KENDARI, KENDARI24.COM – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sekaligus pelatihan dan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mendukung pengelolaan anggaran tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Selasa (19/8/2025).
Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Logistik Polda Sultra, Kombes Pol Lilik Istyono, dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Sultra, Kapolres/ta, Kabaglog, Kasilog/Kaurlog, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan satuan kerja, serta personel yang telah bersertifikasi PBJ tingkat dasar dan peserta pelatihan sertifikasi tahun 2025. Total, lebih dari 50 personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Sultra turut berpartisipasi.
Sosialisasi menghadirkan narasumber utama,Fahrurazi, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang memaparkan teknis dan implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Lilik Istyono menyampaikan arahan Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami berharap melalui sosialisasi Perpres No. 46 Tahun 2025 ini, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Sultra dapat berjalan sesuai regulasi, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pelatihan dan sertifikasi PBJ ini juga menjadi langkah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personel dalam pengelolaan logistik,” ujar Kombes Pol Lilik Istiyono.
Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri untuk menyelenggarakan pelatihan intensif. Para peserta mengikuti sesi pelatihan yang mencakup aspek teknis pengadaan, penyusunan dokumen, hingga strategi pengelolaan risiko. Setelahnya, mereka akan menjalani tes sertifikasi PBJ untuk memastikan standar kompetensi yang diakui secara nasional.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polda Sultra untuk mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih baik, sekaligus mempersiapkan personel menghadapi tantangan pengadaan yang semakin kompleks.
“Dengan personel yang kompeten dan memahami regulasi, kami optimistis pengelolaan logistik di Polda Sultra akan semakin profesional dan bebas dari penyimpangan,” tambah Lilik.(**)
