paspor. Ini memangkas biaya, waktu, dan energi. Karena negara hadir di mana pun rakyat berada,” jelas Aziz.

Inovasi ini langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat daerah. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Kolaka, Soni Kurniawan, menyebut IKENI LAPAK sebagai terobosan luar biasa.

“Sebelumnya masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hingga 8 jam hanya untuk mengurus dokumen keimigrasian. Kini jauh lebih praktis dan efisien. Kehadiran IKENI LAPAK berbasis digital sangat membantu masyarakat khususnya Kabupaten Kolaka. Semoga kolaborasi ini terus terjalin hingga masa yang akan datang,” tandas Soni.

Dengan IKENI LAPAK, Imigrasi Kendari menegaskan bahwa jarak dan waktu bukan lagi penghalang untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Layanan paspor kini benar-benar ada di genggaman masyarakat Sulawesi Tenggara, kapan pun dan di mana pun mereka berada.(**)

Continue Reading

Trending