KENDARI24.COM — Sebuah video yang memperlihatkan aktivitas pembuangan air berwarna cokelat kemerahan dari tongkang ke laut di perairan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, beredar dan menjadi perhatian publik. Selasa (28/4/2026).

Dalam video berdurasi lebih dari semenit itu terlihat cairan pekat menyerupai lumpur mengalir dari bagian lambung tongkang dan langsung jatuh ke laut. Warna air yang mencolok diduga merupakan limpasan yang bercampur material ore nikel.

Aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan operasional tambang milik PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di wilayah tersebut.

Berdasarkan pengamatan visual video air yang dibuang tidak tampak sebagai air bersih, melainkan berwarna cokelat kemerahan yang identik dengan sedimen tanah laterit atau material umum pada tambang nikel.

Jika benar merupakan limpasan yang terkontaminasi material tambang, maka pembuangan langsung ke laut tanpa pengolahan berpotensi mencemari lingkungan perairan.

Kepala Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari Rahman menyebutkan kapal tongkang yang membuang limpasan air bercampur material ore nikel menyalahi aturan. Ia menegaskan kejadian ini masuk dalam pengawasan pihak KUPP Kolaka sebagai penanggung jawab wilayah kerja.

“Intinya tidak boleh membuang limbah,” jelas Rahman.

Aktivitas tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 ayat 1E larangan membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin dan Pasal 69 ayat 1A: larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Selain itu UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Pasal 229: larangan membuang limbah dari kapal ke perairan. Pada PP No. 22 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban pemenuhan baku mutu air laut dan pengelolaan limbah cair

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada hasil pembuktian di lapangan.

Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Ceria Nugraha Indotama terkait video tersebut, termasuk meminta penjelasan mengenai jenis air yang dibuang serta izin lingkungan yang dimiliki.

Namun hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pesisir. Jika tidak dikendalikan, pembuangan limpasan ore nikel ke laut berpotensi menimbulkan sedimentasi, merusak ekosistem, serta berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir.

Publik kini menunggu klarifikasi dari pihak perusahaan dan langkah tegas dari instansi terkait untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai aturan atau justru merupakan pelanggaran lingkungan.(**)

KENDARI24.COM — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara pada 27 April 2026 diwarnai sorotan publik. Sebuah video yang memperlihatkan kondisi jalan rusak di Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan viral di media sosial dan memicu beragam reaksi.

Dalam video tersebut, seorang warga bernama Rijal menyampaikan kritik terhadap kondisi jalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Video itu beredar luas bertepatan dengan momentum perayaan HUT Sultra.

Rijal memperlihatkan ruas jalan di wilayah Lalembuu yang masih dalam kondisi memprihatinkan. Jalan berlubang dan berlumpur saat hujan menjadi keluhan utama warga. Padahal, akses tersebut merupakan jalur penting yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk kritik, Rijal bahkan membuat kue ulang tahun ke-62 dengan desain jalan aspal yang terkikis dan rusak, sebagai simbol kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Ada desain jalan aspal yang terkikis atau pun sudah mulai rusak. Seakan-akan kurangnya perhatian, bukan persoalan dibiarkan tetapi memang tidak ada kepedulian dari pemerintah Sultra yang menjadi wewenang provinsi,” katanya. Senin (27/4/2026).

Ia menyebut ruas jalan tersebut berstatus jalan provinsi dan telah lama tidak mendapat perbaikan.

“Hanya selisih 20 tahun dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kurang lebih 42 tahun tidak tersentuh oleh pemerintah,” kata Rijal dalam videonya.

Viralnya video tersebut memperkuat keluhan warga terkait kondisi infrastruktur di wilayah pinggiran yang dinilai belum menjadi prioritas pembangunan.

Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap perbaikan jalan tersebut, mengingat akses itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Jadi harapan kami sebelum berusia 63 tahun bisa ada perhatian ataupun perbaikan agar jalan ini bisa dilalui dan tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap menggelar perayaan HUT ke-62 melalui kegiatan Harmoni Sultra dengan anggaran sebesar Rp1,97 miliar setelah dilakukan efisiensi dari usulan awal Rp3,7 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas kegiatan yang dipusatkan di Kendari.

“Anggarannya Rp1,97 tidak akan kurangi kualitas. Kota Kendari jadi pusat, semua kabupaten bisa jangkau karena ada kantor perwakilan,” ujar Ridwan Badallah dilansir dari lajur.co.

Kondisi ini kembali menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara.(**)

KENDARI24.COM – Komitmen TNI dalam mendorong percepatan pembangunan desa kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konawe Utara di Desa Amolame, Kecamatan Andowia, Sabtu (25/4/2026).

Komandan Kodim (Dandim) 1430/Konawe Utara, Letkol Kav Kuswara, yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD, turun langsung ke lapangan membantu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Hasruddin (39). Ia terlihat ikut bekerja bersama prajurit dan warga, mulai dari mengangkat material hingga proses pengerjaan konstruksi.

“Melalui TMMD ini, kami ingin membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan membangun rumah layak huni,” ujar Kuswara.

Tak hanya fokus pada pembangunan RTLH, semangat kebersamaan juga tampak dalam pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di desa tersebut. Anggota Satgas TMMD bersama warga bahu-membahu menyusun rangka besi dan papan cetakan pondasi MCK dengan peralatan sederhana.

Suasana gotong royong terlihat kuat, mencerminkan sinergi antara TNI dan masyarakat. Warga pun antusias terlibat langsung dalam setiap tahapan pekerjaan.

Risman, salah satu warga yang ikut membantu, mengaku senang bisa bekerja bersama anggota TNI. Menurutnya, pembangunan MCK sangat dibutuhkan untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

“Kami sangat terbantu. Fasilitas ini memang sudah lama dibutuhkan warga,” ujarnya.

Selain pembangunan RTLH dan MCK, TMMD ke-128 juga menyasar pembangunan infrastruktur jalan penghubung Desa Amolame–Andowia, penyediaan air bersih melalui sumur bor, serta berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan bela negara, bahaya narkotika, dan penanganan stunting.

Program ini menjadi bukti nyata kehadiran TNI tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan.

Dengan progres yang terus berjalan, TMMD ke-128 di Konawe Utara diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, memperkuat kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Amolame.(**)