Connect with us

News

Rehabilitasi Jalan Made Sabara Kendari Dimulai, Proyek Senilai Rp2,6 Miliar Ditarget Rampung Oktober 2025

Published

on

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kembali meluncurkan proyek infrastruktur strategis. Kali ini, pekerjaan rehabilitasi Jalan Made Sabara Kendari resmi dimulai dengan nilai kontrak sebesar Rp2,66 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 602/54/BM/VI/2025, yang ditandatangani pada Senin (30/6/2025) pekerjaan ini akan dilaksanakan selama 120 hari kalender, dimulai pada Senin, 30 Juni 2025, dan ditargetkan selesai pada Senin, 27 Oktober 2025. Pelaksana proyek adalah CV. Danindo Pratama.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program perbaikan jalan kota yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah padat aktivitas.

“Jalan Made Sabara merupakan akses penting di pusat Kota Kendari yang sering mengalami kerusakan akibat volume kendaraan yang tinggi. Melalui proyek rehabilitasi ini, kita ingin memastikan kualitas jalan kembali prima untuk mendukung kelancaran mobilitas warga,” ujar Pahri Yamsul, Senin (30/6/2025).

Ia menegaskan bahwa proses pengerjaan akan terus diawasi secara ketat agar berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis.

“Kami berharap penyedia jasa dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan sesuai kualitas. Ini penting agar masyarakat segera merasakan manfaat dari peningkatan infrastruktur ini,” tambahnya.

Proyek ini menjadi salah satu dari sejumlah kegiatan prioritas Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka pada 2025 yang fokus membenahi konektivitas dan peningkatan kualitas jalan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.(**)

News

Hadiri Buka Puasa PB SEMMI, Andi Yuslim Apresiasi Kehadiran Kapolri

Published

on

By

Kolase: AYO bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

KENDARI24.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersatu di Bulan Suci Ramadan Wujudkan Asta Cita” tersebut dihadiri sekitar 500 peserta. Turut hadir Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) Hamdan Zoelva, Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra, serta sejumlah tokoh nasional.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan rasa syukur atas kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga besar PB SEMMI dan elemen mahasiswa di momentum Ramadan.

“Ini adalah suatu momentum dan kesempatan luar biasa yang harus kita syukuri. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan mewakili institusi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin,” ujar Jenderal Sigit.

Suasana menjadi lebih cair ketika Kapolri menyinggung kedekatannya dengan dunia aktivis mahasiswa. Ia bahkan berseloroh mengenai rencananya setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

“Betul kata Pak Hamdan, orang tua kita, bahwa saya sudah bertemu banyak aktivis dan alhamdulillah rencana setelah pensiun saya mau jadi aktivis. Jadi saya kira bergurunya sudah cukup banyaklah, mulai dari saya mengajak diskusi sampai saya didemo pun sudah sering,” kelakar Jenderal Sigit yang disambut tawa para peserta.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan pandangan, terlebih menghadapi tantangan global dan momentum bonus demografi Indonesia pada 2030–2035.

“Boleh kita berbeda-beda di dalam pikiran dan pendapat, namun ada satu hal yang harus kita jaga, sampai di batas mana kita tetap harus menjaga persatuan untuk negara tercinta,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Polri terus melakukan perubahan paradigma dalam menjalankan tugasnya, dari sebelumnya berorientasi pada penjagaan menjadi pelayanan kepada masyarakat.

“Kita memiliki paradigma baru, bagaimana yang tadinya kita menjaga menjadi melayani. Itu sudah kita sampaikan bahwa itu adalah tugas dari kita semua, khususnya jajaran Polri, untuk terus melaksanakan amanah tersebut,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Kapolri berharap mahasiswa dapat terus menjadi mitra strategis Polri sekaligus memberikan kritik membangun bagi institusi kepolisian.

“Saya titip institusi Polri. Mungkin ada yang nakal-nakal tolong ditegur, tolong dimarahi. Tapi yang baik tolong dijagain,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menilai kehadiran Kapolri dalam forum mahasiswa menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjalin komunikasi dengan kalangan aktivis dan generasi muda.

“Kapolri adalah sosok yang humanis dan peduli terhadap aktivis sebagai mitra strategis untuk menjaga situasi yang kondusif. Hal ini tentu patut kita apresiasi,” ujar Andi Yuslim, Ketua Harian DPP Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI).

Selain buka puasa bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial berupa penyerahan santunan dan paket sembako. Sebanyak 50 paket sembako berisi kebutuhan pokok serta 50 santunan bagi anak yatim disalurkan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.(**)

Continue Reading

News

Polda Sultra Terjunkan 3.513 Personel Gabungan Amankan Lebaran 2026

Published

on

By

KENDARI24.COM – Polda Sulawesi Tenggara menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2026 di Lapangan Upacara Mapolda Sultra. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, sebagai tanda dimulainya operasi pengamanan Hari Raya Idulfitri di wilayah Sulawesi Tenggara. Kamis (12/3/2026).

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan Operasi Ketupat Anoa 2026 dilaksanakan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama momentum Ramadan hingga perayaan Idulfitri.

“Operasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya dalam menjalankan ibadah Ramadan serta saat arus mudik dan perayaan Idulfitri,” ujar Didik dalam keterangannya usai memimpin apel.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 3.513 personel diterjunkan untuk mengamankan arus mudik, tempat ibadah, hingga berbagai pusat aktivitas masyarakat selama periode Lebaran. Jumlah itu terdiri dari 1.702 personel Polri dan 1.811 personel gabungan dari TNI serta berbagai instansi terkait.

Dari unsur Polri, sebanyak 202 personel berasal dari Polda Sultra dan 1.500 personel dari jajaran Polres. Sementara dari unsur TNI dan instansi lain mencapai 1.811 personel, terdiri dari 296 personel TNI dan 1.515 personel dari berbagai instansi pendukung.

Instansi yang terlibat dalam operasi ini antara lain Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pramuka, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, Pemadam Kebakaran, ASDP, Basarnas, BPBD, Senkom Mitra Polri, PMI, ORARI, Angkasa Pura hingga Pelindo.

Selain melibatkan ribuan personel, operasi ini juga didukung berbagai sarana dan prasarana seperti CCTV, kamera pemantau, handy talky, tenda, kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan roda enam, bus dan truk angkut personel, kapal C1, kendaraan khusus, senjata api, anjing pelacak (K9), drone, metal detector hingga dapur lapangan.

Untuk menunjang pengamanan, aparat juga menyiapkan sejumlah objek pengamanan yang tersebar di berbagai titik. Di antaranya 2.588 lokasi masjid, 1.346 lokasi tempat salat Idulfitri, 208 lokasi tempat wisata, 101 pusat perbelanjaan, 46 pelabuhan, 26 terminal, 25 jalur mudik serta 5 bandara.

Didik menegaskan seluruh personel yang terlibat diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional serta mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.(**)

Continue Reading

News

KKJ Sultra Kecam Pemanggilan Jurnalis dan Ketua JMSI oleh Penyidik Polda Sultra

Published

on

By

KENDARI24.COM – Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengecam pemanggilan jurnalis Kendarikini, Irvan, serta Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra, Adi Yaksa Pratama, oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra.

Keduanya dipanggil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 433 ayat (1) dan (2) subsider Pasal 343 ayat (1) juncto Pasal 441 KUHP baru yang dilaporkan Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pemberitaan berjudul “JMSI Sultra Adukan Pemilik Akun @eRBe#bersuara ke Polda Sultra Soal Pencemaran Nama Baik Media” yang ditulis Irvan, dengan Adi Yaksa Pratama sebagai narasumber.

Laporan Ridwan Badallah tercatat dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/201/II/Res.2.5/Ditreskrimsus tertanggal 6 Februari 2026.

Ketua KKJ Sultra, Fadli Aksar, menilai pemanggilan jurnalis dan narasumber dalam perkara pemberitaan merupakan langkah yang tidak tepat karena sengketa jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers.

“Sengketa pemberitaan bukan perkara pidana, melainkan persoalan etik jurnalistik yang mekanismenya melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers, bukan langsung diproses secara pidana,” ujar Fadli dalam keterangan resminya. Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan sengketa produk jurnalistik wajib terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers sebelum menempuh jalur hukum pidana atau perdata.

Selain itu, KKJ Sultra juga menilai pemanggilan terhadap jurnalis tersebut berpotensi bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian dan Dewan Pers Nomor 01/PK/DP/XI/2022 – PKS/44/XI/2022 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

KKJ Sultra menilai pemanggilan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan narasumber yang dapat mengancam kebebasan pers.

“Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, KKJ Sultra mendesak Polda Sultra menghentikan penyelidikan terhadap Irvan dan Adi Yaksa Pratama serta menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui mekanisme Dewan Pers.

KKJ Sultra juga mengingatkan seluruh pihak yang keberatan terhadap pemberitaan agar menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau melapor ke Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Continue Reading

Trending