JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai bentuk refleksi sekaligus akuntabilitas kinerja kepada publik. Paparan tersebut tidak hanya menyajikan data dan angka, tetapi juga menggambarkan peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghadirkan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh wilayah Indonesia.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut mencakup agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, sekaligus memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda yang disesuaikan dengan tantangan spesifik masing-masing daerah.
“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.
Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri semata. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, stabilitas keamanan memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis bagi pembangunan.
“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.
Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap agenda besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian masyarakat.
Dalam konteks reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar mengenai kehadiran negara di ruang-ruang demokrasi. Polri memandang penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran kepolisian sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.
Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.
Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar ini bertujuan memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan nilai-nilai humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sejalan dengan itu, paradigma pengamanan aksi massa juga mengalami pergeseran, dari pendekatan crowd control yang represif menuju crowd management, hingga paradigma ideal mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan orientasi solusi dan niat baik institusi.
“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.
Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025, tercatat ribuan kejadian bencana di berbagai daerah, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.
Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.
Di Aceh, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.(**)
