Kendari – Kendari24.com, Dewan pembina Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati menyoroti aktivitas tambang PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang beraktivitas di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang diduga telah merusak lingkungan sekitar.
Pasalnya akibat aktivitas itu, wilayah perairan nelayan untuk mencari ikan terganggu karena air telah tercemari limbah dari aktivitas tambang, sehingga nelayan harus mencari ikan lebih jauh dari sebelumnya.
Keberadaan Perusahaan tambang di wilayah Laonti juga diduga telah menyalahi aturan, sehingga dari awal rencana aktivitas tersebut, KPA sudah melakukan penolakan sebab hal itu akan merugikan masyarakat sekitar.
“sejak awal kita menolak. Karena pertimbangan wilayah itu wilayah tanjung, atau kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati, dan fungsinya untuk riset atau penelitian, dan tidak boleh ada aktivitas proses ekstraktif yang memiliki daya rusak yang tinggi,” ungkapnya saat ditemui, Selasa 21 September 2021.
Aktivitas pertambangan di Kecamatan Laonti juga diakui tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga terdapat aktivitas tambang maka hal itu sudah dianggap melanggar.
Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PusPaham) ini juga mengkritisi aktivitas PT GMS yang diketahui tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk aktivitas pertambangan di sulawesi tenggara
“Aktivitas tambang tidak lepas dari persoalan tata ruang, jika tidak masuk dalam tata ruang berarti sudah ada pelanggaran,” ujarnya.
Kisran menyebutkan selain dugaan dua pelanggaran yang dilakukan oleh PT GSM, aktivitas perusahan itu juga diduga melanggar undang undang wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yang menegaskan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan, potensi ruang di laut, sebab di Kecamatan Laonti tidak masuk dalam pulau kecil tetapi berupa tanjung yang diharapkan bebas dari aktivitas pertambangan.
“Tentu ini merupakan konflik ruang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan maupun pengelola pesisir dan laut apalagi itu di wilayah tanjung, di pulau kecil saja dilarang, apalagi seperti di Laonti, kenapa pemerintah masih memaksakan, katanya.
Kisran berharap untuk menghentikan konflik antara perusahaan dan masyarakat terdampak aktivitas tambang di Laonti, pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengkaji ulang izin usaha pertambangan yang diduga telah melanggar tiga undang undang.
“Sebenarnya sudah salah sejak awal tentu ini harus dievaluasi kembali dan kami tetap konsisten bahwa pengelolaan tambang di kawasan pesisir dan pulau pulau kecil itu adalah pelanggaran terhadap undang undang”ujarnya
