KENDARI24.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konawe Utara terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu sasaran strategis berupa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Ulusawa dan Desa Taipa kini mulai terlihat bentuknya, sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat, Senin (4/5/2026).

Di tengah aktivitas pembangunan, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128, Letkol Kav Kuswara, turun langsung meninjau lokasi. Ia memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana, dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja.

“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi penghubung harapan masyarakat. Akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan akan jauh lebih terbuka,” ujar Kuswara di sela peninjauan.

Pembangunan jembatan ini disambut antusias oleh warga Desa Ulusawa dan Taipa. Selama ini, keterbatasan akses menjadi kendala utama mobilitas, terutama saat musim hujan yang kerap menghambat aktivitas warga.

Salah satu warga, Amiruddin, mengaku kehadiran jembatan tersebut sangat dinantikan. Menurutnya, selama ini masyarakat harus menempuh jalur yang sulit dan memakan waktu lebih lama untuk beraktivitas.

“Kalau jembatan ini selesai, kami tidak lagi kesulitan. Akses jadi lebih cepat dan aman, terutama untuk anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Melalui program TMMD, sinergi antara TNI dan masyarakat kembali terbangun kuat. Gotong royong yang terlihat di lapangan menjadi cerminan bahwa pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mempererat kebersamaan dan persatuan.

Dengan progres yang terus dikebut, jembatan Ulusawa–Taipa ditargetkan segera rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu membuka konektivitas antarwilayah serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga di Konawe Utara.(**)

KENDARI24.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konawe Utara kembali menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kali ini, kebahagiaan terpancar dari warga Desa Amolame, Kecamatan Andowia, saat air bersih mulai mengalir dari sumur bor yang dibangun melalui program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jumat (1/5/2026).

Momen penuh haru itu terlihat ketika Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128, Letkol Kav Kuswara, turun langsung ke lokasi dan menyaksikan bersama warga hasil pembangunan tersebut. Anak-anak tampak riang bermain air, sementara para orang tua tak mampu menyembunyikan rasa syukur atas hadirnya sumber air bersih yang selama ini mereka dambakan.

Sumur bor tersebut menjadi salah satu sasaran fisik prioritas dalam TMMD ke-128. Kehadirannya tidak hanya mempermudah akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi solusi atas keterbatasan air yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.

“Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah bentuk kepedulian TNI kepada rakyat,” ujar Letkol Kav Kuswara.

Ia menegaskan, program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kebersamaan dan harapan. Kami ingin kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Salah satu warga Desa Amolame, Rahman, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

“Alhamdulillah sekarang air sudah dekat. Kami tidak perlu lagi berjalan jauh. Terima kasih kepada bapak TNI yang sudah membantu kami,” ungkapnya.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat terlihat sejak proses pembangunan hingga pemanfaatan fasilitas tersebut. Gotong royong yang terjalin menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program TMMD.

Kini, air yang mengalir dari sumur bor tidak hanya menjadi pemenuh kebutuhan dasar, tetapi juga simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat Desa Amolame yang lebih sehat, layak, dan sejahtera. (**)

KENDARI24.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Kendari, turut diwarnai aksi damai dari forum bersama jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi tersebut digelar di kawasan eks MTQ dan melibatkan sejumlah organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sultra. Jumat (1/5/2026).

Selain jurnalis, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari IAIN Kendari sebagai bentuk solidaritas terhadap isu ketenagakerjaan di sektor media.

Ketua AJI Kendari, Nursadah Kurani, menyoroti kondisi jurnalis yang dinilai semakin rentan di tengah tekanan industri media. Ia menyebut, banyak perusahaan pers yang mulai abai terhadap kesejahteraan pekerjanya.

“Selama ini jurnalis sudah bekerja maksimal di tengah tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan saat menjalankan tugas. Namun ironisnya, kesejahteraan mereka justru kerap diabaikan,” ujar Nursadah.

Dalam aksi tersebut, forum jurnalis Sultra menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak dan mengutuk praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan pers tanpa kejelasan pesangon dan pemenuhan hak pekerja. Kedua, mendesak perusahaan pers memberikan perlindungan yang layak bagi jurnalis. Ketiga, menuntut jaminan keselamatan dan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas peran jurnalis dalam menjaga demokrasi.

Sementara itu, Sekretaris IJTI Sultra, Mukhtaruddin, menegaskan bahwa PHK bukan solusi atas persoalan industri media. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi melemahkan demokrasi.

“PHK bukanlah solusi atas persoalan industri media. Langkah ini berpotensi melemahkan demokrasi karena mengurangi peran jurnalis sebagai pilar keempat,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keberlangsungan ekosistem media nasional.

“Dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar perusahaan media tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan jurnalis,” tambahnya.

Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar, turut menyoroti lemahnya tanggung jawab perusahaan pers terhadap pekerja. Ia menilai maraknya PHK sepihak menjadi bukti bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi hak dasar karyawan.

“Banyaknya kasus PHK sepihak menunjukkan perusahaan pers belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Padahal, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi,” ujar Fadli.

Ia juga menegaskan bahwa negara harus hadir mengawal dan melindungi hak-hak jurnalis sebagai pekerja.

“Negara harus memastikan hak pekerja terlindungi, termasuk jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi,” pungkasnya.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik peran strategis jurnalis dalam menyampaikan informasi publik, masih terdapat persoalan serius terkait perlindungan dan kesejahteraan yang perlu segera mendapat perhatian semua pihak.(**)