KENDARI – Kendari24.com – Pengurus Kerukunan Pedagang Pasar Mandonga (KP2M) Kota Kendari, Heri Iskandar terpilih sebagai salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh Bawaslu RI pada Kamis (13/4/2023).
Heri terpilih sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru masa bakti 2023-2028 bersama 4 calon lainya setelah mengikuti sejumlah rangkaian seleksi hingga fit dan proper test oleh Bawaslu RI.
Dari hasil fit and proper test itu, Bawaslu RI menetapkan lima nama komisioner Bawaslu Sultra terpilih diantaranya komisioner Bawaslu Sultra periode 2018-2023 Bahari, komisioner Bawaslu Bombana Darma, Bawaslu Kabupaten Konawe periode 2018-2023 Indra Eka Putra, komisioner KPU Sultra periode 2018-2023, Iwan Rompo Banne dan Heri Iskandar mantan Panwascam Mandonga. Kelima nama itu nantinya yang akan melanjutkan pengawasan kepemiluan di Sultra pada pemilu 2024.
“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan teman teman kami dipercaya untuk mengemban amanah, saya masih di Jakarta menunggu pelantikan besok,” ujar Heri Iskandar saat dihubungi pada Jumat (14/4/2023) malam.
Heri Iskandar pedagang pasar Mandonga Kendari itu mampu bersaing dengan 59 calon komisioner yang telah dinyatakan lolos berkas pada pada 10-20 Februari 2023 lalu.
59 nama itu, kemudian mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes tertulis atau computer assisted test (CAT) dan tes psikologi pada 3 Maret 2023. Dari tes tersebut tim seleksi mengumumkan 20 nama untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Maret 2023.
Kemudian dari 20 nama itu, menyisakan 10 nama yang kemudian diserahkan ke Bawaslu RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
10 orang calon anggota itu diantaranya adalah Bahari, Darma, Heri Iskandar, Hidayatulah, Indra Eka Putra, Iwan Rompo Banne, Mahiludin, Muhammad Arifin Zainal, Siti Munadarma, dan Zinul Muluk.
Lima komisioner Bawaslu Sultra yang ditetapkan Bawaslu RI tertuang dalam pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 315/KP.01.00/K1/04/2023. Dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, pada Kamis (13/4/2023).
