KENDARI – Kendari24.com, Tim Pemeriksa Peralatan Cabor KONI Sultra, mengaku siap membuka data proses pembelian peralatan dan perlengkapan cabang olahraga pada saat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke 20 Papua.
Sekretaris Tim pemeriksaan peralatan cabor PON 20 Papua, Arifin L Godo, membenarkan jika proses pembelian sejumlah peralatan cabor ada yang tidak memiliki kontrak.
“Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan semuanya. Nanti kalau diminta penjelasan secara resmi pasti saya beberkan semua. Saya akan buka secara menyeluruh,” ungkapnya.
Meski Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah berakhir. Namun penggunaan dana APBD yang mencapai sekitar Rp 30 miliar, belum dipertanggungjawabkan. Apalagi, ada dugaan pelanggaran seperti pengadaan peralatan cabor, dimana sejumlah cabor tidak memiliki kontrak pembelian.
Bahkan diduga terdapat pengadaan diatas Rp 200 juta tanpa melalui proses tender. Belum lagi pengadaan seragam kontingen, mulai dari baju hingga sepatu disinyalir prosesnya menyalahi aturan hingga bendahara umum KONI Sultra enggan menandatangani kwitansi. Lalu, soal harga penginapan di Papua, penggunaan mobil rental dan komsumsi pertanggungjawaban dananya harus jelas.
Ketua Forum Kajian Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara, Ardianto berencana akan melaporkan kondisi tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera ditindak lanjuti, sebab hal itu menjadi perhatian serius pemerintah sebab dana yang digunakan KONI merupakan anggaran dari APBD Sulawesi Tenggara.
“Jika benar adanya, kami akan laporkan dan minta Kepolisian atau kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan dana hibah pemprov untuk KONI Sultra,” ungkapnya.
Ardianto menambahkan dugaan penyalahgunaan Dana KONI Sultra terdapat indikasi tindak pidana korupsi, sebab tim pemeriksa barang bahkan enggan untuk menandatangani administrasi pemeriksaan pengadaan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga.
“Jelas ada indikasi Korupsi, kenapa sampai tim pemeriksa barang tidak mau tanda tangan atau menyetujui itu,” ujar.
Sebelumnya FKPMI Sultra juga pernah menyuarakan keterlambatan pembayaran honor atlet PON Sultra yang masih menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) jelang PON ke 20 Papua lalu, dimana KONI Sultra terlambat melakukan pembayaran honor terhadap puluhan atlet, pelatih dan offisial padahal anggarannya telah disiapkan, bahkan Mahasiswa menyegel Sekretariat KONI karena terlambat ditemuai oleh pengurus KONI Sulawesi Tenggara. (**)
