JAKARTA, KENDARI24.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, yang membatasi penggunaan sirene dalam pengawalan pejabat negara. Menurut Rano, kebijakan tersebut merupakan langkah maju demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di jalan raya.
“Saya memandang kebijakan yang dikeluarkan Kakorlantas Polri ini sebagai langkah positif dan patut didukung. Kita tau bahwa penggunaan sirene memang dimaksudkan untuk kepentingan tertentu, seperti pengawalan atau kondisi darurat. Namun dalam praktiknya, nggak jarang sirene digunakan secara berlebihan atau pada waktu yang tidak tepat sehingga menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Rano, Minggu (21/9/2025).
Legislator PKB itu menambahkan, dirinya kerap menerima aduan dari masyarakat soal penggunaan sirene yang dianggap mengganggu. Karena itu, ia berharap aturan ini dapat berjalan konsisten di lapangan.
“Kami juga sering menerima aspirasi dari masyarakat terkait keluhan penggunaan sirene yang mengganggu. Karena itu, saya melihat kebijakan ini sejalan dengan semangat penertiban dan upaya menghadirkan ketertiban umum. Polisi sebagai APH sudah mengambil langkah antisipatif dan tentu ini perlu kita kawal bersama agar aturan bisa berjalan konsisten di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Rano menegaskan dukungan penuh Komisi III DPR terhadap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. “Harapan kami, aturan ini tidak hanya tegas dalam pelaksanaan, tetapi juga disertai sosialisasi yang baik, sehingga masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang menggunakan sirene memahami batasannya,” jelasnya.
“Intinya kita mendukung kebijakan ini dan berharap bisa menjadi salah satu upaya kecil tapi penting dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas serta kenyamanan publik,” tambahnya.
Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho telah membekukan sementara penggunaan sirene dan lampu strobo dalam pengawalan pejabat negara. Ia juga menekankan larangan penggunaan sirene pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat azan berkumandang.
“Saat sore atau malam atau adanya suara azan agar jangan menggunakan sirene,” kata Agus, Sabtu (20/9/2025).
Agus menjelaskan, sirene hanya boleh dipakai untuk kepentingan yang benar-benar membutuhkan prioritas. “Kalaupun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Sementara ini sifatnya imbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” ujarnya.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas kritik masyarakat dan sejalan dengan program “Polantas Menyapa” yang digagas Korlantas Polri.(**)
