Connect with us

Ragam

Pemuda Soroti Praktik Korupsi di Sulawesi Tenggara

Published

on

Rasmin Jaya, Ketua DPC GMNI Kendari

KENDARI, KENDARI24.COM – Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan publik, terutama setelah penetapan sejumlah pejabat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik ini mencerminkan relasi kekuasaan yang menyalahgunakan dana publik dari pajak rakyat untuk kepentingan pribadi.

KPK menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di daerah. Dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, disepakati langkah konkret seperti penataan aset, pengawasan sektor tambang, pajak, dan pengadaan barang.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menegaskan perlunya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Kalau kita tidak tahu masalahnya, bagaimana bisa menyelesaikannya. Sampai Triwulan I 2025, korupsi di daerah didominasi sektor swasta dengan 483 kasus, diikuti eselon I-IV dengan 437 kasus,” ujar Agung.

Ia menyebutkan, korupsi di daerah dipicu ketidaksingkronan antara kepala daerah dan DPRD, mahalnya ongkos politik, serta relasi kekuasaan yang rawan kolusi. Agung juga menyoroti dampak korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seraya mengajak semua pihak kembali pada semangat pemberantasan korupsi sesuai visi Asta Cita Presiden RI.

Korupsi merugikan masyarakat dan negara, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Rasmin Jaya, Ketua DPC GMNI Kendari, menyayangkan pejabat yang diberi amanah justru memperkaya diri hingga terjerat hukum.

“Tindakan ini melegitimasi krisis kepercayaan rakyat terhadap pejabat publik,” katanya.

Ia menilai, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap demokrasi atau pilkada dipicu oleh pengulangan kesalahan pejabat yang mengambil keuntungan dari keringat rakyat.

“Sampai kapan praktik kejahatan ini dilakukan? Berapa pejabat lagi yang harus dijerat hukum agar kita sadar?” tegasnya. Rasmin menekankan pentingnya kontrol sosial oleh generasi muda sebagai mitra kritis pemerintah.

Rasmin mengingatkan agar kasus korupsi menjadi refleksi bersama. Ia mendesak penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu, terutama pada praktik kolusi di sektor pertambangan yang melibatkan penguasa dan pengusaha.

“Pejabat publik harus kembali pada amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan harapan rakyat,” ujarnya.

Meski aparat penegak hukum terus berupaya, tantangan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tenggara masih besar, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Kerjasama antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi kunci. Alokasi anggaran yang seharusnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan seringkali berakhir di kantong pribadi, menghambat kemajuan daerah.(**)

Ragam

Masuk PAN, Afdhal Mundur dari Ketua DPW Perindo Sultra

Published

on

By

Afdhal, ketua DPW Perindo Sultra

KENDARI.COM — Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, Afdhal, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima surat keputusan (SK) penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra.

Sekretaris DPW Partai Perindo Sultra, Eddi, membenarkan adanya pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Afdhal sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo.

Menurutnya, keputusan Afdhal untuk mundur berkaitan dengan telah diterimanya SK dari DPP PAN yang menunjuknya sebagai Plt Ketua DPW PAN Sultra.

“Memang benar sudah ada pengajuan ke DPP Perindo terkait pengunduran diri beliau, setelah menerima penunjukan sebagai Plt Ketua PAN Sultra,” ujar Eddi. Senin (30/3/2026).

Eddi menambahkan untuk ketua perindo Sultra nanti masih menunggu keputusan DPP meskipun beberapa politisi telah berminat menjabat ketua DPW Perindo Sultra.

“Beberapa orang sudah menghubungi untuk menjadi ketua tapi kami masih menunggu juga keputusan DPP”, katanya.

Penunjukan tersebut juga diperkuat dengan kehadiran Afdhal dalam kegiatan rekonsiliasi dan halal bihalal DPW PAN Sultra yang digelar pada Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, DPW PAN Sultra sebelumnya telah menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk menentukan ketua definitif. Dalam forum tersebut, terdapat lima nama yang diusulkan ke DPP, yakni Yusran Akbar, Abdurrahman Saleh, Husmaluddin, Ridwan Zakaria, dan Farah Zandi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PAN akhirnya menunjuk Yusran Akbar sebagai Ketua DPW PAN Sultra, dengan Husmaluddin sebagai sekretaris.

Penunjukan tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.

“Iya benar, Yusran Akbar ditunjuk jadi Ketua DPW, sekretarisnya Husmaluddin. Saat ini SK penetapan sedang diproses dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan,” ujarnya. Dilansir dari tribunnewssultra.

Hingga berita ini diterbitkan ketua DPW partai Perindo Sultra, Afdhal belum bisa dikonfirmasi.

Dengan mundurnya Afdhal, posisi kepemimpinan partai di Sulawesi Tenggara mengalami perubahan, baik di tubuh Perindo maupun PAN, seiring proses konsolidasi organisasi menjelang agenda politik ke depan. (**)

Continue Reading

Ragam

Libur Lebaran, Kapolda Sultra Cek Kesiapan Personel di Objek Wisata Toronipa

Published

on

By

KENDARI24.COM — Kapolda Sulawesi Tenggara, Didik Agung Widjanarko, melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah objek wisata serta pos pengamanan dalam rangka libur Lebaran 1447 Hijriah, Selasa (24/3/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Wakapolda Sultra Gidion Arief Setyawan, Kapolresta Kendari Edwin Louis Sengka, serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra.

Patroli dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta kondisi keamanan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran.

Salah satu titik yang dikunjungi yakni Pos Pengamanan di Pantai Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Di lokasi tersebut, Kapolda meninjau langsung kesiapan petugas sekaligus memberikan arahan agar tetap siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan pengecekan lapangan, Kapolda Sultra juga mengikuti Zoom Meeting bersama Listyo Sigit Prabowo sebagai bagian dari koordinasi nasional pengamanan Hari Raya Idul Fitri.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, khususnya di kawasan wisata yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung.

“Dengan kehadiran personel Polri di lapangan, diharapkan situasi kamtibmas tetap kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berwisata dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Polda Sultra menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan serta pelayanan selama masa libur Lebaran guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.(**)

Continue Reading

Ragam

Ringankan Beban Warga, Perhapi Sultra Distribusikan 1.000 Karung Beras

Published

on

By

KENDARI24.COM – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan CV Unaaha Bakti Persada menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 karung beras kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

Penyaluran bantuan beras dilaksanakan di sejumlah titik di kota Kendari seminggu sebelum lebaran idul fitri 1447 hijriah.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Ketua Perhapi Sultra, Afdhal, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dan mitra dalam mendukung ketahanan pangan serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap bantuan beras yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Afdhal. Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, kolaborasi antara Perhapi Sultra dan CV Unaaha Bakti Persada diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara organisasi profesi dan pelaku usaha dalam mendukung program sosial serta memperkuat kepedulian terhadap kondisi masyarakat di daerah.(**)

Continue Reading

Trending