Connect with us

News

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR Petani dan Penyerapan Jagung oleh Bulog

Published

on

KENDARI24.COM – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti oleh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Langgeng mengatakan rakor ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi 2026.

“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar pelaksanaan tahun 2026 lebih baik lagi,” ujar Langgeng. Jumat (6/2/2026)

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dukungan Himbara.

Salah satu implementasi terlihat di Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh pembiayaan KUR untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.

Selain permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga agar petani tidak terjebak tengkulak. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga sesuai standar pemerintah.

Pengadaan jagung 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian hingga Rp6.400 per kg sesuai standar Bulog,” tegas Langgeng.

Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang baik, petani diharapkan mampu mengelola modal, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem jagung pakan ternak sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional 2026.(**)

Continue Reading

News

Sinergi Imigrasi dan Pemda, UKK Kolaka Segera Difungsikan

Published

on

By

Kantor UKK Imigrasi Kolaka

KENDARI24.COM — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari melakukan koordinasi terkait progres pembangunan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Kolaka, Kamis (9/4/2026). Pembangunan fasilitas tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan layanan keimigrasian.

Kegiatan koordinasi diterima langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kolaka, Salamansyah, bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, pihak Imigrasi Kendari juga meninjau langsung perkembangan fisik bangunan serta kesiapan infrastruktur pendukung UKK.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan peninjauan ini bertujuan memastikan pembangunan UKK berjalan sesuai rencana dan siap digunakan.

“Kami melakukan koordinasi sekaligus melihat langsung progres pembangunan UKK agar dapat berjalan dengan baik. Harapan kami, fasilitas ini nantinya siap beroperasi dan mampu memberikan layanan keimigrasian yang lebih dekat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara umum pembangunan UKK telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan, khususnya pada area pelayanan depan.

“Masih ada beberapa catatan, terutama pada layout front office agar lebih representatif dan sesuai standar pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kolaka, Salamansyah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan UKK.

“Pemkab Kolaka terus mendukung pembangunan sarana dan prasarana UKK ini agar segera terealisasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran UKK Imigrasi di Kolaka nantinya dapat memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian tanpa harus ke Kendari.

Melalui sinergi antara Imigrasi Kendari dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, pembangunan UKK diharapkan segera rampung dan dapat difungsikan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.(**)

Continue Reading

News

Imigrasi Kendari Perluas Layanan Paspor ke Konawe dan Kolaka Raya

Published

on

By

Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Muhammad Novrian Jaya bersama bupati Konawe Yusran Akbar

KENDARI24.COM — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui perluasan jangkauan layanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe dan Kolaka Raya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Muhammad Novrian Jaya, bersama jajaran ke Pemerintah Kabupaten Konawe, Kamis (9/4/2026), guna memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi.

Dalam kunjungan tersebut, Imigrasi Kendari juga meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Konawe yang direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan program IKENI LAPAK (Imigrasi Kendari Layanan Paspor Antar Kabupaten).

Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan program tersebut bertujuan mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat agar lebih mudah diakses tanpa terkendala jarak.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan layanan keimigrasian dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan akuntabel,” ujarnya.

Bupati Konawe, Yusran Akbar, turut mengapresiasi langkah Imigrasi Kendari dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Imigrasi Kendari dalam mendekatkan layanan keimigrasian bagi masyarakat Konawe,” katanya.

Selain penguatan layanan, Imigrasi Kendari juga membahas rencana kerja sama sosial, termasuk kegiatan pengobatan gratis dan bakti sosial di desa binaan, sebagai bagian dari program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026.

Usai dari Konawe, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara untuk pelaksanaan layanan IKENI LAPAK. Layanan tersebut digelar pada 10 April 2026 di MPP Kolaka Utara dan dilanjutkan pada 11 April 2026 di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kolaka.

Kepala Dinas PMPTSP Kolaka Utara, Syamsuddin, menyebut program tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena jarak tempuh ke Kendari yang cukup jauh.

“Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian secara cepat dan mudah,” ujarnya.

Melalui program ini, Kantor Imigrasi Kendari berharap dapat memperluas akses layanan keimigrasian serta memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kerjanya.(**)

Continue Reading

News

Polda Sultra Catat Penurunan Kecelakaan 14 Persen Selama Operasi Ketupat

Published

on

By

KENDARI24.COM — Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara mencatat capaian positif selama pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Berdasarkan hasil evaluasi, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi meskipun jumlah pemudik mengalami peningkatan di berbagai moda transportasi.

Data Ditlantas Polda Sultra menunjukkan, arus mudik melalui jalur darat meningkat 15 persen, jalur laut 19 persen, dan jalur udara 23 persen. Sementara itu, jumlah pelanggaran lalu lintas justru mengalami penurunan signifikan hingga 79 persen.

Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Argowiyono mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta optimalnya langkah pengamanan yang dilakukan aparat.

“Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat serta efektivitas langkah preemtif, preventif, dan represif yang telah dilaksanakan oleh jajaran kepolisian,” ujarnya. Jumat (3/4/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan operasi juga didukung oleh kesiapan personel di lapangan, optimalisasi pos pengamanan dan pos pelayanan, serta penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

Selain itu, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan turut berperan penting dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik. Dukungan program seperti mudik gratis, pembatasan kendaraan angkutan berat, hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA) juga dinilai membantu mengurai kepadatan lalu lintas.

Meski demikian, Ditlantas Polda Sultra tetap melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, terutama kepatuhan pengguna jalan di titik tertentu serta pengelolaan arus saat puncak kepadatan.

“Ke depan, kami berharap kesadaran dan disiplin masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar secara berkelanjutan,” tutup Argowiyono.(**)

Continue Reading

Trending