KENDARI — Polda Sulawesi Tenggara menetapkan tiga Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China sebagai tersangka dalam kasus bentrokan dengan tenaga kerja lokal di kawasan industri nikel PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Kabupaten Kolaka.
Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra. Dari empat TKA yang diamankan, tiga orang telah ditahan, sementara satu orang lainnya masih berstatus saksi.
Kombes Pol Wisnu Wibowo melalui Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sultra, AKBP Seni Pabesak, mengatakan enam orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Selain itu, dua tenaga kerja lokal dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan.
“Untuk sudah ada 6 orang diperiksa, kemudian 3 orang ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan, untuk tersangka 3 orang semuanya TKA,” kata Seni, Jumat (30/1/2026).
Tiga TKA yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ZZ, HY dan WB Sementara WH masih berstatus sebagai saksi.
Kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemerintah China melalui Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) terkait penahanan para TKA tersebut. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara.
“Kami koordinasi dengan Jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas dan kami sudah bersurat juga ke kedubes RRC terkait TKA yang diamankan,” ujarnya.
Pengamanan terhadap keempat TKA dilakukan pada Kamis (29/1/2026). Para TKA dikawal oleh personel Resmob Polres Kolaka dari Kolaka menuju Polda Sultra.
Saat ini, keempat TKA ditempatkan di ruang Resmob Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan terhadap tenaga kerja lokal.
Insiden bentrokan tersebut terjadi pada Rabu (28/1/2026) dan dipicu oleh persoalan gaji. Seorang tenaga kerja lokal diduga mengalami penganiayaan, sehingga memicu kericuhan di kawasan industri PT IPIP Kolaka.
Pasca-kejadian, situasi keamanan di lokasi proyek dilaporkan telah kembali kondusif. Aparat kepolisian masih disiagakan untuk menjaga keamanan dan mencegah gangguan lanjutan. (**)
