KENDARI24.COM – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti oleh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Langgeng mengatakan rakor ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi 2026.

“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar pelaksanaan tahun 2026 lebih baik lagi,” ujar Langgeng. Jumat (6/2/2026)

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dukungan Himbara.

Salah satu implementasi terlihat di Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh pembiayaan KUR untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.

Selain permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga agar petani tidak terjebak tengkulak. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga sesuai standar pemerintah.

Pengadaan jagung 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian hingga Rp6.400 per kg sesuai standar Bulog,” tegas Langgeng.

Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang baik, petani diharapkan mampu mengelola modal, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem jagung pakan ternak sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional 2026.(**)

KENDARI24.COM – Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo memerintahkan seluruh jajaran Polri turun langsung ke masyarakat untuk mengawal implementasi program bantuan sosial dalam APBN 2026 agar benar-benar tepat sasaran. Instruksi ini disampaikan menyusul tragedi seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga.

Wakapolri menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut dan menegaskan negara harus hadir lebih cepat bagi warga yang membutuhkan.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Ia menekankan bahwa APBN 2026 telah menyiapkan berbagai program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Karena itu, Polri diminta berperan aktif memastikan bantuan benar-benar sampai ke keluarga yang berhak.

“Saya instruksikan para Kapolres bersama pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, membantu verifikasi, serta mendampingi masyarakat mengakses program bantuan,” tegasnya.

Polri akan mengawal sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya PKH, bantuan sembako, PIP dan KIP Kuliah, bantuan permakanan lansia-disabilitas, PBI JKN, Rumah Sejahtera Terpadu, subsidi energi, sertifikasi halal UMK, uang saku magang, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Wakapolri juga menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, BPS, serta kementerian/lembaga agar pendataan akurat dan distribusi bantuan tepat sasaran.

“Pendataan harus akurat, verifikasi nyata di lapangan, dan bantuan benar-benar diterima yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” katanya.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan komitmen Polri mendukung kebijakan Presiden dalam menekan kemiskinan ekstrem.

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Polri akan berada di garis depan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkasnya.(**)

KENDARI24.COM — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Penandatanganan Pakta Integritas di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari pada tahun 2026. Pencanangan dan penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama seluruh jajaran untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Agenda ini turut dihadiri Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kendari.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar seremonial, melainkan harus diimplementasikan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai dengan Core Value Prima, Profesional, Integritas, Modern, dan Akuntabel,” ujar Kakanim.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif seluruh pegawai.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, memperkuat pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Melalui pencanangan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari menegaskan tekad untuk menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan satuan kerja yang berintegritas menuju predikat WBK dan WBBM.(**)