Connect with us

News

Sinergi Dua Jalur Pembenahan Polri: Menjawab Kritik Terhadap Tim Bentukan Kapolri

Published

on

Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

JAKARTA, KENDARI24.COM – Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai kritik karena dianggap eksklusif dan tidak melibatkan masyarakat sipil.

Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, kritik tersebut sesungguhnya lahir dari kesalahpahaman mengenai mandat, ruang lingkup, dan tujuan tim yang dibentuk oleh Kapolri.

“Tim ini tidak dapat disamakan dengan Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, karena keduanya memiliki karakteristik, komposisi, dan sasaran yang berbeda,” kata Haidar Alwi, Senin (22/9/2025) malam.

Menurutnya, tim bentukan Kapolri adalah tim internal yang ditugaskan untuk mengkaji, merancang, dan melaksanakan perubahan di tubuh Polri berdasarkan mandat konstitusional dan kebutuhan organisasi.

Fokus utamanya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur kelembagaan, sistem manajemen, mekanisme pengawasan internal, serta tata kelola sumber daya manusia.

“Dengan kata lain, tim ini bekerja dari dalam untuk menyiapkan kerangka teknokratis dan operasional reformasi Polri, sehingga pembenahan (reformasi) tidak berhenti pada wacana, tetapi memiliki pijakan nyata di tingkat kelembagaan,” ungkap Haidar Alwi.

Sementara itu, Tim Reformasi Polri bentukan Presiden memiliki pendekatan yang berbeda-beda karena melibatkan berbagai unsur, baik sipil masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga lembaga negara lainnya.

Mandatnya lebih luas karena ditujukan untuk memberikan masukan strategis dari luar institusi kepolisian, menjamin keterbukaan, serta mengawal agar proses reformasi sejalan dengan harapan masyarakat.

“Tim ini berfungsi sebagai penyeimbang dan pemberi perspektif eksternal sehingga tidak terjadi bias kepentingan internal yang berpotensi merusak tujuan pembenahan (reformasi),” ujar Haidar Alwi.

Dengan demikian, kedua tim tersebut bukanlah bentuk duplikasi, melainkan saling melengkapi. Tim internal yang dibentuk Kapolri bekerja pada tingkat teknis-operasional untuk membenahi jantung organisasi.

Sedangkan tim bentukan Presiden bertugas memberikan pengawasan dan Arah normatif agar reformasi benar-benar menyentuh aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kritik yang menyamakan keduanya sebagai langkah eksklusif justru dapat mereduksi esensi pembenahan Polri. Reformasi institusi sebesar Polri memang membutuhkan dua jalur sekaligus: pembenahan internal yang sistematis serta partisipasi eksternal yang inklusif.

“Tanpa sinergi keduanya, pembenahan (reformasi) hanya akan menjadi slogan kosong yang terjebak dalam kepentingan politik maupun birokratis,” ungkap Haidar Alwi.

Apabila masyarakat memahami perbedaan mandat dan fungsi antara tim bentukan Kapolri dan tim bentukan Presiden, maka kritik yang menuduh eksklusivitas akan kehilangan relevansinya. Yang diharapkan bukan penolakan, melainkan pengawalan agar kedua tim ini dapat berjalan paralel, saling mengisi, dan berakhir pada pembenahan Polri yang benar-benar kredibel.

“Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun semata-mata oleh narasi, melainkan oleh kerja nyata yang ditopang oleh kolaborasi internal dan eksternal secara simultan,” pungkas Haidar Alwi.(**)

Continue Reading

News

Hilang 6 Hari, Tim SAR Gabungan Temukan Korban Meninggal di Kebun Manuru Buton

Published

on

By

Tim gabungan Basarnas mengevakuasi korban

BUTON, Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan korban hilang dihari ke enam, Nurdin (31 tahun), warga Dusun Wakaroli, Desa Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia (MD) sekitar pukul 13.58 WITA, sekitar 484 meter arah utara barat laut dari Lokasi Kejadian Perkara (LKP). Jumat (3/10/2025).

Kepala Kantor Basarnas Kendari, Amiruddin mengatakan usai korban ditemukan korban kemudian dievakuasi ke rumah duka dan telah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Korban telah dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR resmi ditutup pada hari ini, Jumat, 3 Oktober 2025,” ujar Amiruddin A.S, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari.

Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR kondisi membahayakan manusia di kebun Desa Manuru resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dalam operasi dikembalikan ke kesatuannya masing-masing.

“Pencarian intensif dilakukan selama enam hari bersama Tim SAR Gabungan. Pada pukul 13.58 WITA, korban Nurdin berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 484 meter arah utara barat laut dari lokasi kejadian perkara.

Sebelumnya pada 25 September 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, korban Nurdin bersama paman dan kakaknya pergi ke kebun. Setelah selesai beraktivitas, korban tidak ditemukan oleh paman dan kakaknya. Pencarian awal dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, namun tidak membuahkan hasil hingga laporan diterima oleh pihak berwenang.(**)

Continue Reading

News

Konawe Tuan Rumah Perjusami Akbar Sultra Pertama, Wakapolda Sultra Tekankan Peran Strategis Pramuka

Published

on

By

KONAWE, Kabupaten Konawe resmi menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan Perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu (Perjusami) Akbar ke-1 Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang digelar di pelataran Kantor Bupati Konawe ini diikuti ribuan anggota Pramuka dari berbagai kabupaten/kota se-Sultra, Jumat 3/10/2025.

Upacara pembukaan Perjusami dihadiri jajaran petinggi Gerakan Pramuka, mulai dari Ketua Kwartir Daerah (Kwarda), para Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab), hingga Ketua Kwartir Ranting (Kwarran). Hadir pula unsur Forkopimda Konawe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para pembina dan pelatih Pramuka.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan, selaku Pembina Mabida Saka Bhayangkara Sultra, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya tema kegiatan tahun ini, “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa”.

“Gerakan Pramuka bukan hanya wadah pendidikan karakter, tetapi juga motor penggerak dalam memperkuat ketahanan nasional,” ujarnya.

Brigjen Gidion menyoroti berbagai tantangan era modern seperti disrupsi teknologi, judi online, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga melemahnya semangat gotong royong. Menurutnya, Gerakan Pramuka harus hadir sebagai solusi strategis dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

Ia juga mengajak anggota Pramuka untuk aktif dalam kegiatan sosial, mulai dari kerja bakti, mendukung kelancaran arus mudik, penanggulangan bencana, hingga pelestarian lingkungan hidup. Pesan Baden Powell, pendiri Pramuka Dunia, turut ia kutip sebagai pengingat.

“Ingatlah, bukan apa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu berikan.” ujarnya

Usai upacara, Wakapolda Sultra bersama Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim serta unsur Forkopimda melakukan inspeksi barisan dan menyapa para peserta.

Perjusami Akbar ke-1 ini diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter, solidaritas, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan generasi muda di Sulawesi Tenggara.(**)

Continue Reading

News

Puslitbang Polri Tegaskan Komitmen Penanggulangan Narkoba Lewat Riset Strategis

Published

on

By

JAKARTA, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menegaskan komitmennya dalam upaya menyelamatkan generasi emas Indonesia dari ancaman narkoba. Komitmen ini ditegaskan dalam Seminar Hasil Penelitian: Menyelamatkan Generasi Emas – Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025 yang digelar sebagai tindak lanjut atas penelitian yang dilaksanakan di 11 Polda jajaran.

Kepala Puslitbang Polri, Brigjen Pol F. X. Surya Kumara, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Polri dalam menghadapi kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas dan serius terhadap individu maupun masyarakat.

“Penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat kejahatan narkoba merupakan tindakan melanggar hukum dengan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang sangat besar. Polri memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan ini melalui fungsi preemtif, preventif, dan represif,” tegas Brigjen Surya Kumara.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Puslitbang Polri sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tugas strategis dalam melakukan riset dan kajian guna mendukung transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Penelitian yang dilakukan sejak 14 Juli hingga 28 Agustus 2025 ini melibatkan sebelas Polda, yaitu Polda Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DIY, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya, Brigjen Surya Kumara juga menguraikan tujuan utama Polri dalam memberantas narkoba, antara lain:

* Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
* Melindungi masyarakat dari bahaya narkoba;
* Menindak tegas jaringan sindikat narkotika;
* Meningkatkan partisipasi masyarakat;
* Mendukung rehabilitasi korban;
* Dan mencegah masuknya narkoba dari luar negeri.

“Tingginya ancaman narkoba sangat berpotensi merusak generasi muda, meningkatkan angka kriminalitas, dan merusak tatanan moral serta sosial. Oleh karena itu, penanggulangannya menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Seminar ini juga diharapkan menjadi wadah komunikasi, diskusi, serta pertukaran gagasan untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memperkuat langkah Polri dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba.(**)

Continue Reading

Trending