Korupsi Pertambangan, KPK Menyambangi Lokasi IUP PT Toshida Indonesia

KOLAKA – Kendari24.com, Menuntaskan kasus dugaan korupsi Izin Pertambangan PT. Toshida Indonesia, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi lokasi Izin Usaha Pertambang (IUP) Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (11/8/2021) lalu.

Di Lokasi PT Toshida itu, tim KPK melakukan pemeriksaan bersama penyidik Kejati Sulawesi Tenggara, auditor BPKP dan ahli planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Keterlibatan KPK, BPKP dan KLHK itu bertujuan untuk bersama-sama melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pertambangan PT Toshida Indonesia yang telah merugikan negara hingga miliaran rupiah.

“Kita Melibatkan KPK, PBPK dan KLHK untuk bersama sama menghitung kerugian negara akibat aktivitas PT Toshida,”ujar Sarjono Turin, Kepala Kejati Sultra.

Tim Kejati dan KPK di Lokasi IUP PT Toshida Indonesia di Kolaka

Kerugian negara yang ditimbulkan tersebut, disebabkan karena PT Toshida tidak menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sejak beroperasi pada 2009 hingga 2020.

Karena tidak menyerahkan kewajiban kepada negara sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin PT Toshida namun setelah KLHK mencabut izin tersebut, PT Toshida ternyata masih melakukan penambangan dan kegiatan operasional berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari dinas ESDM sultra.

“Aktivitas penambang bijih nikel dilakukan PT Toshida berdasarkan RKAB yang diterima dari Dinas ESDM, yang mestinya itu tidak diberikan karena tidak memenuhi syarat,” ungkap Setyawan, Asisten Pidana Khusus Kejati Sultra.

Bekas Galian Aktivitas PT Toshida Indonesia

Atas sejumlah alat bukti yang telah ditemukan oleh kejati hingga penggeledahan Kantor ESDM Sultra, Kejati Menetapkan 4 Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Izin Pertambangan yang melibatkan Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Meskipun satu tersangka yakni direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda (LSO) menang Prapradilan di PN Kendari.

Namun pasca putusan pra peradilan tersebut Kejati Sulawesi Tenggara langsung melakukan perbaikan dan evaluasi kelengkapan berkas serta mengumpulkan bukti-bukti lain termasuk menyambangi lokasi IUP PT Toshida.

Kejati Sultra, Sarjono Turin yang juga mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011-2015 ini mengungkapkan dalam waktu dekat, Kejati kembali akan memanggil LSO dengan membuat surat perintah penyidikan baru.

“Setelah prapid itu diperbaiki maka kita akan terbitkan kembali penyidikan khusus untuk saudara LSO,”ungkapnya