Connect with us

News

KKJ Sultra Kecam Pemanggilan Jurnalis dan Ketua JMSI oleh Penyidik Polda Sultra

Published

on

KENDARI24.COM – Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengecam pemanggilan jurnalis Kendarikini, Irvan, serta Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra, Adi Yaksa Pratama, oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra.

Keduanya dipanggil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 433 ayat (1) dan (2) subsider Pasal 343 ayat (1) juncto Pasal 441 KUHP baru yang dilaporkan Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pemberitaan berjudul “JMSI Sultra Adukan Pemilik Akun @eRBe#bersuara ke Polda Sultra Soal Pencemaran Nama Baik Media” yang ditulis Irvan, dengan Adi Yaksa Pratama sebagai narasumber.

Laporan Ridwan Badallah tercatat dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/201/II/Res.2.5/Ditreskrimsus tertanggal 6 Februari 2026.

Ketua KKJ Sultra, Fadli Aksar, menilai pemanggilan jurnalis dan narasumber dalam perkara pemberitaan merupakan langkah yang tidak tepat karena sengketa jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers.

“Sengketa pemberitaan bukan perkara pidana, melainkan persoalan etik jurnalistik yang mekanismenya melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers, bukan langsung diproses secara pidana,” ujar Fadli dalam keterangan resminya. Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan sengketa produk jurnalistik wajib terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers sebelum menempuh jalur hukum pidana atau perdata.

Selain itu, KKJ Sultra juga menilai pemanggilan terhadap jurnalis tersebut berpotensi bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian dan Dewan Pers Nomor 01/PK/DP/XI/2022 – PKS/44/XI/2022 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

KKJ Sultra menilai pemanggilan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan narasumber yang dapat mengancam kebebasan pers.

“Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, KKJ Sultra mendesak Polda Sultra menghentikan penyelidikan terhadap Irvan dan Adi Yaksa Pratama serta menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui mekanisme Dewan Pers.

KKJ Sultra juga mengingatkan seluruh pihak yang keberatan terhadap pemberitaan agar menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau melapor ke Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Continue Reading

News

Air Kehidupan Mengalir di Amolame, TMMD ke-128 Hadirkan Harapan Baru

Published

on

By

KENDARI24.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konawe Utara kembali menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kali ini, kebahagiaan terpancar dari warga Desa Amolame, Kecamatan Andowia, saat air bersih mulai mengalir dari sumur bor yang dibangun melalui program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jumat (1/5/2026).

Momen penuh haru itu terlihat ketika Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128, Letkol Kav Kuswara, turun langsung ke lokasi dan menyaksikan bersama warga hasil pembangunan tersebut. Anak-anak tampak riang bermain air, sementara para orang tua tak mampu menyembunyikan rasa syukur atas hadirnya sumber air bersih yang selama ini mereka dambakan.

Sumur bor tersebut menjadi salah satu sasaran fisik prioritas dalam TMMD ke-128. Kehadirannya tidak hanya mempermudah akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi solusi atas keterbatasan air yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.

“Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah bentuk kepedulian TNI kepada rakyat,” ujar Letkol Kav Kuswara.

Ia menegaskan, program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kebersamaan dan harapan. Kami ingin kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Salah satu warga Desa Amolame, Rahman, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

“Alhamdulillah sekarang air sudah dekat. Kami tidak perlu lagi berjalan jauh. Terima kasih kepada bapak TNI yang sudah membantu kami,” ungkapnya.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat terlihat sejak proses pembangunan hingga pemanfaatan fasilitas tersebut. Gotong royong yang terjalin menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program TMMD.

Kini, air yang mengalir dari sumur bor tidak hanya menjadi pemenuh kebutuhan dasar, tetapi juga simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat Desa Amolame yang lebih sehat, layak, dan sejahtera. (**)

Continue Reading

News

Jurnalis Sultra Turun ke Jalan di May Day, Soroti PHK Massal dan Minimnya Perlindungan

Published

on

By

KENDARI24.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Kendari, turut diwarnai aksi damai dari forum bersama jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi tersebut digelar di kawasan eks MTQ dan melibatkan sejumlah organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sultra. Jumat (1/5/2026).

Selain jurnalis, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari IAIN Kendari sebagai bentuk solidaritas terhadap isu ketenagakerjaan di sektor media.

Ketua AJI Kendari, Nursadah Kurani, menyoroti kondisi jurnalis yang dinilai semakin rentan di tengah tekanan industri media. Ia menyebut, banyak perusahaan pers yang mulai abai terhadap kesejahteraan pekerjanya.

“Selama ini jurnalis sudah bekerja maksimal di tengah tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan saat menjalankan tugas. Namun ironisnya, kesejahteraan mereka justru kerap diabaikan,” ujar Nursadah.

Dalam aksi tersebut, forum jurnalis Sultra menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak dan mengutuk praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan pers tanpa kejelasan pesangon dan pemenuhan hak pekerja. Kedua, mendesak perusahaan pers memberikan perlindungan yang layak bagi jurnalis. Ketiga, menuntut jaminan keselamatan dan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas peran jurnalis dalam menjaga demokrasi.

Sementara itu, Sekretaris IJTI Sultra, Mukhtaruddin, menegaskan bahwa PHK bukan solusi atas persoalan industri media. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi melemahkan demokrasi.

“PHK bukanlah solusi atas persoalan industri media. Langkah ini berpotensi melemahkan demokrasi karena mengurangi peran jurnalis sebagai pilar keempat,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keberlangsungan ekosistem media nasional.

“Dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar perusahaan media tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan jurnalis,” tambahnya.

Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar, turut menyoroti lemahnya tanggung jawab perusahaan pers terhadap pekerja. Ia menilai maraknya PHK sepihak menjadi bukti bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi hak dasar karyawan.

“Banyaknya kasus PHK sepihak menunjukkan perusahaan pers belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Padahal, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi,” ujar Fadli.

Ia juga menegaskan bahwa negara harus hadir mengawal dan melindungi hak-hak jurnalis sebagai pekerja.

“Negara harus memastikan hak pekerja terlindungi, termasuk jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi,” pungkasnya.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik peran strategis jurnalis dalam menyampaikan informasi publik, masih terdapat persoalan serius terkait perlindungan dan kesejahteraan yang perlu segera mendapat perhatian semua pihak.(**)

Continue Reading

News

May Day Fiesta Kendari, Buruh Suarakan Kesejahteraan di Tengah Perayaan

Published

on

By

KENDARI24.COM — Personel Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan pengamanan dan pelayanan masyarakat dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026), di Lapangan Eks MTQ, Kendari.

Sebanyak 694 personel dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Peringatan May Day di Kendari tahun ini dikemas dalam kegiatan bertajuk “May Day Fiesta” yang diisi dengan berbagai aktivitas, seperti jalan santai, senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian santunan kepada ahli waris tenaga kerja. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai door prize bagi peserta.

Jumlah masyarakat yang hadir diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kehadiran personel kepolisian sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, sehingga kegiatan May Day 2026 dapat berjalan lancar, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Secara nasional, peringatan Hari Buruh tahun ini dipusatkan di Monumen Nasional, Jakarta, dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto bersama perwakilan serikat pekerja dari berbagai daerah.

Momentum Hari Buruh tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga pengingat pentingnya peran pekerja dalam pembangunan nasional serta perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan Wikayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sultra, Alvian Pradana Liambo, menegaskan bahwa buruh masih menghadapi berbagai tantangan di tengah dinamika ekonomi saat ini.

“Di tengah tantangan ekonomi dan transformasi industri, buruh membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup pekerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus dibangun, namun substansi perjuangan buruh tetap harus menjadi perhatian.

“Masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi pekerja, mulai dari upah yang belum sepenuhnya layak, kepastian kerja, perlindungan jaminan sosial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sultra Brigjen Pol Gidion Arief Setyawan bersama unsur Forkopimda turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Hadir pula Ketua Apindo Sultra, Abu Syarif Bafadal, serta jajaran pejabat utama Polda Sultra.

Peringatan May Day di Kendari tahun ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perayaan, pelayanan publik, dan penyampaian aspirasi buruh dalam suasana yang kondusif.(**)

Continue Reading

Trending