KENDARI24.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kendari melalui Unit II Tipidter mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kapolresta Kendari, Edwin L Sengka, menjelaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari Operasi Migas Subsidi yang dilakukan jajarannya.
Dalam operasi tersebut, polisi menemukan 83 tabung kosong LPG 3 kg di salah satu SPBU di kawasan Bundaran Teng, Kelurahan Andonohu, Kota Kendari. Tabung-tabung itu diduga akan ditukar dengan tabung berisi sebelum kemudian dibawa keluar daerah.
“Operasi BBM dan Gas tetap kita rutin, ini langka awal Polresta kendari mengungkap masalah tabung gas subsidi. Untuk lanjutnya kita akan melakukan patroli,” ujar Edwin. Sabtu (25/4/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, modus yang digunakan pelaku yakni mengangkut tabung kosong menggunakan kendaraan roda empat, kemudian menukarnya dengan tabung berisi di wilayah Andonohu. Selanjutnya, gas subsidi tersebut diduga akan dibawa keluar Kota Kendari menuju Bungku Selatan, Sulawesi Tengah.
Selain temuan tersebut, dalam pengungkapan kasus lain yang masih berkaitan, polisi juga mengamankan 67 tabung LPG 3 kg bersubsidi yang hendak dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Wawonii. Tabung tersebut rencananya akan didistribusikan ke wilayah kepulauan seperti Desa Kaleroang dan Desa Waru-Waru, Kabupaten Morowali.
Dari hasil pemeriksaan, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial NTPK (34), seorang wiraswasta, dan I (52), seorang pedagang. Keduanya diduga mengumpulkan tabung LPG dari pengecer kecil, lalu menjualnya ke luar daerah dengan harga lebih tinggi, berkisar Rp33 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan instansi terkait guna memastikan unsur pidana serta jaringan distribusi ilegal yang terlibat.
Polresta Kendari juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan distribusi LPG bersubsidi, karena peruntukannya hanya bagi masyarakat yang berhak.
“Masyarakat silahkan informasikan ke kita nanti kita tindak lanjuti”, tegas Kapolresta.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.(**)
