KENDARI24.COM – Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tenggara (KKJ Sultra) mengutuk keras aksi massa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sultra yang menggeruduk kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra di Kota Kendari, Rabu (15/4/2026) pagi.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap laporan utama Majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul “PT NASDEM INDONESIA RAYA TBK”, yang menampilkan karikatur Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Aksi protes tersebut melibatkan puluhan massa yang terdiri dari pengurus partai, anggota DPRD, serta simpatisan. Dalam aksinya, massa melakukan orasi, membawa poster tuntutan, dan berdialog di halaman kantor PWI Sultra.
Sejumlah poster yang dibawa massa terlihat bernada serangan terhadap karya jurnalistik dan institusi pers, khususnya Tempo. Beberapa di antaranya bertuliskan “berita palsu = provokator” dan “stop berita bohong.”
Dalam aksinya, DPW NasDem Sultra menuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari Tempo, serta meminta agar berita yang dianggap tidak akurat dan mengabaikan etika jurnalistik tersebut dihapus.
Menanggapi hal itu, Koordinator KKJ Sultra Fadli Aksar menilai tindakan massa Partai NasDem yang mendatangi kantor PWI Sultra merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi secara konstitusional.
KKJ Sultra menilai aksi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis maupun fisik terhadap jurnalis, yang pada akhirnya dapat menghambat aktivitas jurnalistik yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1), kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi,” ujar Fadli dalam keterangan resmi KKJ Sultra.
Menurutnya, pemberitaan Tempo terkait rencana Partai NasDem melakukan merger dengan Partai Gerindra merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi yang ketat dan berjenjang.
Namun apabila Partai NasDem masih merasa keberatan terhadap pemberitaan tersebut, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang telah diatur dalam UU Pers.
Salah satunya adalah dengan mengajukan hak jawab, hak koreksi, atau melaporkan sengketa pemberitaan kepada Dewan Pers.
Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa sengketa terkait produk jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers.
Karena itu, KKJ Sultra menilai langkah Partai NasDem yang menggeruduk kantor PWI Sultra merupakan tindakan yang salah alamat dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap struktur, fungsi, serta kedudukan organisasi pers di Indonesia.
KKJ Sultra menegaskan bahwa PWI merupakan organisasi profesi wartawan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan redaksi Tempo.
“Meskipun PWI merupakan salah satu konstituen Dewan Pers, organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri kebijakan redaksi media, termasuk menilai atau mengintervensi karya jurnalistik yang diterbitkan suatu perusahaan pers,” tambah Fadli.
Terkait tuntutan massa agar Tempo menyampaikan permintaan maaf dan menghapus pemberitaan tersebut, KKJ Sultra menilai hal itu merupakan sesat pikir yang berpotensi mencederai kemerdekaan pers.
Pasalnya, tuntutan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan di Dewan Pers. Itu pun jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik maupun UU Pers.
KKJ Sultra juga menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diturunkan hanya karena desakan atau permintaan dari institusi tertentu, termasuk partai politik.
Atas kejadian tersebut, KKJ Sultra menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengutuk keras aksi massa DPW Partai NasDem Sultra yang menggeruduk kantor PWI Sultra.
2. Mendesak DPW Partai NasDem Sultra mencabut tuntutan penghapusan berita dan permohonan maaf kepada Tempo, serta menarik poster tuntutan bernada serangan terhadap Tempo saat aksi di kantor PWI Sultra.
3. Mendesak DPW Partai NasDem Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers di Sulawesi Tenggara, baik organisasi profesi maupun perusahaan pers, atas tindakan menggeruduk kantor PWI Sultra.
4. Mendorong penyelesaian sengketa jurnalistik melalui mekanisme hak koreksi, hak jawab, dan pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
5. Mengingatkan seluruh jurnalis agar dalam menjalankan profesinya tetap mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(**)
