KENDAR, kendari24.com – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari melakukan Apel Gerakan dan Deklarasi Pemilu damai mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan demokratis.
Deklarasi pemilu damai dilaksanakan di perempatan pasar baru Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin (8/1/ 2024) sore.
Kegiatan tersebut sebagai wujud partisipasi politik guna mengawal pesta demokrasi agar lebih substansial. Tak hanya itu, deklarasi itu juga sebagai bentuk keresahan yang tidak menginginkan pesta rakyat berpotensi mengalami perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat.
Ketua Cabang GMNI Kota Kendari, Rasmin Jaya mengatakan tahun politik 2024 adalah ujian berat dan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, Pemilu adalah kedaulatan rakyat satu-satunya, jadi suara rakyat adalah kunci dalam menciptakan sosok pemimpin politik yang dilegitimasi oleh rakyat.
“Deklarasi ini kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara agar tidak terprovokasi terhadap isu yang memecah belah bangsa, karena yang paling mendasar dari proses demokrasi ialah bagaimana rakyat mampu menentukan dan memilih para calon pemimpinnya, Harapan kami, kedaulatan rakyat harus betul-betul kita kawal bersama,” ungkap Rasmin
Kabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Kendari, Risal mengingatkan bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian untuk rakyat. Sejatinya seorang pemimpin harus memiliki jiwa tersebut.
“Hal itu tergantung dari kejujuran elite politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik sebab masyarakat adalah kekuatan politik yang paling nyata dan mereka adalah pemenang tertinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Di tempat yang sama Sarinah GMNI Kendari, Yuli dalam orasinya menegaskan tentang pentingnya politik gagasan dan peran perempuan dalam politik. Meskipun keterlibatan perempuan hanya 30 persen, tetapi partisipasi tersebut harus terus didorong untuk mewujudkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Kami mendorong partisipasi politik perempuan dalam ruang-ruang kebijakan publik, sehingga adanya keseimbangan dalam merumuskan konsep dan program kebijakan secara merata di semua komponen masyarakat,” kata Yuli. (**)
