KENDARI24.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap dua terdakwa kasus korupsi pertambangan PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) di Kabupaten Kolaka, Jumat (6/2/2026) pagi.
Kedua terdakwa masing-masing Mohamad Machrusy selaku Direktur Utama PT AMIN dan Mulyadi selaku Direktur PT AMIN.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Mohamad Machrusy dan 6 tahun penjara kepada Mulyadi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Muhammad Yusran, menyatakan bahwa vonis tersebut telah sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya.
“Sikap kami sebagai Jaksa Penuntut Umum terhadap vonis kedua terdakwa yakni pikir-pikir,” kata Yusran usai persidangan. Jumat (6/2/2026)
Majelis Hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kuota RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) untuk menjual ore nikel dari eks IUP PT Pandu Citra Mulia (PCM) melalui Jetty PT Kurnia Mining Resources (KMR) atas persetujuan Syahbandar Kolaka Supriyadi.
Padahal, secara aturan, Syahbandar tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB) untuk PT AMIN melalui Jetty PT KMR karena PT AMIN tidak tercatat sebagai pengguna resmi fasilitas tersebut.
PT AMIN tidak masuk dalam daftar pengguna Jetty PT KMR sebagaimana penetapan Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), namun SPB tetap diterbitkan oleh pihak Syahbandar Kolaka.
Saat ini, JPU masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding.
Kasus korupsi ini juga menyeret 9 nama dan bos tambang nikel di antaranya Supriyadi – Kepala Syahbandar Kolaka, Mohamad Machrusy – Direktur Utama PT AMIN, Mulyadi – Direktur PT AMIN, Erik Sinarto – Direktur PT BPB, Halim Huncoro – Direktur Utama PT KMR dan Heru Prasetyo – Direktur PT Kurnia Mining Resources (KMR).
Dewi – Koordinator kerja sama, Asrianto Tukimin – Binwas Kementerian ESDM (Inspektur Tambang) di Sultra dan Ridham M. Ringgaala – Perantara penjualan dokumen.
Para terdakwa ini diduga memanipulasi dokumen RKAB IUP PT AMIN sebesar 480 metrik ton, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp233 miliar. (**)
