KENDARI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran belanja di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari Tahun Anggaran 2020.
Ketiga tersangka yakni Nahwa Umar, mantan Sekretaris Daerah Kota Kendari; Ariyuli Ningsih Lindoeno, bendahara pengeluaran; dan Muchlis, wakil bendahara pada Bagian Umum Setda Kota Kendari.
Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan surat penetapan tertanggal 16 April 2025. Ketiganya diduga kuat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada kegiatan belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambah Uang Persediaan (TUP), serta belanja langsung.
“Modus yang digunakan adalah dengan membuat kegiatan fiktif. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penyediaan jasa komunikasi, konsumsi makanan dan minuman, serta pemeliharaan kendaraan dinas. Setelah ditelusuri, kegiatan itu tidak pernah dilaksanakan, namun anggarannya tetap dicairkan,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendari, Enjang Slamet, Rabu (16/4/2025).
Dalam penyidikan, Kejari Kendari juga melibatkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra. Dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp444 juta dari total puluhan miliar anggaran yang dikelola.
“Angka kerugian negara ini berdasarkan hasil perhitungan resmi dari BPKP Sultra. Nilai ini berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi,” jelas Enjang.
Kejari Kendari menjerat para tersangka dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup.
Dari tiga tersangka, dua di antaranya yakni Ariyuli Ningsih dan Muchlis telah ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan. Sementara Nahwa Umar belum ditahan dengan alasan kesehatan.
“Penyidik masih memberikan waktu karena yang bersangkutan saat ini dalam kondisi sakit. Namun, proses hukum tetap berjalan,” tutup Enjang Slamet.(*)
