KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sebanyak 113 kontrak proyek di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Sultra tahun 2024 dilaporkan belum terbayar, dengan nilai total mencapai Rp300 miliar.
Kondisi tersebut terungkap dalam rapat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024. Keterlambatan pembayaran mencakup proyek-proyek besar seperti pembangunan SMA 5 Kendari, Aula Dinas Pendidikan, serta SMA 1 Baubau yang progres pembayarannya baru mencapai 50 persen.
Kepala Dinas Pendidikan Sultra, Prof. Aris Badara, membenarkan adanya 113 kontrak yang belum dibayarkan. Ia menjelaskan bahwa penyebab utama keterlambatan ini adalah sistem pembayaran berbasis progres fisik pembangunan dan ditutupnya sistem keuangan di akhir tahun anggaran.
“Kita akui ada 113 kontrak yang belum terbayar. Sistem berbasis progres dan penutupan akhir tahun membuat beberapa kegiatan tertahan pembayarannya,” kata Aris.
Tak hanya itu, keterlambatan pembayaran juga menyasar honorarium guru bersertifikasi. Aris menekankan pentingnya peran operator sekolah dan kepala sekolah agar pengajuan administrasi bisa lebih cepat ke pusat, sehingga pembayaran bisa tepat waktu.
Persoalan ini pun mendapat sorotan dari DPRD Sultra. Anggota DPRD dari fraksi Golkar Uking Jassa mempertanyakan detail penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut. Ia mendesak adanya penjelasan menyeluruh terkait proyek-proyek yang belum terealisasi pembayarannya.
“Harus ada penjelasan dari Diknas terkait 113 kontrak proyek tersebut yang belum terealisasi,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Sultra berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran seluruh kontrak yang tertunda. Langkah-langkah penataan ulang sistem pengajuan dan pengelolaan keuangan tengah disiapkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di tahun berikutnya.(**)
